Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Mengenal Lebih Dekat Satu Peta Melalui Film Epen Cupen

Jakarta – Berita Geospasial. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta (KSP),  menyampaikan bahwa di Indonesia banyak peta-peta tematik dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan peta dasar yang belum tentu sama. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan untuk proses perencanaan pembangunan. Contohnya banyak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan konflik sosial dan dapat menghambat pembangunan daerah. Hal ini nyata terjadi di daerah Papua, seiring dengan banyaknya konflik penjualan tanah adat. TIdak adanya hitam diatas putih menyebabkan tanah adat banyak disalahgunakan dan diperjualbelikan secara tidak resmi sehingga banyak konflik pertanahan yang terjadi di Papua.

Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan berencana meluncurkan geoportal satu peta pada Agustus 2018 mendatang. Jika sudah diluncurkan, diharapkan akan mempersempit bahkan menutup peluang tumpang tindih lahan. Semua ini akan terlaksana dengan adanya dukungan masyarakat luas untuk mengawal dan mendorong tercapainya cita-cita Satu Peta. Namun demikian banyak masyarakat yang belum tahu untuk berbuat apa jika terjadi konflik lahan, sehingga masyarakat belum terlibat secara aktif dalam implementasi Satu Peta.

Hal inilah yang menjadi inspirasi kelompok seniman MOP Papua, Epen Cupen, untuk membuat mini serial drama komedi berjudul “Ini Tanah Siapa?”. Drama komedi ini berangkat dari pengalaman sehari-hari tim Epen Cupen dalam menyaksikan tumpang tindih perizinan dan konflik lahan yang marak terjadi di Papua. Mini serial tersebut, baik dalam bentuk video maupun drama radio, menjadi media bagi Epen Cupen untuk memberikan pemahaman secara sederhana kepada publik tentang pentingnya satu peta sebagai acuan di Indonesia.

Pemutaran drama komedi ini, bertempat di Conclave Wijaya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018. Acara ini dihadiri oleh berbagai media nasional, komunitas yang peduli dengan alam dan berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang satu peta. “Epen Cupen dibangun pada tahun 2010 dengan mengangkat isu-isu sosial yang sedang hangat di masyarakat”,  kata Acho sebagai sutradara Epen Cupen di panel diskusi sesi pertama.

MOP Papua memang diangkat dari apa yang terjadi sehari-hari di Papua dan didalamnya harus menampilkan pesan moral yang dapat dipahami masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat mengambil positifnya dan membuang yang negatifnya.

Adanya Satu Peta ini, disambut baik oleh masyarakat Papua karena masalah konflik tanah sering terjadi di Marauke begitu kata Acho. Acho berharap dengan adanya satu peta ini sebagai solusi untuk pemecahan masalah konflik.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Nato sebagai pemain utama Epen Cupen “Ini Tanah Siapa”, dia menyampaikan bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan tanah adat. Untuk menjual tanah adat seharusnya ada upacara pelepasan tanah terlebih dahulu, tetapi karena ketidakjelasan hitam diatas putih, maka tanah adat diperjualbelikan secara legal.

Hal ini ditanggapi oleh Pieter Ell sebagai pemain seri “Ini Tanah Siapa”, sekaligus berprofesi sebagai pengacara yang banyak menangani masalah tanah. Tumpang tindih yang terjadi di Papua dan berbagai daerah lainnya adalah hak kepemilikan tanah terutama tanah adat dikarenakan tidak ada legalitas tertulisnya. Hanya berdasarkan tanda-tanda alam seperti luas tanah dibatasi oleh pohon sagu atau dibatasi oleh aliran sungai. Jika tanda-tanda alam ini hilang, maka kepemilikan tanah adat pun akan tidak jelas batasnya. Karena hal ini, semua bisa mengklaim tanah adat mereka.

Urgensi dikeluarkannya Kebijakan Satu Peta ini sangat mendesak. Karena banyak konflik yang terus menerus belum ketemu solusinya. Maka dengan sosialisasi satu peta melalui film, diharapkan masyarakat dapat paham pentingnya satu peta. Menurut Christian Putra dari Jakarta Sinema Club yang juga mengikuti diskusi panel mengatakan pemanfaatan media film atau serial video sebagai medium efektif untuk mengkampanyekan masalah sosial sehingga mendorong perubahan sosial. Pemutaran drama komedi ini, juga dipadukan dengan diskusi panel bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, BIG, KPK, dan Kantor Staf Presiden. (NN/ ATM)