Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Membangun NTB dengan Informasi Geospasial

Mataram, Berita Geospasial - Informasi Geospasial (IG) sebagai syarat untuk pembangunan yang terencana sudah banyak diketahui oleh berbagai kalangan penyelenggara pembangunan. Namun pengetahuan tentang IG dipastikan masih sedikit diketahui oleh masyarakat umum, padahal merekalah nantinya yang secara langsung akan mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Untuk itulah Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Senin 8 Oktober 2018, mengadakan kegiatan diseminasi IG dengan tema "Peran Geospasial dalam pembangunan daerah".

Peserta dalam acara diseminasi yang dilaksanakan di Ballroom Selaparang hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini terdiri dari berbagai perwakilan kalangan masyarakat umum di sekitaran kota Mataram, dan beberapa perangkat daerah penggunaan IG.

BIG sendiri kerap kali mengadakan kegiatan serupa di berbagai daerah di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk mensosialisasikan/ mendiseminasikan apa IG itu, lembaga seperti apa BIG itu, apa saja tugas dan fungsi BIG, dan tentu saja bagaimana memanfaatkan berbagai produk serta layanan yang dimiliki oleh BIG saat ini.

Pun dalam kesempatan acara diseminasi IG di kota Mataram ini, BIG sembari mengadakan acara sosialisasi, juga menggelar mini expo dengan menampilkan berbagai produk berupa buku dan peta yang telah diproduksi oleh BIG, terutama dalam hal ini adalah produk yang terkait dengan provinsi NTB atau kota Mataram dan sekitarnya.

Membuka acara diseminasi IG di kota Mataram pada kesempatan pagi hari yang cerah ini adalah Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama, Dr. Wiwin Ambarwulan. Dalam sambutannya Wiwin menyampaikan “IG perlu untuk disosialisasikan, tidak hanya kepada aparatur negara saja, tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan supaya IG bisa diketahui, dipahami sehingga diyakini nilai penting kebutuhan IG dalam berbagai bidang kehidupan”. Melanjutkan dalam sambutannya, Wiwin menyampaikan “Salah satu manfaat IG itu misalnya adalah untuk penentuan penempatan puskesmas dan untuk pembangunan sekolahan, dalam penentuannya tidak boleh ditempatkan di daerah gempa ataupun daerah banjir”.

“Hari ini dilakukan kegiatan Diseminasi IG bekerja sama dengan DPR RI Komisi VII, karena apa? karena IG atau BIG sangat erat hubungannya dengan DPR RI terutama dengan Komisi VII, dan di dalam pembangunan, IG diperlukan dukungan dari berbagai instansi termasuk DPR RI. DPR RI Komisi VII adalah komisi yang mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan IG. BIG yang dulunya Bakosurtanal lahir atas diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. UU-IG ini lahir atas dukungan DPR RI Komisi VII, tandas Wiwin.

Sementara itu, hadir sebagai pembicara utama dalam kesempatan diseminasi IG ini adalah Dr. H. Kurtubi, SE., M.Sp., M.Sc., anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Provinsi NTB. Kurtubi yang dilahirkan di Kediri, Lombok Barat ini merupakan putra daerah NTB yang menjadi anggota Komisi VII DPR-RI, dan sangat perhatian dengan berbagai permasalahan perminyakan dan gas di Indonesia. Pengalaman beliau dalam bidang perminyakan dan gas tersebut didukung oleh pengalamannya selama bekerja di beberapa insitusi bidang perminyakan di dalam negeri.

Membuka paparan, Kurtubi mengatakan “Yang berhak mengeluarkan peta dasar adalah BIG, semuanya terangkum dalam satu peta yang standar dan akurat, yang sah dan dikeluarkan hanya oleh BIG.” melanjutkan, Kurtubi menyampaikan “Dari tahun ke tahun masyarakat perlu hidup yang berkualitas sehingga diperlukan sebuah kegiatan pembangunan. Dalam proses pembangunan tersebut ada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah seperti jalan, pabrik, gedung sekolah, dan sebagainya. Semuanya itu perlu direncanakan dengan baik agar tidak salah tempat. Untuk itu perlu satu peta yang dapat digunakan untuk itu.”.

Dalam paparan kuncinya, Kurtubi juga menyinggung terkait penanganan bencana yang pernah menimpa Lombok dan Sulawesi, “Dengan adanya bencana gempa dan tsunami maka pemerintah membantu mereka, keluarga yang terdampak gempa, hal ini menjadi salah satu perhatian juga bagi Komisi VII”. “Untuk pembangunan di bidang energi, dipastikan sangat membutuhkan adanya sebuah informasi geospasial atau peta. Tanpa IG yang benar maka proses penentuan dimana akan dibangun lokasi pembangkit listrik tertentu bisa menjadi salah”. “Berbagai data, seperti data kependudukan, pemukiman, pegunungan, dan lain-lain diramu sedemikian rupa dalam sebuah IG, sehingga menjadi sebuah analisa untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan sebuah pembangkit listrik dapat dibangun pada lokasi yang tepat”.

Mengakhiri dari kegiatan diseminasi IG di provinsi NTB, dilakukan kegiatan diskusi panel dengan menghadirkan tiga orang panelis dari BIG yang menyampaikan materi tentang profil dan layanan BIG, Kebijakan Satu Peta, dan penataan ruang utk mendukung pembangunan daerah.(DA/AS )