Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Masyarakat Informasi Geospasial Bahas Mekanisme Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Malang

Malang, Berita Geospasial BIG - Mengutip sebuah kalimat hikmah bahwa nama adalah doa atau harapan baik, penamaan rupabumi/toponim mutlak diperlukan. Suatu daerah akan dikenal jika memiliki nama yang merupakan identitas dan jati diri suatu tempat di permukaan bumi dengan karakteristik tertentu yang khas dan menjadi pembeda dengan tempat lain. Dengan nama yang baik, harapan baik juga turut disematkan untuk daerah tersebut. Banyak daerah yang memiliki nama daerahnya masing-masing memiliki arti yang mengandung harapan bila diartikan berdasarkan bahasanya masing-masing. Dengan adanya nama rupabumi juga akan memudahkan seseorang untuk mencapai suatu lokasi, terutama bila baru pertama kali menuju lokasi tersebut. Oleh karena itu, toponim, disadari atau tidak, memudahkan banyak aktifitas manusia untuk identifikasi daerah dimana dia beraktifitas.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara Informasi Geospasial (IG) yang salah satu produknya Peta Rupabumi Indonesia (RBI), menjadi menjadi dasar untuk pembuatan banyak peta tematik salah satu layernya adalah toponim. Bahkan, toponim juga menjadi satu bidang secara struktural di BIG, yakni Bidang Toponimi, di bawah Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT). Hal itu menunjukkan perhatian terhadap toponim di Indonesia telah meningkat dan menunjukkan pentingnya toponim untuk mendukung terselenggaranya IG yang tepat guna dan berdaya guna. Adapun penamaan daerah, tidak bisa secara sembarangan diberikan, ada aturan-aturan yang menjadi pedoman. Tentunya hal ini ditujukan untuk keteraturan dan keselarasan terhadap berbagai peraturan. Secara nasional pun, sudah menjadi perhatian pemerintah dengan dibentuknya Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Timnas PNR) dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasar hal tersebut, BIG mengadakan seminar nasional tentang Mekanisme Pembakuan Nama Rupabumi yang diselenggarakan di Malang pada Selasa, 3 November 2015. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG, Tri Patmasari, yang menggantikan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Dodi Sukmayadi yang pada saat itu berhalangan hadir. Seminar ini sendiri dihadiri sekitar 75 orang yang berasal dari 15 provinsi antara lain Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan sebagainya, yang merupakan perwakilan dari Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tim Nasional PNR.

Tri Patmasari dalam sambutannya menjelaskan bahwa salah satu program kerja Timnas PNR yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2017 nanti adalah melakukan pembakuan nama rupabumi unsur buatan manusia.  "Tahun 2015 ini, pembakuan akan difokuskan di 8 provinsi di Indonesia yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, BIG telah melaksanakan bimbingan teknis selama 4 hari bagi PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota di 8 provinsi tersebut", ungkap Sari. Harapannya, acara seminar nasional sehari ini dapat memberikan gambaran umum mengenai proses pembakuan nama rupabumi unsur buatan, terutama bagi peserta yang belum mengikuti bimbingan teknis mengenai tata cara inventarisasi dan verifikasi nama rupabumi unsur buatan.

Apalagi saat ini banyak nama perumahan dan bangunan yang menggunakan nama asing. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa penaman bangunan, permukiman dan lain sebagainya mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat cepat, nama-nama rupabumi sudah digunakan secara global dalam sistem data online. Ini penting untuk menyajikan hasil analisis dan interpretasi data spasial. Orang bisa memberikan kontribusi dalam memberikan nama suatu tempat di dunia melalui beragam media sosial, seperti : facebook, twitter, dan lain sebagainya. Peran toponim tidak untuk pemetaan saja, diantaranya juga terkait aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, pelestarian budaya, mewujudkan tertib administrasi dan lainnya."IG seperti peta membutuhkan toponim yang akurat, karena sebuah peta tanpa toponim adalah peta buta. Untuk itu, toponim mutlak harus dibakukan", tambah Sari.  Sampai saat ini jumlah pulau di negeri yang besar ini  by name by coordinate adalah 13.466 pulau. Padahal klaim sebelumnya adalah sekitar 17.000. Tentunya, pekerjaan besar ini masih harus dilanjutkan. Kebijakan pembakuan nama rupabumi yang sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan kinerja bersama Timnas PNR dan PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota, ungkap Sari lebih lanjut.

Sebelumnya, Mulyono dari perwakilan dari Pemkot Malang menyampaikan bahwa bicara peta dan toponim itu kembail ke arsip. Dimulai dari mana arsip Kota Malang, tahu persis titik 0 dimana, lalu lama yang dibuat oleh Belanda seperti apa. Itu menjadi sejarah dan arsip yang sangat strategis. Hasil akhir berupa gasetir menjadi sesuatu yang sangat penting. "Bagaimana kita berkolaborasi tidak hanya berupa peta, tapi juga arsip dan yang lainnya", ujarnya.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh para pembicara, yakni: Ida Herliningsih dari BIG menyampaikan materi Nama Rupabumi sebagai Aset Daerah, Tumpak H. Simanjuntak, Direktur Toponim dan Batas Daerah Kemendagri  memberikan materi tentang Kebijakan Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Danoe Soeryamihadja dari BIG memaparkan Alur Kerja Pembakuan Nama Rupabumi, Rizka Windiastuti, Kepla Bidang Toponim BIG menuturkan Mekanisme Pelaksanaan Pembakuan Nama Rupabumi dan Beny Suharsono, Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menjelaskan tentang Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.

Pada sesi tanya jawab, peserta secara proaktif bertanya tentang berbagai kendala sistematis dan teknis terkait pembakuan toponim di daerahnya masing-masing. Para peserta terliat puas dengan penjelasan dari para narasumber. Diharapkan ke depannya para peserta yang merupakan perwakilan dari PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota di nusantara, dapat berperan aktif dalam upaya membangun basis data toponim nasional sebagai bahan penyusunan gasetir nasional yang berisi nama rupabumi yang telah dibakukan baik dari posisi koordinat maupun tata cara penulisannya yang sesuai dengan kaidah toponim. Tentunya peran serta pemerintah dan masyarakat sekitar sangat penting disini dalam rangka untuk menghasilkan data toponim dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (ATM/LR/TR)