Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kunjungan DPRD Gorontalo ke Kantor BIG

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Keberadaan Informasi Geospasial (IG) saat ini menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Kebutuhan tersebut tentunya harus sejalan dengan  jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil/ahli yang bergerak dalam bidang IG. Namun hingga saat ini kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, sementara kebutuhan daerah masih cukup tinggi terkait SDM bidang IG. Kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan terutama terkait keberlanjutan IG di masa depannya. Menilik hal tersebut, banyak pemerintah daerah, akademisi maupun swasta yang berguru atau sekedar melakukan kunjungan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menimba ilmu, meminta data, dan bertanya terkait kebutuhan IG di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, pada 3 Maret 2016, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Gorontalo pun tak ketinggalan berkunjung ke kantor BIG, sebagai penyelenggara utama IG Dasar di Indonesia sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang IG. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk diskusi sosialisai IG di Gorontalo terkait dengan perencanaan tata ruang, mereview tata ruang, rencana detail tata ruang yang akan dilaksanakan. Diskusi ini dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB - 12.00 WIB di Ruang Rapat Utama Gedung A lt.2 kantor Badan Informasi Geospasial. Acara dibuka oleh Titiek Suparwarti, selaku Sekretaris Utama BIG, untuk menyambut Paris Jusuf, selaku Ketua DPRD Gorontalo. Adapun Komisi 3 DPRD bidang Pembangunan menangani Tata Kota, Pemukiman dan Tata Ruang. Disebutkan pula bahwa DKPR Provinsi sudah merencanakan beberapa visi, fasilitasi dan asistensi, terkait kebutuhan panitia khusus. "DPRD Gorontalo sedang merencanakan rincian tata ruang kabupaten kota dan memerlukan peta skala 1:20.000, 1:25.000, dan 1:5000", demikian diungkapkan Paris Jusuf.

Diskusi terkait Tata Ruang antara BIG dan Komisi 3 DPRD Gorontalo dipimpin oleh Titiek Suparwati. Menurutnya, penyebarluasan IG sangat dibutuhkan dan data perlu dikuatkan. Bantuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten-Kotanya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani terkait tata ruang, menjadi faktor pendukung untuk memperakurat data geospasial. "Untuk memberikan IG memerlukan SDM yang berpengalaman, sehingga jika tidak ada SDM yang berpengalaman maka orang-orang yang mempunyai wewenang harus memahami apa itu IG dan bagaimana cara untuk mempublikasikannya", ujar Titiek. Kebijakan Satu Peta dari Presiden Jokowi (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000) bertujuan terpenuhnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoprtal, guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Titiek juga mengemukakan bahwa kebijakan ini mempermudah kebijakan dalam mengambil keputusan pembangunan tata ruang kabupaten kota.

Dalam menyusun detil tata ruang diperlukan Citra Satelit Resolusi tinggi (CSRT), peta skala 1:25.000, dan skala 1:50.000. Adapun CSRT dibutuhkan juga untuk mendukung penyusunan detil tata ruang tapi harus bisa dioperasikan oleh SDM yang berpengalaman. Untuk membuat tata ruang diperlukan peta tematik dari kementrian lembaga yang sudah ditunjuk sebagai walidata, contohnya Peta Hutan dari kementrian LHK, peta tematik geologi tanah dari ESDM, dari BMKG curah hujan. Fungsi Peta Tata Ruang : Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah; Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah dan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah; Memberikan kepastian hukum untuk kegiatan investasi dalam wilayah oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta; Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Habib Subagio, Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG menjelaskan mengenai Data dan IG untuk Penyusunan Tata Ruang. "BIG hanya memberitahukan mengenai teknis sinkronisasi perda dengan peta rencananya, namun dalam penyusunan Tata Ruang, pemdalah yang menyusun." papar Habib. Menurutnya, banyak sekali berbagai rincian penyusunan yang sangat detail tapi tidak terdapat di peta. Sehingga peta itu tidak operasional. Sudah 155 kabupaten/kota yang sudah rekomendasi BIG dalam informasi data RT/RW dapat dijadikan data kolosit tata ruang, namun terdapat 360 kab/kota yang peta tata ruangnya belum direkomendasi. 360 kab/kota itu baru sampai pada peta tematik namun tiba-tiba berhenti, ada juga yang peta rencana telah selesai tapi terhenti kemungkinan karena konsultan pemdanya sudah habis kontrak. Pada tahun 2015, BIG telah menerima 890 layanan konsultasi yang berkunjung ke kantor BIG, belum secara online, dimana kesemuanya itu diterima oleh 12 orang pegawai pelayanan konsultasi BIG. Adapun sebanyak 50%-60% untuk konsultasi peta dasar.

Titiek Suparwati kemudian menambahkan bahwa IG tidak hanya dari BIG, tapi juga dari pihak-pihak terkait dan yang membutuhkan juga harus bisa membuat peta-peta 1:10.000 untuk kepentingan pemda dan melakukan pembaruan data secara berkala, melalui asistensi BIG atau menggunakan panduan-panduan dari BIG. Ttitek juga menjelaskan bahwa manfaat IG tidak hanya untuk tata ruang, tapi juga terkait dengan pajak, misalnya-dimana terkait pemungutan pajak, berapa jumlah dan jaraknya. Jadi, sosialisasi informasi geospasial dibutuhkan untuk berbagai bidang. Adapun untuk Pembuatan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) diperlukan untuk menyusun kebijakan meminimalisir kesalahan membaca peta ditengah dinamika pembangunan yang tinggi. Dalam hal ini, BIG memberikan peta ruang bumi secara gratis dengan prosedur dan mekanisme. Gubernur mengirimkan surat ke kepala BIG untuk peta bumi. peta skala 1:25.000 ini bisa digunakan untuk menjadi peta dasar untuk merencanakan alokasi ruang. dengan peta dasar BIG, tidak langsung bisa jadi peta tata ruang sebelum terdapat pengolahan.

Pada sesi diskusi tanya jawab, banyak staf dari DPRD Gorontalo yang menanyakan bagaimana proses yang harus ditempuh penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), ataupun terkait berbagai macam kendala dan kesalahan yang biasanya muncul dalam pelaksanannya. Para staf PTRA BIG, beserta Titiek Suparwati dengan telaten menjawab berbagai macam pertanyaan yang diajukan. Acara diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama antara para staf BIG dengan peserta yang hadir dari DPRD Gorontalo.  (ME/LR)