Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kota Garut Menjadi Sasaran Pertama Roadshow Geospasial BIG Tahun 2018

Garut, Berita Geospasial - Roadshow Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) diselenggarakan di Kota Garut pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018, mulai dari pukul 08.00-11.30. Sebanyak kurang lebih 180 mahasiswa/i berbagai jurusan memenuhi Aula Universitas Garut (UNIGA) pada hari itu. Roadshow Geospasial ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi Informasi Geospasial (IG) diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres-RI) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000.

Roadshow Geospasial terdiri dari beberapa materi terkait IG. Diawali dengan paparan oleh Fakhruddin Mustofa, dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG yang menyampaikan materi dengan judul : Peta dan Kedaulatan Wilayah NKRI - Sebuah geoliterasi untuk generasi muda. Dijelaskan apa itu kecerdasan spasial dan apa pentingnya. “Kalau kita tidak belajar spasial, kalau kita tidak belajar keruangan, tidak belajar apa itu peta, kita tidak akan tahu arah ke Jakarta, arah ke Bandung. Untuk investasi dan pengembangan sawah atau lainnya, peta dibutuhkan, untuk itu spasial ini penting”, jelasnya.

Peta Indonesia sendiri bila kita tumpuk dengan  Peta Negara Eropa, maka ujung barat (Sabang) Indonesia terletak di London, sementara ujung timur (Merauke) Indonesia terletak di Bagdad. Untuk ujung utaranya (Miangas) terletak di Jerman, sementara ujung selatannya (Pulau Rote) terletak di Aljazair. Hal itu menunjukkan betapa luas wilayah Indonesia, bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Dijelaskan pula terkait gambaran umum wilayah kedaulatan NKRI, baik dari sisi wilayah laut, wilayah darat dan perbatasan-perbatasan. BIG sendiri setiap tahun menerbitkan peta NKRI yang telah disahkan dan disusun oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Produk lain yang dihasilkan BIG adalah Atlas, seperti misalnya Atlas Nasional Indonesia, Atlas Pariwisata, dan Atlas Junior. “BIG juga menerbitkan Peta atau Atlas Taktual untuk para disabilitas netra. Harapannya agar dapat mengenalkan wilayah Indonesia kepada penyandang tunanetra, serta menguji kemampuan membaca peta taktual berbagai tema”, ujar Fakhruddin.

Materi kedua terkait Implementasi Kebijakan Satu Peta dibawakan oleh Arif Aprianto dari Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG. Arif menyampaikan materi tentang Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP), yang diawali dengan penayangan video KSP. “Apa manfaat dari KSP?”, ujarnya mengawali presentasi. Dikatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama ini disusun berdasarkan fakta, kebijakan, dan opini. Data yang idealnya memberikan merepresentasikan kondisi lapangan sering kali tidak akurat dan atau tidak tersedia, karena tidak berdasarkan spasial, menyebabkan tidak strategi kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran. “Bahkan mungkin akan terkendala oleh kebijakan-kebijakan lain yang tidak sinkron, yang pada ujungnya menimbulkan banyak opini permasalahan, terkait gap antara capaian dan sasaran yang diinginkan, karena adanya konflik sektoral”, tandas Arif. Data dan IG menjadi data dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat ketidak-idealan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang disebabkan karena tata kelolanya yang belum sempurna.

Permasalahan penyelenggaraan IG Nasional dari sektor hulu dapat ditinjau dari aspek kelembagaan dan standarisasi. Secara kelembagaan, penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan secara multisektor oleh berbagai K/L. Hampir seluruh lini pembangunan membutuhkan dukungan IG dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masing-masing K/L menyelenggarakan sesuai dengan kriteria pada lingkup kerja masing-masing. Arif menjelaskan, “Sementara dalam penyelenggaraan IG multisektor, yang belum ditetapkan standar melalui pedoman maupun kriterianya tersebut, tidak secara kompatibel dapat dikombinasikan dalam penyusunan strategi secara komprehensif, dikarenakan masih berbeda dalam hal skala, referensi dan klasifikasinya”.

Tidak jarang juga terjadi overlapping penyelenggaraan IG, dimana beberapa K/L menyelenggarakan IG yang sama dengan kriteria yang berbeda, sehingga akan menimbulkan pertanyaan IG mana yang benar dan IG mana yang legal. “Di sisi lain, egosektoral menyebabkan penyusunan strategi kebijakan tidak dapat dilakukan secara lengkap dan komprehensif dari IG-IG yang tersedia, mungkin IG tidak lengkap dikarenakan belum ada yang menyelenggarakan atau IG tersebut tidak dapat diakses”, jelasnya. Tata kelola penyelenggaraan IG yang belum baik menimbulkan dampak konflik dalam pengelolaan pemanfaatan lahan. Kondisi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum atas penguasaan lahan, sehingga berpengaruh pada iklim investasi usaha, yang sebagian besar berbasis pada pemanfaatan lahan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dari para investor dan calon investor untuk menanamkan investasi.

Tahun 2011, UU No 4 tentang IG terbit sebagai legal standing dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan IG Nasional melalui Kebijakan Satu Peta (KSP). Namun setelah 4 tahun perjalanannya, pelaksanaan KSP yang menjadi amanat UU 4/2011 dinilai belum berjalan dengan baik. Di tengah usaha intens pemerintah meningkatkan iklim investasi nasional, masih banyak terkendala oleh tumpang tindih status lahan. Bahkan tidak sedikit kebijakan pembangunan yang ditetapkan tidak dapat diimplementasikan karena terbentur status lahannya. Sehingga pemerintah meluncurkan kebijakan Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Hal ini ditindaklanjuti dengan Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Tahapan KSP sendiri ada 3, yaitu tahap kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Untuk target dan capaian KSP sendiri pada tahun 2016 telah terintegrasi 69 tema dari 78 IGT di wilayah Pulau Kalimantan. Untuk tahun 2017 telah terintegrasi 63 tema dari 80 IGT di Pulau Sulawesi, untuk Pulau Sumatera telah terintegrasi 66 tema dari 82 IGT, sedang wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah terintegrasi 64 tema dari 79 IGT. Untuk tahun 2018 sampai saat ini telah terintegrasi 26 tema dari 81 IGT di wilayah Papua, untuk wilayah Maluku telah terintegrasi 26 dari 80 IGT, sedang wilayah Pulau Jawa telah terintegrasi 35 dari 81 IGT. Targetnya sendiri di bulan Agustus 2018 ini akan dilaksanakan Peresmian Geoportal KSP oleh Bapak Presiden RI, dengan cakupan data sampai tahap Integrasi. “Semoga berbagai kendala dalam pelaksanaan KSP di Indonesia bisa segera diatasi, sehingga nantinya data KSP yang telah diintegrasi, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional”, tutur Arif menutup paparannya.

Berikutnya adalah materi mengenai ‘Peningkatan Sumberdaya Manusia bidang IG melalui Pendidikan dan Pelatihan’ oleh Dadang Arifin, Kepala Balai Diklat Geospasial BIG. Dijelaskan bahwa berdasarkan UU No 4 Tahun 2011 tentang IG, BIG wajib melaksanakan pembinaan kepada pengguna IG, baik melalui sosialisasi maupun pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG. Ada 2 jenis diklat yang diselenggarakan BIG, yaitu diklat fungsional dan diklat teknis. Untuk diklat fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau ketrampilan bagi ASN sesuai keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional, yaitu untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Sementara diklat teknis bertujuan untuk memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan dengan IG. Program dan jenis diklat teknis antara lain seperti diklat Sistem Informasi Geografis (SIG), SIG Berbasis Web, Diklat Survei dan Pemetaan, Penginderaan Jauh, dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (SKKNI). Dijelaskan pula bagaimana prosedur untuk mengikuti diklat tersebut. “Pertama, mengirimkan surat permohonan diklat/Surat ke Balai Diklat Geospasial BIG (langsung atau via email); membuat SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) tentang Diklat yang akan diselenggarakan; membayar diklat sesuai SPK; lalu melaksanakan diklat sesuai dengan waktu yang ditentukan”, ungkap Dadang.

Materi ketiga tersebut sekaligus menutup kegiatan Roadshow Geospasial kali ini. Acara diteruskan dengan sesi diskusi tanya jawab. Para mahasiswa/i selain mendapatkan materi selama roadshow, juga bisa menikmati pameran geospasial yang diselenggarakan BIG, dimana banyak buku-buku geospasial ditampilkan dan dibagikan secara gratis. Selain itu, BIG juga memberikan sesi photobooth bagi para peserta yang ingin berfoto, dengan hasil fotonya bisa dibawa langsung oleh peserta. (LR/DA)