Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Komitmen BIG Laksanakan Percepatan Penyelesaian Peta Tata Ruang

Bandung, Berita Geospasial - Sebagai bentuk percepatan dan tindaklanjut keterlibatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam pelaksanaan asistensi dan supervisi perpetaan tata ruang, maka Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) menyelenggarakan klinik asistensi dan supervisi perpetaan tata ruang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 19-20 Maret 2018, bertempat di Hotel Ibis Braga, Bandung. Untuk hari pertama, kegiatan lebih fokus terhadap asistensi dan supervisi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), sementara pada hari kedua akan fokus kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan acara di hari pertama yang dibuka oleh Kepala Pusat PTRA BIG, Mulyanto Darmawan, Mulyanto menyampaikan selamat datang kepada sekitaran 50 orang peserta yang sebagian besar berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perwakilan tiap daerah di Provinsi Jawa Barat. Sementara Bappeda dan PUPR sendiri adalah dua dinas di daerah yang memiliki peranan penting dalam percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang.

Mulyanto menuturkan bahwa semangat nasionalisme penting dipupuk agar pemetaan tata ruang bisa cepat selesai. “Karena tata ruang tidak hanya dibuat untuk menjadi kota yang maju, tetapi juga menciptakan kota yg nyaman, aman dan produktif”, ujarnya. Menyusun peta tata ruang, tidak hanya memikirkan zonasi untuk perdagangannya saja, tapi juga ada zonasi untuk aspek lingkungannya, itulah manfaat dari manajemen tata ruang. Dan dengan adanya Undang-Undang No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), BIG diminta salah satunya untuk mengawal penyelenggaraan IG. “Kami diminta untuk mengawal, memvalidasi dan memberikan bantuan (supporting), dalam hal terkait penyelenggaraan penataan ruangnya, karena peta tata ruang adalah hal yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah, maka dari itu BIG secara aktif jemput bola, melakukan pembinaan langsung kepada daerah” demikian Mulyanto menjelaskan kepada peserta.

Disampaikan bahwa BIG berharap ke depannya pemerintah daerah bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini bekerja sama dengan BKPRD dan PPIDS di masing-masing daerah. Hal ini dilakukan agar perpetaan tata ruang bisa cepat selesai. Untuk klinik asistensi dan supervisi yang diselenggarakan BIG sendiri rencananya masih akan diselenggarakan di beberapa provinsi lagi. Secara keseluruhan Mulyanto menjelaskan bahwa untuk wilayah Indonesia Barat dan Tengah sudah banyak yang berwana hijau (telah mendapatkan rekomendasi), sebagian lainnya berwarna kuning atau berarti masih proses, sementara untuk wilayah Indonesia bagian Timur sendiri masih banyak yang berwarna merah atau berarti belum pernah konsultasi. Diharapkan melalui kegiatan ini status daerah yang telah melakukan konsultasi atau mendapatkan rekomendasi dapat meningkat.

Menyambung kemudian adalah sambutan dari Ani widiani, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Jawa Barat. Ani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BIG yang telah bersedia memfasilitasi acara klinik asistensi dan supervisi. “Dasar dalam penyelesaian RTRW dan RDTR itu salah satunya adalah peta, dan semua mengejar-ngejar BIG, BIG disini aktif menjemput bola dan ingin secara cepat membantu proses rekomendasi RDTR dan RTRW di Prov. Jabar, maka kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini”, tuturnya.

Dijelaskan bahwa untuk Prov. Jabar saat ini sedang merevisi RTRW. Prov. Jabar sendiri untuk RTRW sudah sampai di level 4, tapi saat ini mengalami kendala terkait batas pantai dan beberapa perubahan administrasi, oleh karena itu Prov. Jabar juga sangat memerlukan klinik asistensi dan supervisi ini. Ani kemudian menambahkan, “Perlu kami sampaikan untuk dekonsentrasi substansi Prov. Jabar sudah dicabut, sehingga terkait RDTR langsung di pemerintah pusat, tidak lagi di provinsi. Tapi yang sudah berjalan akan tetap dibantu supaya proses verifikasi dan asistensi bisa cepat selesai dan mendapatkan rekomendasi”.

Setelah itu, turut hadir pada acara hari itu adalah Akhmad Riqqi, Ketua PPIDS ITB. Dijelaskan bahwa salah satu tugas PPIDS adalah membantu BIG dalam mempercepat perpetaan tata ruang, khususnya RTRW di Prov Jabar. “Peta ini penting untuk distandarkan, karena memiliki dasar hukum. Konsultasi dan supervisi ini dilaksanakan dalam rangka untuk membantu teman-teman di daerah, membantu agar proses hukumnya bisa lebih jelas dan lancar” ungkapnya. Akhmad kemudian memberikan contoh ada daerah yang luas kabupatennya berubah, tentu akan mempengaruhi pola tata ruangnya. Apalagi peta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen hukum, maka apapun yang tertulis di atas peta harus terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG telah dijelaskan terkait itu. “Di dalam peta juga terdapat Sistem Referensi Geospasial, kita sudah punya SRGI 2013 yang terstandar, untuk proses perhitungan luas nanti juga harus ada standarnya, menjadi tugas kita bersama untuk melaksanakan hal tersebut”, ujarnya.

Kemudian acara klinik pada hari itu resmi dibuka yang diawali dengan foto bersama. Sebagai pembuka, Kepala PPTRA BIG, Mulyanto Darmawan memberikan paparan kepada para peserta yang hadir terkait aspek pemetaan dalam penyusunan peta rencana tata ruang. Dijabarkan bahwa peraturan terkait perpetaan tata ruang di Indonesia sudah lengkap. Secara khusus terkait peta tata ruang dikonsentrasikan kepada BIG, namun aspek substansi tetap kepada daerah. Yang dikonsentrasikan disini adalah terkait penggunaan IG Dasar (IGD) yang benar. IGD yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi, unsur, dan standar yang telah ditetapkan.

Sesuai Peraturan Kepala BIG No 6 Tahun 2014, BIG melakukan asistensi dan supervisi terhadap peta yang digunakan untuk pemetaan tata ruang. Termasuk melakukan verifikasi terhadap data dan IG, menerbitkan berita acara hasil asistensi dan supervisi peta rencana tata ruang, menyiapkan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang, serta melaksanakan fungsi kesekretariatan terkait pelaksanaan konsultasi dalam bentuk membuat basisdata. Nantinya BIG akan punya database khusus terhadap data yang ada.

Disampaikan pula bahwa Kepala BIG sendiri sangat mendukung kegiatan percepataan penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang ini. Untuk tahun 2017 saja, BIG kedatangan daerah sebanyak 2018 kali yang melakukan asistensi ke BIG. Bila dirata-rata dalam sehari BIG bisa menerima 3 sampai dengan 5 kunjungan dari daerah. “Dari jumlah yang besar tersebut, ternyata daerah yang mendapatkan rekomendasi masih sedikit. Oleh karena itu saat ini kami rubah menjadi sedikit kunjungan, tapi rekomendasi banyak. Salah satunya melalui kegiatan percepatan ini. Dengan bertemu selama 2 hari, targetnya daerah di Prov. Jabar bisa naik level statusnya, atau bahkan bisa sampai ke tahap rekomendasi”, jelasnya.

Saat ini memang baru dilaksanakan di Pulau Jawa, tapi BIG melalui PPTRA menargetkan minimal ada 200 rekomendasi di tahun 2018 ini. Sampai bulan Maret ini sendiri sudah tercapai 20 rekomendasi. Mulyanto mengharapkan adanya peningkatan di tahun 2018 ini. BIG juga berkomitmen untuk melayangkan surat kepada daerah-daerah yang belum pernah melakukan konsultasi sama sekali, agar mereka lebih aware terhadap percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang ini. Mulyanto menutup paparannya dengan memberikan semangat kepada peserta karena apa yang dikerjakan pada hari ini akan memberikan kebaikan untuk jangka waktu panjang ke depannya, baik 10 maupun 20 tahun yang akan datang.

Klinik kemudian dilanjutkan dengan asistensi dan supervisi di meja yang telah disediakan. Dimana dari PPTRA BIG telah menyiapkan sebanyak 9 meja yang dibagi untuk beberapa kabupaten/kota di seluruh Prov. Jabar. Adapun setiap meja didampingi 9 asisten pendamping dari BIG yang memang kompeten dan ahli di bidang pemetaan tata ruang. Untuk klinik ini setiap peserta yang hadir telah diberitahukan untuk membawa dokumen yang diperlukan berupa kondisi status, minimal sumber data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah terkoreksi geometris dan bisa digunakan untuk pembuatan peta skala 1: 5.000. (LR/DA)