Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kabupaten Malang Menjadi Tujuan Diseminasi Informasi Geospasial

Malang, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan diseminasi Informasi Geospasial (IG) di Kabupaten Malang, pada Jumat, 14 September 2018. Diseminasi ini dalam rangka menyosialisasikan program dan produk BIG kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan IG di masyarakat umum.

Pada kesempatan kali ini diseminasi dilaksanakan oleh BIG bekerja sama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Acara dimulai pada pukul 13.00 WIB. Sebanyak 150 orang dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat umum hadir pada diseminasi. Antara lain dari : Desa Baturetno, Desa Sumbertempur, Desa Sumberdem, Desa Balesari, Desa Kebobang, Desa Karangkates, Desa Ngebruk, Desa Sambigede, Desa Purwodadi, Desa Sumberoto, Desa Purworejo, Desa Tempursari, Desa Mentaraman, Desa Donomulyo, Desa Argoyuwono, Desa Purwoharjo, Desa Wirotaman, Desa Sonowangi, Desa Tamanasri, Deso Sidorejo, Desa Tamansari, Desa Tirtomoyo, Desa Lebakharjo, dan Desa Tawangagung. Tema yang diangkat dalam diseminasi ini adalah “Satu Referensi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan Daerah”.

Hadir dari BIG untuk membuka acara, Sugeng Prijadi, Inspektur BIG. Sugeng menyampaikan kepada peserta apa itu geospasial. Geo berarti bumi, spasial berarti keruangan. Jadi informasi geospasial (IG) adalah informasi tentang keruangan bumi. “Kalau google maps itu bisa digunakan untuk orientasi dan navigasi, namun ketelitiannya kurang. Untuk menghitung luas lahan maka harus menggunakan peta Rupabumi Indonesia yang lebih akurat dan detil, dengan skala besar seperti skala 1: 1.000”, tutur Sugeng.

Disampaikan bahwa BIG selalu berupaya menyediakan peta dasar yang akurat. Belakangan ini muncul masalah terkait tumpang tindih perijinan, dikarenakn tiap kementerian/lembaga membuat peta sendiri-sendiri dengan berbagai macam skala. Setelah BIG membuat peta skala 1: 50.000, mulailah diintegrasikan untuk peta wilayah Indonesia. Dari situ terlihat tumpang tindihnya. “Maka pemerintah mengeluarkan peraturan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk menyatukan berbagai macam peta tersebut. Bappenas sendiri juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada data spasial”, tandas Sugeng.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto. Totok mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI turut berperan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang menjadi cikal bakal lahirnya BIG, dimana sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Dikatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini maka di Indonesia akan tercipta suatu standar penyelenggaraan IG di Indonesia.

Selain itu, Komis VII DPR RI juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Totok menyampaikan bahwa saat ini arah pembangunan telah berubah. Bila sebelumnya kurang menaruh perhatian pada desa, terlihat dari meningkatnya angka urbanisasi dari tahun ke tahun, dengan adanya undang-undang tentang Desa, maka itu adalah peluang bagi desa untuk meningkatkan pembangunannya. “Ke depan desa akan menjadi tempat untuk pembangunan ekonomi, budaya, teknologi, dan lain-lain. Totok juga menekankan kepada para peserta untuk memanfaatkan kesempatan dalam diseminasi untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya.

Setelah berfoto bersama, acara diteruskan dengan sesi diskusi panel. Sebagai moderator adalah Akhmad Yulianto, Kepala Bidang Geodinamika; Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) BIG. Adapun untuk narasumber pada diseminasi ini adalah Joni Efendi, Kepala Bidang Jaring Kontrol Horisontal dan Vertikal PJKGG BIG; serta Dede Amrilah, Staf Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG.

Joni memaparkan terkait Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Referensi Geospsial di Jawa Timur. Satu referensi geospasial adalah adanya satu sumber/referensi terkait data dan informasi geospasial. Geospasial sendiri adalah ruang kebumian, yaitu aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Satu referensi penting agar tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih data. Bila datanya beragam dan tidak ada dasar yang sama, maka data geospasial tersebut tidak valid atau tidak bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Terkait hal tersebut, PJKGG BIG menetapkan satu referensi, yaitu Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013) sebagai referensi geospasial tunggal pemetaan nasional di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2013 tentang SRGI 2013. Salah satu unsur pembentuk referensi geospasial antara lain : stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS), stasiun pasang surut, pilar Jaring Kontrol Geodesi (JKG) dan pilar gayaberat utama. Monumen tersebut tersebar di lokasi yang beragam seperti kantor pemerintah, tanah lapang, dermaga, gedung sekolah, atau pihak ketiga yang ditunjuk. Untuk sebaran referensi geospasial di Jawa Timur sendiri, Joni menjelaskan, “Di tahun 2017 terdapat 677 pilar JKG, 19 stasiun CORS, dan 7 stasiun pasang surut”.

Berikutnya adalah paparan dari Dede Amrilah. Ia memaparkan terkait Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. “Di Indonesia ini terdapat 8.479 kelurahan dan 74.957 desa, bila ditotal sejulah 83.426 desa/kelurahan”, demikian disampaikan Dede. Untuk statusnya sendiri, sampai saat ini jumlah segmen batas sebanyak 977 segmen, yang sudah definitif sebanyak 475 segmen atau 46.62 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, disebutkan bahwa penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. “Sementara penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang telah disepakati”, imbuh Dede. Setelah itu, peta hasil penetapan dan penegasan batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan, kemudian dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota. Peta yang telah disahkan ini kemudian dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di desa tersebut yang berlaku resmi.

Acara kemudian ditutup dengan sesi diskusi tanya jawab. Tidak lupa para peserta melakukan sesi foto bersama dengan para pembicara yang hadir. Pada kesempatan itu BIG juga membuka pameran geospasial dengan menampilkan berbagai buku seperti : Buku terkait Simpul Jaringan, Sains Indonesia, Majalah Geospasial Indonesia, Buku Profil BIG, dan sebagainya. Selain itu, dibagikan pula peta Rapabumi Indonesia untuk wilayah Kecamatan Kepanjen dengan skala 1: 25.000. Semoga melalui kegiatan diseminasi ini, masyarakat Indonesia semakin mengenal produk-produk dan program BIG, sehingga bisa memanfaatkan IG ke depannya. (LR)