Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Humas Sebagai Penghubung Pemerintah Dengan Masyarakat

Pada bulan Juni tahun 2015, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pernah memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) beserta seluruh jajaran pejabat eselon I berkaitan dengan Government Public Relation atau Kehumasan Pemerintah. Pada pertemuan tersebut presiden mempertanyakan kinjerka humas pemerintah dalam melaksanakan fungsi kehumasan di masyarakat, mengapa pemerintah seakan-akan tidak bersuara sama antara kementerian/lembaga (K/L), dimana seringkali suatu kebijakan di suatu K/L tidak didukung oleh K/L lainnya yang sebenarnya terkait.

Presiden menginginkan adanya penguatan humas pemerintah agar semakin terkoordinasi dengan baik dan dapat memahami persoalan-persoalan pemerintah baik dilingkungan K/L-nya sendiri, maupun K/L lainnya. Oleh karena itu, momen berkumpulnya para pranata humas pemerintah melalui kegiatan Workshop Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), pada 8 Juni 2016 yang lalu, sangat bermanfaat untuk memperkuat koordinasi humas pemerintah sebagaimana amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kehumasan Pemerintah dan koordinasi antar K/L dalam konteks kehumasan.

Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) sangat bermanfaat untuk mengembangkan kinerja, serta mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah. Workshop Bakohumas ini merupakan sarana untuk berbagi informasi tentang berbagai hal terkait kebijakan antara satu K/L dengan yang lainnya, apalagi melalui Bakohumas Pusat akan mengundang para humas dari K/L di seluruh Indonesia. Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) yang notabene sebagai induk dari humas pemerintah menyadari bahwa dunia humas berjalan sangat cepat terutama karena pengaruh perkembangan teknologi, apalagi saat ini opini publik telah didominasi oleh berbagai media sosial yang ada di masyarakat.

Selain itu, dengan mulai bergesernya peran media cetak menjadi media elektronik atau media sosial, kualitas SDM dan birokrasi humas pemerintah juga perlu ditingkatkan. Dalam sambutannya, Yuddy Chrisnandi Men PAN-RB, mengungkapkan peran vital humas sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat terutama dalam menginformasikan berbagai program pemerintah. Itu berarti kerja keras pemerintah dalam mengerjakan banyak hal akan menjadi sia-sia apabila publik atau masyarakat tidak memahami secara utuh apa yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga opini yang muncul dimasyarakat menjadi tidak relevan. "Berdasar hal tersebut humas pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan relasi dengan media konvensional, serta memahami berbagi persoalan yang terjadi di K/L lainnya", tandasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi isu panas di masyarakat saat ini adalah terkait rasionalisasi ASN yang digulirkan oleh Kementerian PAN-RB. Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi berharap humas pemerintah dapat memahami dan memiliki informasi yang sama untuk dapat memberikan tanggapan, jawaban, atau memperluas informasi tentang kebijakan rasionalisasi ASN, dimana Kementerian PANRB memberikan panduan detil dari latar belakang adanya rancangan kebijakan tersebut, untuk kemudian melalui forum Bakohumas ini dapat digali lebih dalam lagi.

Menurut Yuddy, dalam konteks manajemen isu, kebijakan-kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat harus di-counter, agar dapat menciptakan opini positif di masyarakat, dimana pemerintah terus melakukan upaya-upaya maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, yang lebih penting adalah komitmen pranata humas untuk membela kepentingan kewibawaan, kebijakan, harkat dan martabat pemerintah. Humas pemerintah haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan, serta kemampuan yang memadai. Humas pemerintah juga harus 'melek' teknologi mengingat perkembangannya yang pesat dewasa ini.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Media Massa Kemen Kominfo, Hendri Subiakto menyadari peran humas pemerintah masih memiliki banyak kelemahan. Menurutnya, Humas memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat. "SDM di bidang humas sebenarnya sudah bagus tapi kita sering melakukan koordinasi yang kurang sehingga kurang efektif", ungkapnya. Hal itu yang sebaiknya diperbaik bersama.

Adapun melalui forum bakohumas tersebut telah dihasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya : K/L  melakukan optimalisasi peran kehumasan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis; mengingat fungsi humas sebagai program yang bersifat lintas sektor dan memerlukan koordinasi yang lebih efektif sehingga lebih tepat sebagai fungsi support staff; optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi humas; optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan jabatan fungsional humas.

Berdasarkan hal tersebut, maka di masa depan kedudukan humas akan berfungsi dan didorong untuk : membangun citra dan reputasi positif pemerintah; membangun, meningkatkan dan memelihara opini positif publik; menampung dan mengolah aspirasi masyarakat; mencari, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi; mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah; serta membang