Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Humas dan Kehumasan Sangat Penting dalam Pemerintahan

Warta Geospasial. Yogyakarta. Humas Pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan dalam menyelenggarakan good government dan good governance.  Untuk itu forum kehumasan sangat diperlukan karena merupakan jembatan untuk menyatukan semua kehumasan di pemerintahan agar kehumasan pemerintahan tidak jalan masing-masing namun diperlukan sinergi di dalamnya sehingga tercapai transparasi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Hal itu dikatakan Dirjen Komunikasi dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy Tulung, saat membuka Bimbingan Teknis Badan Koordinasi Humas di Yogyakarta, Senin (1/7). Acara diikuti sekitar 70-an pelaku kehumasan dari pusat maupun daerah.

Menurut Freddy, kehumasan pemerintahan sangat penting dalam kepemerintahan karena dengan peran kehumanasannya, maka pemerintahan dapat menjalankan kepemerintahannya dalam menghadapi 3 (tiga) agenda besar dunia.

Pertama, Globalisasi, dimana Indonesia mencanangkan bahwa di tahun 2045 menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-8 di dunia, dimana sekarang Indonesia sudah termasuk  ke dalam G-20.

Kedua, Demokratisasi, diikutsertakannya publik dalam perumusan kebijakan publik.  Kita mesti belajar, pemerintahan yang diktator maupun otoriter maka akan rontok dengan sendirinya, misalnya Myanmar, dengan kekuatan militernya yang otoriter telah mengalami kegoyangan keperintahannnya.   Selanjutnya, Korea Utara, kita tinggal menyaksikannya.

Ketiga, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan perkembangan TIK yang sangat pesat, akan sangat berpengaruh di dalam keperintahan.  Banyak pendapat para pakar, bahwa negara atau siapapun bisa berkembang jika menguasai informasi, dalam arti luas TIK.  Selanjutnya, James Medison ratusan tahun yang lalu, telah mengatakan bahwa informasi sangat diperlukan, karena pemerintahan tanpa informasi merupakan sebuah lelucon atau tragedi.

Selanjutnya kelembagaan humas dan bakohumas yang kuat sangat penting adanya, bahkan legimitasi humas pemerintah menjadi keniscayaan, hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Kementerian Kominfo Subagyo.

Pada Bimtek Bakohumas kali ini menampilkan sejumlah praktisi kehumasan dan media sebagai pembicara. Di antaranya, Wartawan Media Indonesia (MI) sekaligus Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia Ono Sarwono, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, dan Senior Copy Editor Departemen Multimedia MetroTV Khudori. (Sri Lestari)

Standar Kompetensi Profesi Humas Sangat Diperlukan

Tidak lama lagi Pemerintah akan memberlakukan standar kompetensi profesi kehumasan. Saat ini standar kompetensi kehumasan sedang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan tidak lama lagi akan selesai. Hal ini disampaikan Dirjen Komunikasi dan Kehumasan Kemkominfo, Freddy Tulung, pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bakohumas.

Freddy mengakui bila kehumasan pemerintah sudah terlalu lama berjalan tanpa kejelasan siapa bapak atau ibunya. Hal ini terjadi setelah Departemen Penerangan dibubarkan pada tahun 1998. Dan salah satu dampaknya, pelaku kehumasan pemerintah merosot drastis, dari semula berjumlah 6.000 kini hanya tinggal 1.800 orang (Metrotvnews.com, 01/07).

Freddy menyampaikan bahwa, uji kompetensi dan kode etik dibuat karena humas merupakan satu profesi, sehingga perlu dibuat aturan main guna meningkatkan profesionalisme untuk mendukung tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Kedepannya mereka yang menjadi pejabat humas haruslah berlatar belakang pranata humas dan pastinya mempunyai kompetensi kehumasan.