Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Harmonisasi dan Sikronisasi Undang – Undang Informasi Geospasial

Bogor, Berita Geospasial BIG – Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik yang berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dari kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mencanangkan program Reformasi Birokrasi. Salah satunya yakni Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mensikronisasikan Undang-Undang Informasi Geospasial dengan kebijakan Reformassi Birokrasi yang berlaku, pada Jumat (6/10) diadakan Focus Group Discussions (FGD) guna melakukan Pembahasan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Informassi Geospasial.

Pada pertemuan ini, selain dari pusat teknis di BIG, hadir pula Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Hasanuddin Z. Abidin dan Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati, Tim Pusko Universitas Andalas dan Tim Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada sambutannya, Prof. Hasanuddin menyampaikan bahwasanya kini “perang” di zaman modern ini ialah perang peraturan. Menurutnya, beberapa negara jika ingin menguasai sumber daya di suatu wilayah negara lain, maka negara tersebut akan mencoba mencari celah dari undang-undang yang berlaku.

“Informasi Geospasial kini dirasa semakin memiliki prioritas utama di suatu pembangunan. Informasi Geospasia ini wajib hukumnya bagi suatu daerah yang sedang melakukan pembangunan, karena jika tidak ada data spasial pada rancangan pembangunannya maka Kementeria PPN/ Bappenas tidak akan menyetujuinya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang sangat besar, adanya Undang-Undang Informasi Geospasial saya rasa penting untuk dikuatkan dan disinkronisasikan dengan Undang-Undang lainnya agar tidak ada pelemahan dalam peraturan penyelenggaran Informasi Geospasial di Indonesia” jelas Prof. Hasanuddin.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan diharapkan turut berkontribusi mewujudkan sistem regulasi di Badan Informasi Geospasial semakin berkualitas, sederhana dan tertib sehingga lebih mampu dan secara efektif serta efisien dalam mendukung mewujudkan tujuan bernegara dalam reformasi birokrasi. (RB/ATM))