Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Gratifikasi Bagi ASN Penyebab Timbulnya Konflik Kepentingan

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Gratifikasi sesuai dengan penjelasan pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada Kamis, 23 April 2015, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015 mendapatkan pembekalan terkait korupsi yang disampaikan pada seminar oleh Asep R. Suwandha, Fungsional KPK dari Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beliau membagi informasi mengenai KPK, salah satunya terkait fungsi sebagai institusi yang menangani masalah gratifikasi. KPK sendiri setiap harinya menerima laporan mengenai tindak pidana korupsi yang semakin beragam macamnya. Kedatangan Asep sangat membantu peserta dalam meningkatkan pemahaman penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) mengenai korupsi yang berupa gratifikasi kepada CPNS. Asep berharap ilmu yang disampaikan dapat diterapkan selamanya dalam hidup, baik setelah menjadi PNS ataupun ketika sudah pensiun.

Gratifikasi menjadi perbuatan pidana, khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau ASN, bila menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun, sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Kenyataannya di masyarakat, pemberian tanda terima kasih atas jasa yang diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang sudah menjadi tradisi. Bagi sebagian masyarakat, tradisi ini sebenarnya positif sebagai bentuk solidaritas, gotong royong dan sebagainya. "Namun, jika terjadi di sistem pemerintahan, tradisi ini menjadi potensi besar perbuatan korupsi di berbagai kalangan, terlebih lagi diantara Penyelenggara Negara atau ASN", jelas Asep.

Direktorat Penelitian dan Pengembagan KPK mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Asep mengungkapkan bahwa konflik kepentingan yang timbul dari pemberian gratifikasi dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dari penyelenggara negara. Tugas KPK saat ini memang sangat menumpuk dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang makin merajalela di sistem birokrasi. Tugas dan fungsi KPK menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, meliputi: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Semua tugas ini bisa dijalankan jika semua elemen dapat bekerja sama, mulai dari individu, organisasi, dan lingkungan. "Dengan adanya pemahaman ini, maka penyelenggara negara/ASN harus menolak suatu pemberian, hal ini dilakukan dikarenakan terhadap apa yang mungkin tersembunyi di balik gratifikasi tersebut dan kepatuhannya terhadap peraturan perundangan", tandas Asep.

Sikap yang sebaiknya diambil penyelenggara negara atau ASN terhadap gratifikasi ada dua macam, yaitu menolak secara baik ataupun menerima gratifikasi yang diterima dan segera melaporkan ke KPK. Jika memang terbukti adanya gratifikasi, maka tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam pasal 16 huruf A Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Caranya adalah membuat laporan disampaikan secara tertulis dengan mengirim email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui pos surat di alamat Gedung KPK Lt.5 Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-1 dan juga dapat fax ke nomor 021-52892448. Dengan mendapatkan pengetahuan yang mumpuni terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi sejak dini, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan ataupun potensi KKN di masa depan. (Nunu/LR/TR)