Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Diseminasi Informasi Geospasial di Tuban

Tuban, berita geospasial - Diseminasi Informasi Geospasial (IG) merupakan salah satu cara bagi Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mensosialisasikan IG kepada masyarakat umum di Indonesia. Baik tugas, proses kerja, maupun produk-produk yang dihasilkan BIG. Kalirejo, Tuban, menjadi tujuan diseminasi IG BIG kali ini. Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, acara diseminasi IG berlangsung di kantor Desa Kalirejo, Tuban, Jawa Timur. Acara diseminasi IG ini bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha. Hadir dari BIG, perwakilan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG, Kusumo Widodo, Farid Yuniar, dan Muhammad Nurman. Acara diseminasi ini dihadiri oleh perangkat desa dan warga setempat.

Satya Widya Yudha menyampaikan paparannya terkait ‘Permasalahan Strategis Pembangunan Data dan Informasi Spasial dan Solusinya Menggunakan Komponen Infrastruktur Data Spasial Nasional’. Diungkapkan bahwa permasalahan yang ada saat ini adalah belum optimalnya koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional, belum memadainya data dan informasi spasial, belum memadainya akses terhadap data dan informasi spasial, dan kurangnya sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan dan minimnya lembaga pelatihan. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi terkait : regulasi/peraturan perundangan, ego sektoral, leading sektor, jabatan fungsional khusus, serta komunikasi antar lembaga.

“Untuk SDM sendiri saat ini jumlah SDM yang kompeten dalam bidang survei dan pemetaan masih sangat minim, Institusi pendidikan keilmuan survei dan pemetaan di Indonesia masih sangat  terbatas, peminat keilmuan survei dan pemetaan dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya masih kurang, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman akan data dan informasi spasial”, tandasnya. Maka solusinya adalah peningkatan kemitraan institusional, peningkatan koordinasi penyediaan data dasar geospasial, peningkatan kinerja profesionalisme lembaga surta, peningkatan kerjasama internasional, membangun dan mensosialisasikan HaKI, melakukan diseminasi data ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), penetapan Kastodian, dan adanya pembentukan Tim Kerja atau Forum Koordinasi Teknis.

Kusumo Widodo dari PPBW BIG menyampaikan dasar hukum terkait pemetaan batas desa. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Ketentuan Peralihan pasal 401 ayat 2 menyatakan “Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial (IG)”. Lembaga yang berwenang membidangi IG adalah BIG, berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang IG menyatakan, IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian (Peta).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas wilayah merupakan salah satu unsur dari peta dasar yang didefinisikan sebagai garis khayal yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara. Dalam hal ini, peraturan dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa telah di atur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegaan Batas Desa.

Dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintahan era baru, PPBW BIG melaksanakan percepatan penataan batas daerah khususnya adalah penataan batas wilayah kelurahan/desa melalui kegiatan delineasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan secara kartometrik. Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan adanya penataan dan penetapan batas wilayah administrasi kelurahan/desa, untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah setiap kelurahan/desa, dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan kegiatan delineasi batas desa ini juga dilakukan berpedoman secara teknis terhadap Permendagri No. 45 Tahun 2016.

Sementara Farid Yuniar menjelaskan bahwa status segmen batas wilayah desa secara nasional sebagian besar masih bersifat indikatif (belum disepakati), sehingga berpotensi terjadinya sengketa batas antar desa yang berbatasan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari sengketa batas desa adalah dengan melakukan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

Batas desa yang sudah disepakati (Definitif) diperoleh dengan kesepakatan antar desa desa yang berbatasan terkait dengan garis batas wilayah desa. Garis batas yang sudah disepakati akan mempermudah dalam perhitungan luas desa yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial berupaya membantu kegiatan penetapan dan penegasan batas desa menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penarikan garis batas wilayah desa diatas peta dan/ atau Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Kegiatan penarikan garis batas tersebut dilengkapi dengan Berita Acara kesepakatan antar desa terkait garis batas wilayah desa yang disaksikan oleh camat dan SKPD terkait. Menyusul kemudian Muhammad Nurman yang menjelaskan terkait sekilas anggaran tahun 2018, tata laksana penyelenggaraan IG Dasar dalam hal ini untuk PPBW BIG, serta business process penanganan batas. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan pengetahuan terkait IG dan BIG pada umumnya. (LR/DA)