Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Dasar Hukum

Dasar hukum diselenggarakannya Rakornas IG tahun 2018 ini diantaranya adalah adanya beberapa amanah peraturan perundangan sebagai berikut:
  1. UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. UU Nomor 17/2007 tentang RPJPN 2005- 2025.
  3. UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.
  4. UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU nomor 1/2014
  5. UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  6. UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  7. UU Nomor 04/2011 tentang Informasi Geospasial.
  8. UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2015
  9. UU Nomor 06/2014 tentang Desa
  10. PP Nomor 8/2013 tentang Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah.
  11. PP Nomor 9/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial.
  12. Perpres Nomor 94/2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
  13. Perpres Nomor 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
  14. Perpres Nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
  15. Perpres Nomor 60/2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016
  16. erpres Nomor 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017
  17. Perpres Nomor 9/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta