Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Tularkan ‘Virus Geospasial’ di Kota Gudeg

Yogyakarta, Berita Geospasial – Masih dalam rangkaian kegiatan diseminasi Informasi Geospasial (IG) yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mensosialisasikan IG dan BIG kepada masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, diselenggarakan diseminasi IG bertajuk Roadshow Geospasial. Bertempat di Gedung Kunthi, Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta. Acara roadshow kali ini mengambil tema “Kebijakan Satu Peta untuk Indonesia yang Lebih Baik”. Kurang lebih 150 mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta anggota karang taruna di sekitaran Yogyakarta memadati Gedung Aula pada hari itu.

Roadshow kali ini diselenggarakan oleh BIG bekerja sama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada kesempatan ini telah hadir perwakilan dari Komisi VII DPR RI, Agus Sulistiyono. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengenalkan informasi geospasial maupun pemetaan kepada generasi muda. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu sangat penting bagi warga Indonesia untuk mengenal wilayah Indonesia dengan utuh. Salah satu cara yang paling mudah adalah melalui peta. Terlebih lagi membuat peta merupakan salah satu amanat yang diemban BIG berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan sambutan dari Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan. Dalam sambutannya Wiwin menjelaskan terkait apa itu geospasial kepada peserta yang hadir. “Geospasial adalah informasi tentang kebumian yang menyangkut posisi di muka bumi, juga termasuk ada titik koordinatnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kantor bupati, kemudian kita menjelaskan lokasi kantor bupati menggunakan titik koordinatnya, itu merupakan salah satu bentuk Informasi Geospasial”, jelasnya. Salah satu contoh mudah dari IG adalah peta. IG sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena dengan adanya IG berupa peta, maka pembangunan akan lebih terarah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan. Peran IG yang besar untuk perencanaan dan pembangunan itu disadari oleh pemerintah, sehingga setiap pembangunan kini selalu memperhatikan aspek geospasial pula.

“Dahulu nama BIG itu adalah Bakosurtanal, dan mungkin kalau Bakosurtanal banyak yang lebih tahu dibanding BIG. Kemudian pada tahun 2015 Bappenas semakin menyadari seberapa penting IG di dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pada tahun 2015 keluarlah pernyataan presiden yang menyatakan bahwa BIG saat ini berada dibawah koordinasi Bappenas”, papar Wiwin. Maka dari itu sekarang ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ketika merencanakan pembangunan selalu meminta lokasi dimana pembangunan akan berlangsung. Bappenas juga sudah memiliki tagline untuk pembangunan nasional, dimana semua pembangunan harus terintegrasi, artinya setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang merencanakan untuk melakukan pembangunan, dimana lokasinya harus jelas dan harus sudah terintegrasi.

Wiwin menambahkan, “Apalagi dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, melalui UU ini K/L tidak bisa sembarangan dalam membuat peta. Karena dulu belum ada dasar hukum yang mengikat, banyak K/L yang membuat peta sendiri-sendiri, tidak ada standar, sehingga banyak terjadi tumpang tindih dan tidak sinkron”. Hal itu menyebabkan pada saat pembuatan peta tematik analisisnya tidak terukur dan terarah. Melalui UU No 4 Tahun 2011 tentang IG ini setiap K/L yang akan membuat peta tematik harus menggunakan peta dasar dari BIG. Apalagi didukung dengan adanya Kebijakan Satu Peta (KSP), yang berarti setiap peta harus memiliki satu data, satu standar, satu referensi, dan satu portal. Maka diharapkan tumpang tindih peta sudah tidak ada lagi. Saat ini pemerintah telah memiliki peta yang sudah sinkron, baik peta dasar maupun peta tematiknya untuk skala 1:50.000.

Keseriusan BIG dalam rangka mewujudkan peta yang terintegrasi ditunjukkan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada beberapa waktu lalu. Pada rapat tersebut, BIG bersama-sama dengan K/L terkait berkomitmen untuk bekerja sama menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaran IG yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, serta semua sektor lain yang menjadi prioritas nasional pemerintah. Wiwin juga menambahkan bahwa melalui pengawasan DPR-RI, perencanaan pembangunan sudah lebih baik dari sebelumnya. Melalui kegiatan ini juga diharapkan pengenalan terkait IG dan manfaatnya kepada generasi muda bisa lebih terasa.

Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Komisi VII DPR RI, Agus Sulistiyono. Agus turut memaparkan bahwa BIG yang sebelumnya bernama Bakosurtanal lahir seiring dengan disahkannya UU No 4 Tahun 2011 tentang IG. Dalam UU tersebut dijelaskan bagaimana penyelenggaraan IG di Indonesia, dan apa sanksinya bila tidak mematuhi, baik sanksi administratif maupun pidana tercantum dalam UU tersebut.

“Sekarang ini Pemerintah Republik Indonesia membangun dari desa, mulai Pemerintahan Jokowi pembangunan dari desa sudah digencarkan, dan salah satu tolak ukurnya yaitu kebijakan yang diusulkan ke desa, termasuk adanya anggaran untuk desa melalui dana desa”, tutur Agus. Tetapi yang menjadi persoalan mendasar adalah peta yang digunakan di desa bermacam-macam, belum mempunyai referensi yang sama. Padahal peta ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam proses perencanaan pembangunan, maka dari itu saat ini peta yang dibuat harus berdasarkan pada KSP untuk Indonesia yang lebih baik.

Agus juga mengungkapkan bahwa melalui kegiatan Roadshow Geospasial ini diharapkan mampu menularkan “virus geospasial” yang nantinya dapat ditularkan oleh peserta kepada yang lain. Selain itu, DPR-RI juga meminta berbagai hasil penelitian dan pengembangan K/L untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dulu semua K/L bisa membuat peta sendiri-sendiri, namun dengan disahkannya KSP maka peta dasar harus menggunakan peta dasar dari BIG. Sementara peta tematiknya dikeluarkan oleh masing-masing walidata yang bertanggung jawab pada tema tersebut. “Sangat penting bagi masyarakat di desa untuk mengetahui pentingnya peta. Kami akan meminta kepada Bappenas supaya anggaran BIG dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan IG yang terintegrasi di Indonesia”, pungkas Agus menutup sambutannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dan souvenir berupa plakat dan buku geospasial yang telah disiapkan kepada Agus Sulistiyono. Tak ketinggalan Peta NKRI juga diserahkan sebagai salah satu bentuk IG yang penting untuk disosialisasikan. Tak sampai disitu, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow, dengan 3 narasumber dari BIG yang telah hadir. Untuk materi terkait Peta dan Kedaulatan Negara disampaikan oleh Niendyawati, Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial; materi Implementasi KSP oleh Sri Hartini, Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut; serta tentang materi Layanan Jasa dan Produk oleh Th. Retno Wulan, Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial. Setiap peserta memperhatikan materi yang diberikan dengan seksama. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini BIG juga menyediakan tempat untuk pameran buku-buku geospasial, serta memamerkan peralatan survei BIG berupa peralatan selam dan pesawat nir awak tipe fixed wing danmulti-rotor yang biasa digunakan untuk kegiatan pemetaan, dalam hal ini untuk melakukan akuisisi data. Tak ketinggalan BIG juga menyediakan stand photobooth yang digunakan peserta untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. (LR/DA)