Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Selenggarakan Sosialisasi Perpres No 16 Tahun 2018

Cibinong – Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Maka dari itu diperlukan pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar–besarnya (value for money).

Dalam rangka mendukung Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla, program pembangunan nasional harus diringi pula oleh peraturan yang memudahkan semua pihak termasuk Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah salah satunya adalah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) bersama Lembaga Kebijakan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan.

Acara yang diadakan di gedung aula utama BIG pada hari Rabu 24 Mei 2018 ini dihadiri oleh Sekertaris Utama BIG, Titiek Suparwati dan beserta beberapa Jajaran Eselon II di lingkungan BIG. Dalam sambutannya, Titiek menyampaikan pergantian peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa dari no 54 tahun 2010 ke Perpres no 16 tahun 2018 merupakan suatu langkah maju, dalam pergantian peraturan ini terdapat tiga pokok perubahan yaitu simplifikasi, keefektifan dan kepraktisan. Titiek berharap dengan adanya perubahan peraturan ini membuat integrasi antar kementrian/lembaga dan pihak luar lainnya lebih berjalan dengan baik.

Hadir juga dalam acara sosialisasi ini, Inspektorat LKPP, John Piter Situmorang. Piter menjelaskan dalam prakteknya pergantian peraturan ini adalah struktur yang lebih sederhana sehingga menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. “Peraturan ini sendiri akan mulai efektif berlaku pada Juli 2018”, tutupnya. (AR/LR)