Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Selenggarakan Diklat Penginderaan Jauh Tingkat Dasar untuk Pemantauan Sumber Daya Hutan

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Data penginderaan jauh dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari kegiatan survei hingga pemetaannya. Salah satunya adalah untuk pemantauan sumber daya hutan. Pemantauan sumber daya hutan perlu dilakukan setiap kurun waktu tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan pelayanan publik, maka ada tuntutan peningkatan peridisasi maupun resolusi dalam pemantauannya. Untuk itu perlu dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang melakukan pemantauan hutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen Planologi Kehutanan bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini Balai Diklat Geospasial, Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penginderaan Jauh Tingkat Dasar untuk Pemantauan Sumber Daya Hutan  dengan periode 8-12 Juni 2015. 

"Diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dibidang penginderaan jauh untuk meng-capture atau memantau sumber daya hutan seluruh Indonesia. Dengan demikian maka sumberdaya hutan dengan berkesinambungan, aktual dan akurat dapat dipantau. Hal ini dapat menjadi bekal untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan akhir 2015 ini" demikian disampaikan Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan pada acara pembukaan Diklat Penginderaan Jauh Tingkat Dasar di Balai Diklat Geospasial BIG, Cibinong pada 8 Juni 2015.

Tahun 2015 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengirimkan sebanyak 30 personil untuk mengikuti Diklat Penginderaan Jauh Tingkat Dasar di BIG. Penginderaan jauh (atau inderaja) adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Didefinisikan juga sebagai pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, (misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, kapal atau alat lain). Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit.

Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, KLHK, Ruandha Agung Sugardiman pada sambutannya mengatakan bahwa kondisi penutupan hutan yang dinamis memerlukan pemantauan sumberdaya hutan yang berkesinambungan, aktual dan akurat. Saat ini, dengan dipublikasikan atau di-share-kan data sumberdaya kehutanan, maka tuntutan publik akan informasi sumberdaya hutan semakin meningkat. Untuk itu KLHK harus responsif dalam menghadapinya. Diantaranya dengan peningkatan SDM di bidang pemantauan sumberdaya hutan. Untuk itu KLHK dalam rangka peningkatan SDM tersebut mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penginderaan jauh ke Diklat Geospasial BIG.

Pelatihan ini terselenggara sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KLHK RI dengan BIG yang ditandangani oleh Kepala Pusat PPKS BIG, Wiwin Ambarwulan dan Direktur IPSDH, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, KLHK RI, Ruandha Agung Sugardiman pada Senin, 1 Juni 2015 lalu di Balai Diklat Geospasial BIG, Cibinong.

Pada Laporannya Kepala Balai Diklat Geospasial, Yovita Ani Istiati mengatakan bahwa pelatihan yang dilaksanakan 8 s.d 12 Juni 2015 ini diikuti oleh 30 orang yang berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diantaranya: (1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan I s.d XXII kecuali X (Medan, Palembang, Pontianak, Samarinda, Banjarbaru, Manado, Makasar, Denpasar, Ambon, Jawa-Madura, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Kupang, Gorontalo, Palu, Manokwari, Aceh, Riau, Lampung, Palangkaraya, Kendari); (2) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (3) Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan; (4) Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; (5) Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. (YI/TR)