Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Selenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-undangan di Lingkungan BIG

Solo, Berita Geospasial - Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG), pada Selasa, 23 Januari 2018 BIG melalui Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum BIG menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bertempat di Novotel, Solo, Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, F. Wahyutomo.

Dalam sambutannya, Wahyutomo menyampaikan bahwa penyusunan peraturan dan perundang-undangan merupakan bagian dari tugas para ASN di BIG. Kondisi BIG sebagai sebuah lembaga teknis yang mayoritas beranggotakan ASN dengan latar belakang teknis, membuat penyusunan peraturan dan perundang-undangan tidak familiar di kalangan ASN BIG. Sebaliknya, ASN yang berlatar pendidikan hukum juga menemui kesulitan menerjemahkan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat akademis dan teknis ke dalam bahasa norma-norma hukum. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan tugas-tugas di BIG yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan perundang-undangan.

Hadir sebagai pembicara utama, Nuryanti Widyastuti, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini, beliau menyampaikan materi tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integrasi dari sistem hukum nasional. Tujuan dari harmonisasi adalah mengharmonisasikan peraturan yang disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat diuji (judicial review) baik secara materiel maupun formil. Selain itu, harmonisasi harus taat asas, seperti asas pembentukan, muatan hukum, itikad baik, kebebasan; tujuannya untuk mengatur masyarakat agar dapat menjadi lebih baik lagi, bukan menyulitkan masyarakat. Jika bertentangan dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan maka rancangan akan dibatalkan secara keseluruhan. Jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka hanya ayat/pasal itu saja yang dibatalkan. Beliau juga mengingatkan, sebelum menyusun undang-undang harus disertakan naskah akademik, dan kajian terlebih dahulu sehingga memiliki alasan yang kuat mengapa undang-undang tersebut perlu disusun.

Bimbingan teknis ini berlangsung dari 23 Januari 2018 sampai dengan 26 Januari 2018 dengan dipandu oleh para narasumber yang berasal dari berbagai profesi di bidang hukum. Acara akan ditutup dengan sesi terakhir berisi presentasi hasil pelatihan penyusunan peraturan perundangan-undangan dari masing-masing peserta bimbingan teknis. Semoga para peserta bimbingan teknis mendapatkan ilmu yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja di BIG. [AD/TR]