Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Lakukan Verifikasi dan Pembakuan Nama 46 Pulau di Provinsi Lampung

 

Bandar Lampung, Berita Geospasial - Pada Jumat, 2 Februari 2017 yang lalu, bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung, Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Verifikasi dan Pembakuan Nama Rupabumi terhadap 46 titik yang terindikasi sebagai pulau di Provinsi Lampung.

Acara yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyato.  Pada acara ini turut hadir Kasubdit Toponim dan Kodifikasi Wilayah I, Kementerian Dalam Negeri, Herman Wira Sastra Wijaya; Staf Pelaksana Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Denny Bijaksana; dan Staf Ahli Kementerian Koordinator dan Kemaritiman, Irfan Kurniawan.

Kepala Pusat PKLP BIG Muhtadi Ganda Sutrisna, pada acara ini melaporkan bahwa di Indonesia ada sebanyak 17.499 pulau yang harus dilaporkan ke PBB, dimana periode pelaporan adalah 5 tahun sekali. "Pada tahun 2012, Indonesia sudah melaporkan ke PBB sebanyak 13.466 pulau bernama dan berkoordinat, kemudian pada 2017 total yang sudah dilaporkan menjadi 16.056 pulau", jelas Ganda. Lebih lanjut Ganda menjelaskan bahwa 46 titik teridentifikasi pulau yang akan diverifikasi hari ini akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2022 nanti.

"Toponimi merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam Peta Rupabumi Indonesia (RBI) dan menjadi tugas BIG untuk memenuhi hal tersebut. Adapun dalam pelaksanaannya, BIG mengacu pada Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi. Peraturan ini rencananya akan diangkat menjadi Perpres agar lebih mudah disosialisasikan", jelas Ganda.  Lebih lanjut Ganda menjelaskan bahwa tim yang tergabung dalam Tim Verifikasi dan Pembakuan Rupabumi ini tidak hanya BIG, tetapi juga Kemenko Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri dan Dishidros AL.

Mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto menyampaikan bahwa nama pulau yang baku sangat penting sebagai identitas dan nama resmi sebagai acuan, baik untuk lingkup nasional maupun internasional. "Di Provinsi Lampung sendiri terdapat 132 pulau kecil dengan sumberdaya yang sangat besar", jelas Hery. Pembakuan nama pulau selain untuk mendapatkan identitas resmi juga membantu pengambilan keputusan dan kebijakan, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat. "Saya mewakili pemerintah dan masyarakat di Provinsi Lampung sangat berharap agar acara verifikasi pulau ini dapat menghasilkan rumusan pemikiran yang komprehensip dan menghasilkan solusi nyata, terutama bagi Provinsi Lampung", tandas Hery.  (ES/LR/TR)