Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Laksanakan Rakor dan Bimtek Penguatan JIGN Regional Sumatera

Palembang, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG). Salah satu fungsi dari keberadaan BIG adalah membangun Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), hal tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang IG, terutama pada pasal 45 ayat 3 yang berbunyi “Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan”, dan pada pasal 45 ayat 4 yang berbunyi “Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan”.

Dalam usahanya untuk mempercepat realisasi pembangunan JIGN di seluruh Indonesia, pada tahun 2018, melanjutkan program tahun-tahun sebelumnya, BIG melalui Kedeputian Bidang Infrastruktur IG (IIG) melakukan berbagai pendekatan praktis berbasis perencanaan strategis yang sudah dipadupadankan dengan berbagai kepentingan nasional lainnya, dalam hal ini adalah terutama dengan pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kantor Staf Presiden, serta pihak-pihak lainnya.

Terkait dengan percepatan di atas, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, bertempat di Upper Room Hotel Aryaduta Palembang, Sumatera Selatan, diselenggarakanlah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan JIGN Regional Sumatera. Acara rakor dan bimtek JIGN untuk regional Sumatera ini diselenggarakan oleh BIG dengan dukungan dari World Resources Institute (WRI) sebagai upaya untuk menguatkan penyelenggaraan IG di Indonesia. Acara rakor dan bimtek dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan dibuka oleh Hendrian, selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang pada kesempatan acara Rakor dan Bimtek ini tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya.

Peserta yang diundang dalam acara rakor dan bimtek JIGN ini terdiri dari perwakilan seluruh bappeda provinsi yang ada di regional Sumatera, tercatat 47 peserta yang diundang oleh panitia acara. Tetapi melihat dari tidak tersisanya kursi peserta diruangan acara, dipastikan bahwa peserta yang hadir melebihi kapasitas ruangan yang disediakan, yaitu pada angka 75 orang. Antusiasme dari jumlah peserta ini diharapkan bisa menjadi modal untuk penyelenggaraan IG khususnya di regional Sumatera.

Menyampaikan data assesment simpul jaringan di regional Sumatera, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG, dari Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG (PSKIG) BIG, Aris Haryanto, mengajak semua stakeholder di daerah untuk bersama BIG mewujudkan JIGN. “Terlebih lagi bila kita memperhatikan isi dari Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi ‘Jaringan IGN berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG’ dan pada Pasal 9 yang berbunyi ‘Penghubung Simpul Jaringan… dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial’, maka merupakan kebutuhan bersama untuk bisa mewujudkan terbangunnya JIGN dalam waktu cepat ini”, tutur Aris.

Presiden Jokowi turut menekankan pentingnya JIGN untuk mendukung terealisasinya One Map Policy di Indonesia, melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, disebutkan pada Pasal 6, bahwa ‘Tim Pelaksana KSP… mempunyai tugas: …e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGN’, pada Pasal 8 ‘Walidata IGT… mempunyai tugas: …b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN’ dan di halaman Lampiran Rencana Aksi menyebutkan bahwa salah satu dari keluarannya adalah ‘Tersedianya data set IGT Nasional untuk berbagi data melalui Jaringan IGN’. Untuk membangun JIGN yang mumpuni, dibutuhkan pilar-pilar penyangga yang dapat menjamin JIGN yang dibangun bisa berdiri dengan tegak, dan bermanfaat bagi berbagai proses pertukaran data antar simpul yang terhubung. Pilar-pilar utama dari JIGN tersebut terdiri dari lima pilar, yaitu: pilar kesatu, hukum dan kebijakan; pilar kedua, pengaturan kelembagaan; pilar ketiga, sumber daya manusia; pilar kempat, teknologi; dan pilar kelima adalah standar.

Melengkapi rangkaian acara, paska sesi istirahat, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Kepala PSKIG BIG, Suprajaka. Adapun materi pertama diskusi disampaikan oleh Deputi II bidang Sosial, Ekologi dan Budaya Strategi KSP, Yanuar Nugroho, yang menyampaikan materi tentang Penguatan JIGN dalam rangka implementasi Open Government Indonesia (OGI) dan One Data. Dalam salah satu pernyataannya, Yanuar Nugroho mengatakan, “Ada permasalahan fundamental dalam pelaksanaan pembangunan kita saat ini, misal saja dalam proses pembangunan sebuah bendungan, dari awal proses dibutuhkan adanya integrasi dalam perencanaannya, integrasi dari berbagai stakeholder yang terlibat, pemerintahan daerah, PUPR, dan K/L lain yang terkait. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunannya, hingga ke tahap monitoring dan evaluasinya. Untuk hal yang seperti itulah kita memerlukan sebuah peta yang benar dan standar”.

Pada sesi kedua dari diskusi panel, Deputi Bidang IIG BIG, Adi Rusmanto menyampaikan materi tentang Pentingnya Pembangungan JIGN dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Adi Rusmanto juga menyampaikan bagaimana pemanfaatan dari ina-Geoportal yang beralamat di tanahair.indonesia.go.id kepada para peserta rakor dan bimtek. Menutup sesi rakor dan bimtek di hari pertama tanggal 14 Maret ini, dilaksanakan juga presentasi dari berbagai narasumber BIG dengan melibatkan secara aktif peserta rakor dan bimtek. Materi-materi yang disampaikan diantaranya adalah, Penyiapan data Batas Wilayah Administrasi, data RTRW, dan data Kawasan Masyarakat Hukum Adat masing-masing Provinsi, dan Upload data Batas Wilayah Administrasi, data RTRW, dan data Kawasan Masyarakat Hukum Adat kedalam Geoportal Daerah. (DA/LR)