Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Laksanakan Koordinasi Kenaikan Tunjangan Kinerja dengan KemenPAN-RB

Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 menyelenggarakan Rapat Anggota tentang Koordinasi Kenaikan Tunjangan Kinerja bertempat di  RR. Kedeputian RB & Kunwas, Lt. 3. Rombongan dari BIG diterima oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Kunwas II, Nadimah.

Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas proses kenaikan tunjakan kinerja BIG dari 60% menjadi 70%, sesuai dengan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikeluarkan oleh Kemen PAN-RB pada bulan Februari yang lalu. Hadir dari BIG diantaranya adalah : Titiek Suparwati, Sekretaris Utama; Kasubbag TU Sestama; Kasubbag TU, Inspektorat; Kasubbag Evapel; Kasubbag Ortala; dan Analis Kepegawaian Pertama.

Proses Pengajuan Tunkin, sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Nadimah, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Keuangan – DJA, Kementerian Hukum dan HAM – Deputi Harmonisasi, dan Kementerian PAN RB – Deputi RB. Dalam proses kenaikan tunjangan kinerja bisa langsung diurus ketika penilaian RB sudah final, syaratnya adalah surat pengusulan. Surat Pengusulan dari kepala BIG ke Menteri PAN RB bahwa apa yang telah dihasilkan BIG secara nasional dan perubahan secara internal, untuk meningkatkan motivasi pegawai dan lain-lain, diperlukan kenaikan tunjangan kinerja, tanpa merujuk pada hasil nilai RB. Isi surat mengacu pada kemajuan yang didapat instansi lakukan, baik secara internal dan eksternal. Untuk seberapa lama prosesnya itu, tergantung seberapa aktifnya lembaga mengawal usulan tersebut”, jelasnya.

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan adalah Surat Pengusulan dari Kepala BIG ke Kementerian PAN RB, Perhitungan anggaran tunkin BIG untuk semua pegawai BIG, terhitung mulai tanggal (tmt) Januari, dan Koordinasi dengan DJA dan Deputi Harmonisasi di Kumham. Terkait dengan bukti kerja tidak dilampirkan dalam surat pengusulan, tetapi lembaga yang mengusulkan harus menyiapkan ketika dilakukan verifikasi. Dijelaskan pula bahwa Penilaian RB dengan mekanisme baru dilakukan untuk melihat pemenuhan penilaian dan kenyataan implementasi RB di lingkungan RB, sementara Zona Integritas lebih kepada unit yang melayani langsung ke masyaraka. Semoga dengan pertemuan ini, proses pengajuan kenaikan tunjangan kinerja di BIG bisa berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. (FA/LR)