Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Kerja Sama dengan P3E Jawa untuk Mendukung Pembangunan Wilayah Ekoregion Jawa

 

Yogyakarta, Berita Geospasial BIG - Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga penyelenggara utama Informasi Geospasial Dasar di Indonesia, berperan penting dalam menghasilkan data dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mempunyai pilar ekonomi, sosial dan ekologi.  Untuk itu rangka mengkaitkan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan pendekatan ekoregion.

Adapun wilayah ekoregion merupakan wilayah yang memasukkan faktor kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna, maupun interaksi antar manusia dengan alam, sehingga diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang komprehensif bagi pembangunan. Oleh karena itu, penetapan wilayah ekoregion ini penting sebagai basis wilayah untuk menentukan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, serta untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terkait hal tersebut, pemerintah memahami pentingnya pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pengendalian kerusakan, dan pencemaran, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dikuatkan dengan adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2013 telah disusun peta dan deskripsi ekoregion pulau/kepulauan dan laut yang merupakan satu kesatuan ekoregion dengan skala 1: 500.000 mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Bali Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku serta dikelilingi oleh 18 Ekoregion Laut.

Peta Ekoregion dilengkapi dengan deskripsi yang berisi karakteristik geologi, flora dan fauna, kerentanan bencana, jasa ekosistem, potensi pencemaran, iklim, potensi sumberdaya alam, tanah dan penggunaan lahan serta sosial budaya. Mengacu pada kewenangan dalam pemerintahan, RPPLH terdiri dari RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. Peta dan deskripsi ekoregion yang saat ini ditetapkan pada skala 1 : 500.000 akan digunakan untuk dasar penyusunan RPPLH Nasional. Selanjutnya berdasarkan peta ekoregion skala 1:500.000, akan disusun peta ekoregion skala 1: 250.000 untuk penyusunan RPPLH Provinsi, dan skala 1:100.000 untuk penyusunan RPPLH Kabupaten, serta 1:50.000 untuk penyusunan RPPLH Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya akan diperlukan tingkat kedetilan informasi ekoregion yang berbeda. Untuk kepentingan tersebut, saat ini sedang disusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Penyusunan Ekoregion skala 1:250.000 sampai dengan skala 1:50.000. Penetapan ekoregion juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung kebijakan nasional "Kebijakan Satu Peta" (One Map Policy), khususnya dalam penyediaan IG Tematik (IGT), dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan walidata dari IGT berupa Peta Ekoregion. Mengingat pentingnya sinergi tersebut, maka pada Kamis, 15 Oktober 2015 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  antara BIG dengan KLHK tentang "Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Infrastruktur Geospasial untuk Mendukung Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa".

 Acara penandatanganan yang berlangsung di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ), KLHK Yogyakarta ini dilaksanakan oleh Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG bersama Sugeng Priyanto, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, KLHK. Sementara ruang lingkup PKS meliputi : (1) Penyediaan data dan/atau informasi penginderaan jauh, data dan IG untuk mendukung penyelenggaraan pengendalian pembangunan di Ekoregion Jawa; (2) Pengembangan metode pengolahan data dan pedoman pemanfaatan penginderaan jauh untuk penyelenggaran pengendalian pembangunan di Ekoregion Jawa; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa bimbingan teknis dan pendampingan dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, penggunaan data dan IG; (4) Pertukaran data, informasi, dan/atau tenaga ahli; (5) supervisi standardisasi IG (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama; (7) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi penerbangan; (8) penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial terkait sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan; dan (9) Diseminasi dan publikasi ilmiah.

Sinergi antar instansi/lembaga memang sangat penting, terutama dalam rangka membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerja sama ini diharapkan pelaksanaan penyusunan dan penerapan ekoregion sebagai basis utama pengendalian pembangunan di ekoregion Jawa bisa berjalan dengan baik. Serta pemanfatan IG dapat semakin dirasakan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penentuan kebijakan di Indonesia. (LR/TR)