Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Jalin Kerja Sama dengan Kemenko Bidang Kemaritiman RI

Jakarta, Berita Geospasial BIG - Kerja sama dengan banyak pihak seperti dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, serta dengan pihak Swasta telah banyak dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial. Hal ini dilakukan BIG sesuai dengan amanatnya sebagai penyelenggara Informasi Geospasial (IG) di nusantara. Tugas besar ini tentu saja butuh dukungan dari berbagai instansi lain yang terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Walhasil, kerja sama ini harus dilegalformalkan salah satunya dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding.

Salah satu kerja sama yang dilakukan BIG dengan K/L adalah dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang kemaritiman Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2015 di Gedung I BPPT, Jakarta. Acara Penandatanganan NKB antara BIG dengan Kemenko Bidang Kemaritiman RI ini terkait Penyelenggaraan Survei dan Observasi serta Berbagi Pakai Data dan Informasi Kelautan. Kerja sama ini dilakukan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman untuk mendukung tugas besarnya, sebagai koordinator kementerian baru yang bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman. Kesemuanya itu bisa dilaksanakan secara optimal dengan adanya data dan IG yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Acara Penandatanganan NKB antara BIG dengan Kemenko Bidang Kemaritiman RI ini dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli dengan Kepala BIG, Priyadi Kardono. Pada kesempatan itu selain dengan BIG, disaat yang sama, Kemenko Bidang Kemaritiman juga mengadakan Penandatanganan NKB dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Pada awal pertemuan, Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mendapat penjelasan dari sejumlah instansi yang hadir tentang gambaran umum masing-masing instansi. Rizal Ramli mengatakan bahwa ada yang disebut dengan data mining yang tidak menggunakan administratif birokratif. Dengan pendekatan ekonomi, Rizal Ramli berpesan agar data-data yang ada di masing-masing instansi bisa diakses oleh banyak orang. Tidak hanya oleh para intelektual, tapi oleh rakyat kebanyakan. Sehingga orang bisa dengan mudah mengaksesnya. “Nelayan misalnya, dengan data IG dari KKP dan BIG, bisa mengetahui dimana laut yang banyak ikannya”, ungkapnya. Pesan utama Rizal Ramli adalah hasil kerja dari  K/L ini harus di-break down supaya bisa diakses oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala BIG, Priyadi kardono dalam paparannya menjelaskan bahwa BIG telah men-sharing data dengan kementerian lain yang bisa diakses melalui Ina-Geoportal di alamat www.tanahair.indonesia.go.id. BIG menyediakan peta dasar terkait kelautan dan kepesisiran berupa Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasinal (LLN) dengan berbagai skala mulai dari 1:500.000 sampai skala 1:25.000. “Peta LPI bisa digunakan untuk dasar dalam membuat pelabuhan.   Sementara LLN bisa digunakan untuk memetakan potensi laut secara lebih luas”, terang Priyadi. Sedangkan untuk mendukung program pemerintah berupa tol laut, BIG telah mencanangkan akan menuntaskan pembuatan peta LPI di 24 pelabuhan di seluruh Indonesia.

 

Acara penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan awak media nasional yang ada di ibukota. Pemetaan lingkungan laut dan pantai mutlak harus segera dituntaskan karena negeri Indonesia ini adalah negeri maritim dengan 2/3 luas wilayahnya adalah laut. Oleh karena itu BIG selalu proaktif menjalin kerja sama dengan banyak instansi dalam rangka berkarya untuk negeri dengan data dan informasi geospasial. (ATM/LR/TR)