Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Adakan Sosialisasi Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Kamis, 29 Maret 2018, BIG mengadakan acara Sosialisasi Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Hotel Aston Bogor. Monitoring dan evaluasi kegiatan mutlak dilakukan untuk mengetahui realisasi program kegiatan. Demikian juga dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), yang dalam pekerjaannya terkait dengan Informasi Geospasial/ pemetaaan seluruh wilayah di Indonesia.

Acara yang dihadiri sekitar 100 orang dari BIG ini diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris utama BIG, Titiek Suparwati. Dalam sambutannya, Titiek menyebutkan bahwa untuk saat ini, revisi anggaran dengan semena-mena sudah tidak dapat dilakukan, karena ada sistem/aplikasi baru dari Bappenas terkait pengendaliaan pelaksanaan rencana pembangunan yakni Aplikasi E-Monev PP 39.

“Dengan adanya Sosialiasi Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ini BIG bisa mendapatkan Informasi sebanyak-banyaknya terkait pemantaun, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan”, harap Titiek.

Selanjutnya, Kepala Bito Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (PKH) BIG, FX. Wahyutomo dalam sambutannya menyebutkan agar arahan untuk mengefisiensikan anggaran dan sesuai arahan KPA bahwa revisi tahun 2018 dibatasi. Sementara sosialisasi ini diadakan dalam rangka memberikan pencerahan kepada BIG agar pelaksanaan kegiatan.

Masuk ke acara inti, adalah sosialisasi oleh Indra Wisaksono sebagai Kasubdit Sistem Prosedur Pemantauan Evaluasi dan Pengembangan Pembangunan, Bappenas. Indra menyebutkan bahwa PP 17 tentang sinkronisasi, tidak hanya memuat perencaan tetapi juga memuat evaluasi pelaksanaan anggaran.

“Pada aplikasi krisna, perubahan paling mendasar disusun sampai dengan level komponen. Dari sisi perencanan, komponen itu memastikan output yang tercapai. Karena dengan sampai level komponen fungsi pengendalian dapat berjalan”, kata Indra.

Indra menyampaikan kutipan dari Menkeu, Sri Mulyani ”lemah di perencanaan, sangat kuat dipenganggaran, lemah lagi di pelaksanaan, dan sangat lemah di evaluasi”. Data realisasi dari e-Mon baru nantinya akan dapat melihat pencapaian prioritas nasional.

“Komponen merupakan satu kesatuan dari pencapaian sebuah output. Untuk indikator yang dilaporkan hanya tercapainya saja. Saat ini sudah tidak memakai persentase dikarenakan pemahaman persentase setiap individu berbeda-beda. Untuk manfaat output yang bisa dirasakan tahun berikutnya nanti diisikan didalam kolom permasalahan”, pungkasnya.

Acara dilanjutkan denngan diskusi dengan melibatkan terutama para pejabat di BIG. (ATM)