Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Surveyor Indonesia Diharapkan Mampu Tingkatkan Kualitas SDM IG Nasional

 

Bandar Lampung, Berita Geospasial – Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Komisariat Wilayah (Komwil) Lampung menyelenggarakan ‘Workshop Teknologi Pemetaan Terkini dalam rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta dan Percepatan Pendaftaran Tanah di Bandar Lampung’, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018. Kegiatan yang dimotori oleh Eko Rahmadi, Ketua ISI Komwil Lampung ini, dihadiri oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Z. Abidin, sekaligus sebagai salah satu Keynote Speakers.

Pada kesempatan ini, diakui oleh pria yang akrab disapa Hasan itu, betapa pentingnya SDM bidang Informasi Geospasial (IG) yang bersertifikat untuk mendukung pembangunan nasional melalui teknologi pemetaan terkini, serta berfokus pada Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP). Dipaparkan bahwa tugas utama BIG adalah pengadaan Informasi Geospasial Dasar (IGD), mulai dari Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Lingkungan Pantai, dan Peta Laut Nasional.

“Sedangkan peta tematik sudah ada pada ranah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk datanya, seperti Peta Pendafataran Tanah yang membuat adalah kementerian ATR/BPN. BIG dapat membuat peta tematik, jika belum dibuat oleh K/L”, tutur Hasan. Fungsi BIG yang lain adalah koordinasi, seperti pada bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) yang menyebarluaskan dan menyinkronisasi data dan IG nasional melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Kemudian data yang sudah lengkap dan telah terintegrasi, kemudian diunggah ke Ina-Geoportal untuk berbagi pakai secara terbuka dan nasional.

Mengenai adanya PKSP ini, SDM bidang IG selayaknya sudah tersertifikasi kompetensi. Hasan berharap Presiden memerintahkan untuk membuat Peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000, karena dengan hal ini SDM IG Nasional dapat dipacu untuk semakin banyak dan berkualitas. Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial (APSPIG) dan ISI diharapkan bersiap untuk hal ini. “Sebab mengacu pada Kementerian PPN/BAPPENAS yang meminta, jika industri IG Nasional tidak sanggup memenuhi permintaan Presiden, maka bukan hal yang tidak mungkin untuk menyerap SDM asing yang memetakan tanah Indonesia. Bukan sebuah prestasi, namun resiko kebocoran data untuk disalahgunakan pihak bangsa lain dapat terjadi”, jelas Hasan mengungkapkan kekhawatirannya.

Indonesia merupakan negara yang besar dan banyak aspek yang harus dibenahi. Dari bidang IG, Indonesia sangat butuh SDM Nasional untuk memetakan secara detil hingga ketelitian 1: 5.000. Memang akan memakan waktu yang lama, namun tetap dilakukan percepatan. Hasan menegaskan bahwa, “Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang tidak sama besar seperti Singapura, karena untuk memetakan wilayah hingga ketelitian skala besar, tidak akan memakan waktu selama Indonesia. Baik dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Kanada, Indonesia benar-benar membutuhkan SDM dari negeri sendiri”.

Perencanaan pembangunan sendiri akan dilaksanakan dengan pendekatan HOLISTIK – TEMATIK – INTEGRATIF - SPASIAL (HITS) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional. Sementara Kementerian PPN/BAPPENAS, BIG, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kemenko Perekonomian sebagai motor utama satuan tugas dari PKSP.

Virgo Erestajaya, Ketua Umum ISI, menegaskan bahwa organisasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah dan memberikan keuntungan untuk masyarakat, sehingga ISI tidak hanya terpaku pada memberikan solusi secara geodetic centric atau tapi juga mendekatkan diri pada apa yang dibutuhkan pengguna atau masyarakat dengan solusi yang ada. Antara lain seperti melakukan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan ISI. Melakukan kerjasama ini juga dimaksudkan dalam bagaimana menggunakan jalur distribusi untuk teknologi dan jasa bidang IG, building management, 3D Cadastre Geospatial Information Modelling. Melalui kegiatan workshop ini diharapkan semakin meningkatkan penyelenggaraan IG di Indonesia, dengan bantuan setiap unsur dan stakeholder IG di Indonesia. Sehingga tidak mustahil KSP bisa segera diselesaikan dan datanya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan. (MEU/LR)