Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sinergi Bersama dalam Mewujudkan Satu Peta

Jakarta, Berita Geospasial BIG - Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Paket tersebut mencakup kegiatan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Paket kebijakan ekonomi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 pada tanggal 4 Februari 2016 lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Kamis, 1 Februari 2018, Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Tingkat Daerah untuk Wilayah Pulau Jawa. Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, acara sosialisasi dihadiri oleh para perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Pulau Jawa. Selain itu, turut pula mengundang Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian RI.

Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin menuturkan terima kasih atas kerja sama dan komitmen 19 K/L yang telah memenuhi Renaksi Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) pada wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara. “Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mensosialisasikan Program Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 9/2016 serta mengkoordinasikan penyiapan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang penyelenggaraannya merupakan kewenangan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa”, jelas Hasanuddin.

Kepala BIG melanjutkan, bahwa mekanisme kegiatan PKSP dilakukan melalui tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan melalui Klinik Pusat dan Klinik Daerah. Beberapa tema IGT penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau dinas terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota, Klinik Daerah biasanya diselenggarakan di Bappeda tingkat Provinsi.

Untuk mendukung hal tersebut di atas, sedang digodog protokol penyebarluasan Informasi Geospasial sebagai media berbagi pakai di K/L dan Pemda, serta sebagai Simpul Jaringan di pusat dan daerah, segera dipersiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS), diharapkan IGT terintegrasi hasil kegiatan PKSP ini dapat segera dimanfaatkan dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Menyongsong tahun 2018, besar harapan kerjasama ini berlangsung dengan baik  untuk menyelesaikan PKSP di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua. Hasil KSP ini akan dilaunshing pada 18 Agustus 2018 mendatang. (RB/LR/TR)