Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sekretaris Utama BIG Dikukuhkan Sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI BIG Masa Bakti 2017 - 2022

 photo DSCF8019_zpscdjtuj9u.jpg

Cibinong, Berita Geospasial - Memasuki akhir masa kepengurusan KORPRI BIG periode tahun 2012 - 2017, Dewan Penggurus (DP) KORPRI BIG mengadakan acara Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI BIG Masa Bakti 2017 - 2022 di Aula Utama BIG Gedung  S lantai 2 pada Kamis, 22 Februari 2018. Di acara ini, Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI BIG.

Sebenarnya di BIG sendiri, KORPRI berperan aktif mengadakan dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan. Apalagi, setelah terbit PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, menjadikan KORPRI berdasarkan kedudukan dan kegiatannya menjadi tidak terpisahkan dari kedinasan. Mengingat di BIG banyak kegiatan yang dilakukan, KORPRI BIG dituntut untuk proaktif  dalam mengakomodir berbagai aspirasi para ASN.

Mengawali acara, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Fahmi Idris mendaulat secara resmi Titiek Suparwati dengan disaksikan Kepala BIG, Prof. Hasanuddin ZA beserta sejumlah wakil ketua KORPRI BIG yang baru.

“Saat ini merupakan era reformasi gelombang kedua yang ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Untuk itu maka dilakukanlah reformasi birokrasi untuk merai birokrasi yang bebas KKN, akuntabel, berkinerja tinggi serta pelayanan publik yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, KORPRI harus dapat memberikan dukungan dalam reformasi birokrasi tersebut”, ungkap Prof. Fahmi dalam pidatonya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang ini disebut sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) memiliki wadah untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi secara nasional bagi seluruh abdi negeri. Wadah itu disebut sebagai KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang sudah berdiri sejak 29 November 1971, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Selama Orde Baru, KORPRI dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, artinya tidak berpihak terhadap partai politik tertentu yang sedang berkuasa.

“Dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN) pasal 126, KORPRI ke depan akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN RI (Korps PP ASN RI) dengan tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan publik ASN”, tambahnya. 

Masuk ke acara selanjutnya, kepala BIG, Prof. Hasanuddin dalam sambutannya menyebutkan bahwa secara konsep, visi misi serta tujuan berdirinya KORPRI itu sudah baik. “Tugas sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai positif sebagai PNS/ASN itu di lingkungan kerja kita di BIG. Nilai-nilai clean, transparan, good government, bekerja efektif dan efisien serta anti KKN dan lain sebagainya yang positif sebagai nilai yang dianut KORPRI jangan hanya sebatas konsep”, ungkapnya.

Lebih lanjut Prof. Hasanuddin berpesan agar ASN di BIG agar setiap pekerjaan yang dibutuhkan oleh orang lain harus segera dibereskan. Jika bisa dikerjakan saat ini, jangan tunggu esok hari. Selain itu apa saja yang bisa dipermudah makan permudah jangan dipersulit. Karena pekerjaan kita terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Susunan Dewan Pengurus KORPRI BIG masa bakti 2017 - 2022 yang dikukuhkan adalah sebagai berikut:

No

Nama

Jabatan Dalam Dewan Pengurus KORPRI

1

Titiek Suparwati

Ketua

2

Antonius Bambang Wijanarto

Wakil Ketua I, membidangi : Bidang Pembinaan Jjiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan, Olahraga, Seni dan Budaya

3

Muhtadi Ganda Sutrisna

Wakil Ketua II, membidangi :  Organisasi, Kelembagaan, Pendanaan dan Pengendalian Program

4

Ali Nor Hidayat

Wakil Ketua II,I membidangi : Kerohanian, Usaha dan kesejahteraan, Peningkatan Peran Perempuan, Pengabdian Masyarakat dan Sosial

5

Suprajaka

Bidang Pembinaan Jjiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan

6

Sigit Murjati

Bidang Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan

7

Enjang Faridl

Bidang Pembinaan Kerohanian

8

Rahmat Kurniadi Dewantara

Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum

9

Hartuti

Bidang Usaha dan kesejahteraan

10

Abdul Jamil

Bidang Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya

11

Diah Faradia Setiawati

Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pengabdian Masyarakat dan Sosial

12

Fajar Triady Mugiarto

Bidang Pendanaan dan Pengendalian Program

(ATM)