Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sejumlah Pejabat BIG Mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Bogor

(Bogor. Berita Geospasial )- Sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Keenterian (LPNK), Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam praktik kerjanya banyak memerlukan bantuan banyak pihak. Termasuk diantaranya berupa pengadaan barang/ jasa dari pihak luar. Ini semua dilakukan karena BIG tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, tetap butuh mitra kerja. Untuk mengadakan barang/ jasa, diperlukan perencanaan yang matang dengan tiap tahapan yang benar dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Jasa Pemerintah mutlak diperlukan untuk menstandarkan tiap tahapan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

BIG melalui Biro Umum dan Keuangan (UK) mengadakan Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Hotel Aston Lake Sentul Bogor pada Senin, 4 Desember 2017. Bimtek ini diikuti oleh sekitar 30 orang pejabat eselon I sampai IV di BIG. Acara ini merupakan kelanjutan dari Bimtek Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang diadakan BIG pada 11-12 Oktober 2017 lalu.

Mengawali acara, Sekretaris Utama BIG Titiek Suparwati dalam sambutannya mengatakan bahwa sampai hari ini, kegiatan pengadaan barang/ jasa yang diadakan di BIG sudah cukup banyak. Sebelumnya sudah diadakan Bimtek terkait KAK dan lain sebagainya, sekarang terkait Pengadaan barang/ jasa. “Kita ingin mencantumkan sertifikasi untuk para pelaksana. Hari ini kita akan mendengarkan bimtek pengadaan barang/ jasa, ini karena tahun depan 2018, PPK akan dipegang oleh pejabat eselon II. Untuk APBN kita digunakan sebaik-baiknya. Tolong dimonitor terkait kemajuan pekerjaan di pusat-pusat, supaya tidak terjadi keterlambatan”, ungkapnya.

Titiek melanjutkan bahwa sebelumnya telah diadakan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan peserta ujian sebanyak 27 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 20 orang, peserta adalah pejabat struktural eselon III dan IV dan tim teknis perwakilan pusat-pusat di lingkungan BIG. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa untuk eselon III dan IV diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dilingkungan BIG, dan dari hasil pengumpulan data Bimtek tersebut ada 6 (enam) pejabat eselon III dan 3 (tiga) orang staf yang belum memiliki sertifikat. Kegiatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa akan dilanjutkan bagi yang belum memiliki sertifikat khususnya pejabat struktural eselon III dan IV.

“Kegiatan Bimtek pelaksanaan APBN akan terus dilanjutkan seiring dengan perubahan peraturan yang dinamis baik kementerian keuangan maupun LKP, salah satunya adalah rencana penerbitan Perpres pengadaan barang dan jasa tahun 2018. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian dan pada Narasumber dari Pusdiklat BPKP yakni Ika Gunawan pada acara Bimtek ini dan saya berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka peningkatan pemahaman pengadaan barang dan jasa di BIG sehingga pelaksanaan APBN semakin baik”, pungkas Titiek.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni pemaparan Ika Gunawan, Auditor (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam paparannya Ika mengatakan bahwa pengadaan barang/ jasa itu menarik namun penuh resiko. Jika dilihat di KPK, ternyata yang banyak terkait Korupsi adalah pejabat pengadaan barang/jasa. Banyak juga yang terkena permasalahan bukan karena niat, tapi karena tidak tahu. Korupsi itu adalah bisa berupa memperkaya diri atau orang lain. Ilmu pengadaan barang/ jasa adalah ilmu ngabisin uang”, katanya.

Ika menambahkan bahwa pengadaan berbicara hal yang luas, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai penerimaan. Jenis-jenis barang/jasa secara PPJ ada 4: barang, jasa konstruksi, jasa lain dan jasa konsultan. Jasa konsultan itu brainware, kalo jasa lain itu terkait skill. Skill banyak terkait keterampilan/ motorik.. Untuk pekerjaan pemetaan itu biasanya terkait jasa konsultan, karena banyak terkait brainware/ otak.

Kepala BIG, Prof. Hasanuddin Z. Abidin (Hasan) yang datang pada siang hari dalam arahannya menyebutkan bahwa BIG ini adalah LPNK yang dibiayai negara untuk melaksanakannya. Jadi harus dilaksanakan dengan benar dalam setiap tahapannya. SDM yang melaksanakannya harus tepat karena aturannya sebenarnya sudah bagus. Man behind the regulation ini yang penting. Penguatan SDM dalam pengadaan barang/ jasa harus diperkuat. KPA harusnya yang faham bisnis detil di bawahnya. Yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nantinya adalah eselon II rasanya tepat. Jadinya jika jumlah eselon II ada 12 orang, diatur saja bagaimana baiknya. Berani jadi Kepala Pusat, harus berani jadi PPK. Sementara Deputi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Jika kita tidak ada niatan mau macam-macam ga harus takut. Makanya biasakan diskusi serta aturannya dipelajari dengan konsultasi ke PKH dan Inspektorat. Aplikasi pengadaan barang/ jasa diperkuat juga, selain penguatan SDMnya. Harga satuan IGD dan IDT harus disinkronkan supaya tepat pihak yang mengerjakannya. Jadi SDM di dalam dan di luar kita perbaiki, aplikasi kita perkuat serta koordinasi dengan LKPP harus baik”, harapnya.

Secara umum, pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 haruslah efisien, terbuka, terbuka, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif serta akuntabel. Acara bimtek dilanjutkan dengan studi kasus dengan pertanyaan diskusi dengan peserta bimtek terkait pengadaan barang/ jasa yang ada di BIG. (ATM)