Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Penajaman Materi Rakornas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Jakarta, Berita Geospasial - Dalam rangka mempersiapkan Rakornas Bidang IG tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 mendatang, BIG mengadakan rangkaian acara untuk mendukung persiapannya, yaitu Rapat Pokja yang dilaksanakan pada 19-23 Februari 2018 lalu, Rapat Pimpinan (Rapim) Persiapan Rakornas yang dilaksanakan pada 26 Februari 2018, Pra Rakornas yang akan dilaksanakan pada 5-6 Maret 2018, Persiapan Akhir Rakornas pada 9 Maret 2018, hingga akhirnya Rakornas Bidang IG pada 12 Maret nanti. Sebagai rangkaian acara Rakornas Bidang IG tahun 2018 ini, BIG melaksanakan Rapat Penajaman Persiapan Rakornas pada Kamis, 22 Februari 2018 bertempat di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam rapat penajaman ini berhasil dihimpun masukan-masukan dari K/L terkait bahan atau materi untuk Pra Rakornas IG yang akan dihelat pada 5-6 Maret 2018 mendatang. Rapat penajaman ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi I merupakan dilakukan penajaman materi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.  Sesi ini diikuti oleh beberapa kementerian dan Lembaga yaitu Dittop TNI AD, Pushidros TNL AL, Dispotrud TNI AU, Mabes TNI, BPPT, LAPAN, BNPT, dan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan.

Beberapa masukan diberikan K/L tersebut untuk melengkapi target Rakornas IG 2018.  Dittop TNI AD menyampaikan informasi rencana kegiatan pada 2020-2024, khususnya wilayah perbatasan dan formulir lengkapnya akan disampaikan secepatnya. Pushidros TNI AL, akan direncanakan survei pemetaan matra laut, wilayah pembuangan amunisi, dan area pelatihan kapal selam. Sedangkan Dispotrud TNI AU menginformasikan fokus kegiatannya yaitu pemotretan udara wilayah perbatasan. Sedangkan Mabes TNI menyatakan terkait kegiatan PKSP diharapkan tidak berorientasi pada output melainkan pada outcome. Lebih jauh dijelaskan bahwa Mabes TNI memiliki kepentingan untuk pembuatan tata ruang pertahanan.

Menanggapi hal tersebut dijelaskan bahwa BIG bersama Bappenas mendorong agar mekanisme anggaran tidak mengganggu kegiatan utama di tubuh TNI sendiri. Apabila kegiatan tidak ada pada RPJMN 2014-2019, mohon diusulkan kegiatan-kegiatan baru terkait IG di TNI, sehingga Bappenas bisa memperkirakan alokasi anggaran tersebut

Mengenai PKSP merupakan Paket Kebijakan Ekonomi ke-8 dari Pemerintah berdasarkan Perpres 9/2016. PKSP merupakan proses integrasi IG pada 19 K/L, yang awalnya terkait tumpang tindih proses perizinan. Tahun ini sudah memasuki tahun ketiga, dan proses pengintegrasian ini akan di-launching pada 18 Agustus 2018. Masukan dari TNI ini akan ditindaklanjuti sebagai masukan terkait banyaknya perencanaan tata ruang dengan wilayah pertahanan, sebagaimana diketahui PSKP dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, sehingga masukan ini akan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian.

Masukan berikutnya adalah dari BPPT, dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 terdapat 2 kegiatan terkait IG dan ada penambahan satu kegiatan pada RPJMN 2020-2024. Sedangkan dari LAPAN, dijelaskan terkait kebutuhan penyelenggaraan IG, LAPAN masih melakukan kegiatan penyediaan citra satelit resolusi tinggi dan menengah, sehingga membutuhkan masukan dari BIG dan K/L terkait lokasi-lokasi yang membutuhkan data citra untuk pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional.

 

Selanjutnya dari BNPT menjelaskan bahwa dalam penanggulangan terorisme pasti akan terkait dengan K/L lain, ada program sinergitas 36 K/L yang dilakukan BNPT. Dalam kegiatan tersebut, sudah dirumuskan tugas dari masing-masing K/L. BNPT memiliki Pusat Pengendalian Krisis, yang merupakan fasilitas yang digunakan pimpinan untuk mengambil keputusan apabila ada suatu tindakan terorisme, dan dalam kegiatan tersebut, BNPT membutuhkan informasi geospasial dari BIG.  Sementara itu Ditjen Strahan menginformasikan bahwa secara hirarki pengusulan anggaran harus melalui angkatan lalu ke Mabes TNI dan terakhir kepada Kementerian Pertahanan.

Dalam hal ini BIG menjelaskan bahwa BIG pernah bekerja sama dengan BPPT dan K/L terkait lain untuk kegiatan pembuatan Grand Design Kelautan, karena BPPT memiliki kapal yang canggih untuk proses pemetaan. Mohon disampaikan data kebutuhan IG kepada BIG melalui email.   Selanjutnya setiap unit yang ada di TNI yang ada kegiatan yang berkaitan dengan IG akan diinventarisir.  Pada penutupan sesi, BIG mengharapkan bagi para K/L yang memiliki usulan atau masukan dapat segera mengirimkan melalui email sebelum Pra Rakornas tanggal 5-6 Maret 2018 nanti.  [KN/LR/TR]