Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

PTIG : Solusi Pemenuhan Data Spasial Bagi Pembangunan Indonesia

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Bersama rangkaian peringatan Hari Informasi Geospasial ke-48, Badan Informasi Geospasial meresmikan gedung Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG) pada Selasa (24/10). Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial diresmikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro beserta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Hasanuddin Z. Abidin di kantor BIG di Cibinong, Kabupaten Bogor.

Peresmian gedung PTIG tersebut juga dihadiri oleh berbagai undangan diantaranya Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, Pejabat Tinggi BPPT yang mewakili dan instansi terkait baik dari Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah.

PTIG ini merupakan jawaban atas pemenuhan data para pengguna informasi geospasial di Indonesia. Menurut Menteri PPN/Bappenas, berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 mengamanatkan seluruh kegiatan pembangunan di semua level wilayah haruslah direncanakan berdasarkan data dan informasi, baik data statistik (non spasial) maupun data kewilayahan (spasial) yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diupayakan penyelenggaraan informasi geospasial yang mandiri melalui dua hal, yaitu peningkatan kualitas data dan informasi meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pemutakhiran ketersediaan data dan informasi geospasial yang diiringi penguatan kapasitas SDM yang kompeten, termasuk pengelolaan teknologi serta manajemen informasi dan jaringan yang baik”, ungkap Menteri PPN/Bappenas.

Pada kesempatan yang sama Kepala BIG, Prof. Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan bahwa kemandirian Geospasial mutlak harus diupayakan secara serius dan menuntut kerja keras kita semua mengingat sangat luasnya wilayah NKRI dan besarnya sumber daya yang harus kita investasikan jika tergantung pada negara lain.

“Menjadi tugas kita bersama untuk terus mengupayakan kemandirian geospasial baik melalui pengembangan inovasi teknologi Informasi Geospasial, peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, penguatan aspek kelembagaan dan peraturan, serta kebijakan lainnya untuk mendorong terwujudnya kemandirian geospasial tersebut,” tutupnya. (RB/ATM)