Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Presiden Minta Humas Pemerintah Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Jakarta, Berita Geospasial - Presiden Joko Widodo meminta jajaran humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Cara komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah berubah, tidak lagi hanya satu arah ataupun dua arah, tapi banyak arah.

"Pola komunikasi masyarakat saat ini sudah sangat cair. Kita tidak bisa lagi puas hanya dengan menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers lalu dianggap `rampung`. Harus ada dialog dengan masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat," kata Jokowi saat memberikan arahan pada `Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah` di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Masyarakat, kata Jokowi, berharap pemerintah mampu merespon isu secara real time. Tidak hanya cepat, tapi humas kementerian dan lembaga (K/L) harus mampu menjelaskan kebijakan dan program pemerintah dengan bahasa sederhana.

"Kalau kita tidak bisa menjelaskan secara akurat dengan sebuah logika sederhana yang gampang dicerna, maka (kita) akan mudah ditelan masyarakat. Kita harus bisa memberi informasi yang bisa menyentuh hati orang. Harus memiliki nilai emosi dan bisa menggerakkan, menginspirasi, serta membuat orang bangga," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, seorang humas juga harus menyampaikan informasi sesuai fakta. "Sampaikan yang benar dengan benar, agar publik bisa mendapatkan informasi yang benar pula," pintanya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung humas pemerintah yang seringkali mengeluh kekurangan anggaran. Bila penambahan anggaran dilakukan, pada akhirnya dikeluarkan dalam bentuk tidak efisien, seperti baliho atau placement di media massa.

Menurutnya, anggaran yang tinggi pada divisi kehumasan bukanlah solusi untuk membuat informasi suatu instansi biasa tersampaikan dengan baik dan tepat kepada masyarakat. Ia mendorong setiap divisi kehumasan di setiap instansi memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pasalnya, di era digital masyarakat lebih mudah menerima informasi lewat media sosial.

"Kalau gunakan media sosial atau buat Instagram, Facebook, Twitter yang menarik itu follower-nya sudah pasti cek terus, mesti mereka ada yang  enggak subscribe. Konsep ini lebih murah,  efisien, dan efektif," ucapnya.

Ada empat aspek, lanjut Sri Mulyani, yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi untuk mewujudkan public trust. Keempat aspek itu adalah transparansi, edukasi, akuntabel, dan responsif. "Prinsipnya, saluran komunikasi dipilih sesuai dengan target audience dan strategi komunikasi yang ditetapkan. Sehingga ada feedback," tuturnya.

Kesimpulannya, kata Sri Mulyani, upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia perlu dikomunikasikan kepada publik. Karena rakyat merupakan pemangku kepentingan utama pemerintah. Dan, afarominokais publik memegang peranan yang startegi serta mendapat impact sesuai yang diharapkan, maka harus disusun startegi komunikasi yang komprehensif. Tentu yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing organisasi. Selain itu instansi pemerintah harus selalu berinovasi, kreatif dan responsif dalam mengkomunikasikan program-program kerjanya. Ini agar tercipta transparansi, akuntabilitas dan rakyat pun teredukasi dengan baik.

"Impact dari komunikasi publik yang dituju adalah terwujudnya public trust sehingga masyarakat mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan selanjutnya berkontribusi dalam kegiatan pembangunan," kata Sri Mulyani.

`Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah` ini juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Acara ini diikuti 300 humas di kementerian, lembaga, non-kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah.(NN)