Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pertemuan Joint Technical Sub-Committe on Survey and Demarcation of the Boundary and Mapping of The Border Areas (JTSC-SDM) RI-PNG ke 33

Berita Geospasial - Salah satu tugas pokok Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah menyelenggarakan peta batas wilayah dan berkontribusi terkait penyediaan data untuk proses perundingan batas, baik untuk batas wilayah administrasi ataupun batas negara. Hal itu sesuai dengan Skep. Menlu yang merujuk kepada UU No.24/2000 tentang Perjanjian Internasional; dimana BIG menjadi anggota tim perundingan batas negara. Terkait hal tersebut BIG bersama Kementrian Pertahanan bekerja sama menyelenggarakan JTSC-SDM RI-PNG ke 33 di Bali, pada tanggal 16-18 April 2018.

Pada pertemuan ini Ketua Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Wilayah dan Pertahanan (Dirwilhan) Kementrian Pertahanan Laksama pertama Bambang Supriyadi dan Kepala Pusat Pemataan Batas Wilayah (PPBW) BIG, Ade Komara Mulyana. Sedangkan dari PNG, Ketua Delegasi adalah Chris Manda yang merupakan Surveyor General Department of Land and Physical Training. Hasil pertemuan JTSC-SDM RI-PNG ini akan dibawa ke Forum yang lebih tinggi yaitu JBC (Joint Border Committee) RI-PNG. Adapun Ketua dari JBC adalah Menteri Dalam Negeri. Tjahjo Kumolo.  JBC RI-PNG rencana akan diselenggarakan pada tanggal 18-21 April 2018 di tempat yang sama.

Pada pertemuan JTSC-SDM ke-33 dibahas isu-isu terkait masalah teknis terutama untuk Pemetaan Bersama di area batas RI-PNG. Salah satunyam Indonesia dan Papua New Guinea sepakat untuk melakukan kerjasama dan pertukaran data-data untuk melakukan pemetaan.  Isu paling krusial yang dibahas adalah terkait hasil pengukuran Meridian Monument (MM) yang menjadi batas antara RI-PNG yang telah dilakukan menggunakan metode Astronomis.

Dengan berkembangnya teknologi sistem penentuan posisi global (GPS), pada Pertemuan JTSC-SDM ke 24 di Bulan Agustus 2004 di Jayapura, Indonesia mengajukan proposal Pembangunan CBDRF (Common Border Datum Reference Frame), dimana kedua Negara setuju dengan konsep CBDRF menggunakan Datum WGS’84 diikatkan ke ITRF (International Terrestrial Reference Frame) 2000, dan kedua Negara sepakat untuk melaksanakan konsep CBDRF di 52 pilar MM pada bulan September 2004.

Dari tahun 2004 sampai dengan 2015 telah dilakukan survei CBDRF sebanyak 49 pilar MM dari 52 pilar MM yang harus diukur. Sisa 3 (tiga) pilar MM yang belum diukur  yaitu MM 7, MM 7.1, dan MM 7.2 dikarenakan kondisi medan yang cukup berat. Pada pertemuan ini Indonesia melaporkan pemasangan pillar densifikasi sebanyak 35 dari tahun 2016-2018.

Dari pertemuan ini Indonesia dan PNG sepakat untuk melakukan deklarasi mengenai hasil pengukuran 49 Meridian Monument (MM) dan MoU mengenai hasil pengukuran densifikasi pilar MM yang telah dilaksanakan pada tahun  2015-2018. Diharapkan setelah dilakukan deklarasi akan dapat mengatasi masalah-masalah teknis mengenai batas wilayah antara RI-PNG. (EP/LR)