Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Perlunya Pemanfaatan dan Penyelamatan Arsip Data IG untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Bojonegoro

 photo DSC_0934_zpsdv0wdmtf.jpg

(Bojonegoro, Berita Geospasial) - Rabu 31 Januari 2018, mengakhiri bulan pertama di 2018, BIG mengadakan acara diseminasi Pemanfaatan dan Penyelamatan Data Informasi Geospasial (IG) untuk Mendukung Pembangunan Daerah Desa Sumberoto Kecamatan Kepoh baru Kabupaten Bojonegoro. Acara ini merupakan acara yang rutin diselenggarakan BIG bersama dengan mitra BIG di DPR, yakni Komisi VII, yang kali ini mengambil lokasi di Bojonegoro Jawa Timur.

Mengawali acara, Camat Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro Gunardi sebagai tuan rumah dalam sambutan penerimaannya menyatakan kebahagiannya dikunjungi BIG dan Komisi VII DPR RI. Gunardi menyampaikan bahwa mayoritas penduduk disini adalah sebagai petani, yakni diantaranya petani tembakau. Namun karena harga tembakau turun, jadinya beralih ke holtikultura, diantaranya ke bawang merah.

“Harapan besar adalah agar saluran irigasi disini agar pembangunan waduk di desa sumberejo segera terealilsasi untuk mendukung lancarnya irigasi air di daerah sini. Penerimaan satu desa 1 milyar semoga bisa segera terealisasi untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan desa kami. Untuk data dari BIG kami terima dengan senang hati, nantinya untuk kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah kami.”, harapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati dalam sambutannya mengatakan bahwa Badan Informasi Geospasial/ BIG adalah yang menyelenggarakan IG atau membuat peta bahasa gampangnya. Peta dasar yang dipakai bapak ibu sekalian adalah dibuat oleh BIG. Peta dasar kami dimanfaatkan oleh instansi lain untuk membuat peta-peta tematik yang dibuat sesuai peruntukkan dan kebutuhan masing-masing.

“Pak Kepala Desa dan Pak Camat adalah mitra kerja BIG di daerah. Diantaranya untuk mengetahui toponim, Sumberoto dan Kepohbaru itu mengapa dinamakan itu? Bagaimana sejarahnya? Peta dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan lain sebagainya. Salah satu amanat yang diamanahkan dalam pembangunan sekarang ini adalah memetakan berapa luasan sawah, selanjutnya berapa kali panen dan lain sebagainya. Itu semua ditampilkan dalam peta”, ungkapnya.

Titiek menambhkan bahwabahwa pada kesempatan ini, BIG akan menyerahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro beberapa produk, diantaranya Peta NKRI skala 1 : 5.000.000, Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000, Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1 : 500.000, Peta Tematik Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bojonegoro, Atlas Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, perlu kerjasama lembaga kearsipan di pusat dan daerah dalam penyimpanan, pengelolaan dan penyelamatan data Informasi Geospasial. Perlu kerjasama lebih lanjut dalam peningkatan kemampuan SDM dalam pemahaman IG dan pengelolaannya melalui Diklat, Workshop, Bimtek dll.
 
Sementara itu, H. SW Yudha sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dapil Bojonegoro dan Tuban dari Parta Golkar menyampaikan bahwa dulu, BIG ini adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang pada 21 April 2011 berubah menjadi BIG berdasarkan pada UU no. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

“Komisi VII DPRI berupaya agar anggaran yang diajukan oleh BIG sebagai penyelenggara IG di Indonesia dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan masyarakat, termasuk untuk masyarakat Desa Sumberoto Kepohbaru Bojonegoro. Mohon kepada tim dari BIG untuk menjelaskan apa itu peta dan apa itu BIG beserta fungsinya untuk pembangunan”, harapnya.

H. SW Yudha menambahkan bahwa dewasa ini sudah ada kebijakan satu peta, ini diambil untuk keefektifitasan peta untuk banyak keperluan. Sekarang salah satu yang diutamakan adalah peta desa, diantaranya adalah batas desa. Batas ini menjadi penting dan menyebabkan konflik kalo dibiarkan jika kawasan itu mengandung banyak cadangan migas. Bojonegoro pun demikian. Nama Blok Cepu yang merupakan nama daerah yang banyak mengandung migas, sabuk jalur migasnya ada juga yang masuk wilayah Bojonegoro. Meskipun demikian, tidak bisa diganti menjadi Blok Bojonegoro, karena sudah terdaftar.

Pada kesempatan yang baik ini, Titiek Suprwati melalui H. SW Yudha menyerahkan produk-produk BIG terutama peta NKRI kepada Camat, Kades, Kapolsek, Danramil serta kepada Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Bojonegoro. Wajah bahagia terlihat dari mereka dan masyarakat yang menyaksikan.

Masuk ke acara inti, Kepala Biro Umum dan Keuangan (UK) BIG, Ali Nurhidayat mengatakan bahwa informasi geospasial itu adalah tentang peta. Ini biasa ada diantaranya di surat undangan pernikahan yang berupa denah lokasi acara. BIG ini menyelenggarakan peta yang dipakai untuk rujukan pembangunan. Peta ditampilkan juga dalam sertifikat tanah.

“Kaitannya tentang penyelamatan apa? Arsip peta yang ada di sertifikat, perencanaan pembangunan desa dan lain sebagainya itu harus diarsipkan dengan rapi. Jika ada masalah arsip ini mutlak diperlukan. Arsip-arsip penting itu harus disimpan dengan baik dan rapi, untuk skala negara ada badan arsip negara dan Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga yang memetakan seluruh wilayah Indonesia. Ini mutlak ada untuk menyelamatkan wilayah NKRI ini melalui peta”, ungkapnya.

Fuad Hasyim dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG selanjutnya mempresentasikan materi tentang Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Penataan Ruang dan Pembangunan Perdesaan. Disampaikan bahwa peta tematik termasuk desa adalah peta yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan desa yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan.

“Kemampuan peta dalam pengambilan keputusan pembangunan adalah sebagai; 1. Alat untuk menginventarisir potensi wilayah desa misalnya, peta penggunaan lahan desa, peta luas sawah, peta kepadatan permukiman, ; 2. Alat untuk delineasi batas kepemilikan tanah maupun batas wilayah. Kepastian penggambaran pada peta akan meminimalisir konflik kepemilikan atau batas wilayah, ; 3. Alat untuk mengetahui tumpang tindih kepemilikan tanah dan tata ruang, misalnya antara pertanian, permukiman dan pertambangan, ; 4. Alat bantu dalam analisis untuk pengambilan kebijakan; analisis kerawanan bencana, analisis kesesuaian dan kemampuan lahan, dll, serta sebagai alat untuk memonitor perubahan penggunaan lahan; penggundulan hutan, alih fungsi lahan pertanian, perkembangan area terbangun, aktivitas pertambangan, dll.”, pungkas Fuad. (ATM).