Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Penerapan Kebijakan Menggunakan Peta Batas Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

 photo DSCF1527_zpsqbpxzpff.jpg

Berita Geospasial – Cibinong, 1 Maret 2018, Lembaga Wali Nanggroe Aceh, NAD mengunjungi kantor Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga Wali Nanggroe disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen. Lembaga wali nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar/derajat kehormatan. Lembaga ini juga bertindak sebagai pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh.

Wali Nanggroe, PYM Teuku Malik Mahmud Al Haytar beserta rombongan datang untuk mengetahui peta apa saja mengenai aceh. Teuku Malik sendiri tertarik dengan peta karena sedari usia belia ia peduli dengan lingkungan. Menurutnya, saat ini di Aceh terdapat banyak sumber daya alam yang diambil para investor dengan mudah. Hal ini kemungkinan karena kurangnya regulasi yang ada. “Sudah tidak sesuai lagi batas Aceh berdasarkan perjanjian peta batas tahun 1956” ujarnya.

Terdapat dua pulau yang diklaim sebagai bagian daerah Sumatera Utara, di mana pulau tersebut semestinya masih bagian dari provinsi NAD. Teuku Malik menyadari bahwa peta memang penting untuk pertahanan. Selain itu, di Kabupaten di Aceh Tenggara yang terdapat pemukiman penduduk. Pada kebijakan baru hutan lindung ini boleh dilewati jalan yang bawah namun hanya diijinkan untuk eksplorasi. Pada kenyataannya, investor menggunakan jalur bawah tanah untuk yang lain. Selain itu, eksplorasi ini mengakibatkan jumlah limbah pabrik menumpuk ke arah sungai. Sungai yang tercemar limbah merkuri ini airnya sering digunakan penduduk sekitar. Untuk itulah, lembaga adat Wali Nanggroe ini pun memutuskan untuk mengetahui peta batas-batas wilayah sebagai acuan penerapan kebijakan di provinsi NAD serta untuk usulan kepada pemprov Aceh.

Menerima kedatangan lembaga ini, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin juga mengucap terima kasih pada rombongan yang terdiri dari Wali Nanggroe, Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2 DPRD Aceh,  penasehat Lembaga Wali Naggroe. Pihak BIG dihadiri oleh Kapus PPKS, Kapus PIT, Kabid Penyebarluasan IG, serta beberapa staf terkait.

Wiwin Ambarwulan, selaku Ka. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama meluruskan hal ini bahwa batas-batas provinsi ini dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan dari kebijakan pemerintah. Dari peta batas, bisa dilihat bagian wilayah mana yang dapat dimasuki investor, bagian mana yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dari adanya pabrik-pabrik dari investor. Untuk itu, pihak dari Provinsi NAD menginginkan adanya kerjasama lebih lanjut setelah diskusi ini. (ME)