Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembahasan RPJMN IV 2020-2024 bidang IG pada Pra-Rakornas 2018

 photo _DSC6934_zpsjfnoleca.jpg

Jakarta, Berita Geospasial - Dalam Pra Rakornas Bidang Informasi Geospasial (IG) yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bertempat di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada tanggal 12 Maret 2018 lalu, setelah pembukaan dan paparan, peserta yang hadir kemudian dibagi menjadi 3 pokja (Kelompok Kerja) dengan anggota pokja yang berisi perwakilan-perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Pokja 3 membahas mengenai arah dan kebijakan penyelenggaraan IG Nasional, terkait bahan masukan RPJMN IV 2020 – 2024 bidang IG.

Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) BIG, Antonius Bambang Wijanarto membuka sesi dengan memberikan paparan mengenai arah dan kebijakan penyelenggaraan IG nasional. Dalam paparannya, Anton menyampaikan bahwa tujuan dari pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Anton juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasiskan HITS, yaitu Holistics (tuntas), Integrated (terintegrasi dengan melibatkan KLP dan masyarakat), Thematic (sesuai prioritas), dan Spatial (pada lokasi tertentu).

Adapun aspek–aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IG, adalah : perencanaan pembangunan IG harus dilaksanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan geo-strategis, geo-politik, geo-ekonomi, dinamika struktur demografi dan tantangan strategi lainnya; perencanaan pembangunan IG harus mendukung terwujudnya konektivitas nasional sehingga terjadi keseimbangan pembangunan nasional; dan perencanaan pembangunan juga harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan berkompetensi internasional sebagaimana telah disepakati dalam naskah “Liberation on professional services through  mutual recognition assessment in Asean : surveying services” serta didukung oleh kesediaan sistem data dan informasi yang standard dan terintegrasi.

Tidak terlewatkan, Anton juga menjelaskan mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan. SDGs ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di dunia melalui keseimbangan dimensi ekonomi, social, dan lingkungan. Secara umum, SDGs ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) sebagai stratgi pencapaian nawacita. Beberapa perbedaan antara (MDGs) dengan SDGs ini, yakni pada MDGs untuk rencana pembangunan dilakukan secara parsial, dari atas ke bawah (top down), memiliki solusi parsial (tambal sulam), dan dibuat dari negara maju untuk negara berkembang, berbeda dengan SDGs dengan rencana pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, dari bawah ke atas dan partisipatif, memiliki solusi menyeluruh dan dibuat secara universal.

Setelah paparan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Lisa dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pembahasan RPJMN pada pokja 3 ini, diantaranya adalah : BPS sudah menggunakan data IG, ada deliniasi batas wilayah desa dan kelurahan, BPS juga sudah melaksanakan sensus penduduk. Yang dilakukan BIG agak mirip dengan yang BPS lakukan. Menanggapi hal ini, Anton mengatakan bahwa BIG-Bappenas-BPS menjadi satu dalam melaksanakan penyelenggaraan IG, jadi sudah sewajarnya jika tugas–tugas yang dilakukan oleh BPS memiliki banyak kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh BIG.

Adapun Henny dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Geomatika, menanyakan mengenai seberapa jauh SDM surta yang tersedia dan berkualitas, bagaimana cara untuk dapat memperkuat vokasi–vokasi bidang surta, dan bagaimana cara untuk menyuburkan industri IG, yang langsung dijawab oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama (PPPKS), Wiwin Ambarwulan, “Terkait vokasi, kami sudah membuat modul, tetapi belum diimplemtasikan oleh perguruan tinggi, tetapi pada kenyataannya belum, untuk sementara ini, Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) di daerah-daerah mereka akan membantu kita di daerah. Sudah dilakukan juga pembuatan modul dan kurikulum yang standar oleh BIG, yang akan menjadi patokan untuk pembelajaran di bidang surta”.

Pada sesi terakhir yakni kesepakatan, yang disampaikan oleh Wiwin Ambarwulan, dari PPPKS BIG. Ada 3 poin, yakni terkait penyelenggaraan IGD, IGT dan IIG. Poin pertama yaitu penyelenggaraan IGD ada beberapa sub-poin yakni : percepatan penyediaan IGD; peningkatan koordinasi kelembagaan bidang IG di pusat/daerah, dan kelembagaan yang menangani IG di daerah harus jelas; peningkatan upaya agar seluruh IGD menjadi public domain tanpa ada batasan skala/layer diluar yang dikecualikan; serta penyediaan paying hukum tentang mekanisme dan skema pendanaannya dalam penyediaan IGD oleh K/L dan pemda.

Poin ke dua, terkait penyelenggaraan IGT yang juga memiliki beberapa sub-poin, yakni : penguatan koordinasi, pembinaan, dan integrasi IGT di KLP melalui skema kebijakan satu peta untuk skala besar; tema-tema IGT yang diselenggarakan oleh KL/Pemda dan tata cara penyelenggaraannya harus merujuk kesepakatan Rakornas IG; serta BIG meningkatkan fungsi pembinaan IGT, sehingga tema IGT diselenggarakan sesuai tugas dan fungsi K/L, identifikasi kewalidataan, identifikasi NSPK setiap tema, kebutuhan jumlah tema dan anggaran IGT untuk prioritas nasional/sektor, serta strategi percepatannya; percepatan penyediaan IGT untuk penyusunan RDTR skala 1: 5.000 yang digunakan untuk pengendalian, perijinan, dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan ketersediaan IGD; serta Integrasi IGT matra laut dalam konsep national oceanographic data untuk menjawab berbagai isu strategis  pembangunan wilayah laut.

Dan poin yang terakhir, yakni penyelenggaraan IIG dengan beberapa sub poinnya, yakni : penguatan Ina-Geoportal dan komponen pendukungnya untuk pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan dan berbagi pakai secara cepat; Penyusunan payung hukum untuk sebuah big-data dalam konteks super data centre; Peningkatan SDM; Penyediaan Industri IG yang berkualitas; Pembinaan standar penyelenggaraan IG; Penelitian dan Pengembangan IG; serta Pembentukan Tim antar K/L/P untuk penyusunan RPJMN Bidang IG 2020-2024 melalui SK Kepala BIG. Kesepakatan-kesepakatan ini telah disetujui, baik oleh semua anggota pokja 3, dan juga anggota dari pokja 1 dan 2 yang dibahas pada pleno akhir.

Harapan utama BIG dari semua K/L dan pemda adalah terwujudnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan (K/L, Pemerintah Daerah, Mitra Pembangunan, Akademisi, Asosiasi Profesi, dan Industri Informasi Geospasial) sesuai denga implementasi Perpres No.9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP dan keberlanjutan KSP. (KN/LR)