Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembagian Cluster dalam rangka Persiapan Rakornas IG

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rakornas Informasi Geospasial (IG) tahun 2018 yang akan berlangsung pada bulan Maret, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan terlebih dahulu Rapat koordinasi pendahuluan Rakornas IG pada hari Rabu, tanggal 14 Februrai 2018. Pada rapat ini peserta akan dibagi sesuai clusternya masing-masing-masing. Adapun awalnya ada 7 cluster, kemudian disederhanakan menjadi 4 cluster. Adapun  cluster pertama adalah Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; cluster kedua Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Ketenagakerjaan; cluster ketiga tentang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sementara cluster keempat tentang Sarana dan Prasarana.

Adapun cluster pertama berlangsung di ruang binakarna, dengan peserta dari cluster satu dan cluster 2, dengan dipandu oleh Suprajaka, Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan IG (PSKIG) BIG. Sementara cluster 3 dan 4 berlangsung di Ruang Kunti dengan dipandu oleh Muhtadi Ganda S., Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) BIG. Cluster 1 memiliki 5 sub-cluster, yaitu : Sub-Cluster Politik dan Komunikasi; Sub-Cluster Aparatur Negara; Sub-Cluster Hukum dan Regulasi, Sub-Cluster Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, dan Sub-Cluster Pertahanan dan Keamanan. Anggotanya antara lain : Komisi Pemilihan Umum (KPU) (SDG's); Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB); Lembaga Administrasi Negara; (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Badan Kepegawaian Negara (BKN); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ombudsman Republik Indonesia (ORI); Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU); PUSHIDROS AL.

Untuk cluster 2 terdiri atas 5 sub-cluster, yaitu : Sub-Cluster Perencanaan Kependudukan, Perlindungan Sosial dan Kesehatan; Sub-Cluster Pendidikan, IPTEK; Sub-Cluster penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial; Sub-Cluster Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi; Sub-Cluster Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Anggotanya antara lain : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); Kementerian Kesehatan (Kemkes); Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan seterusnya.

Untuk cluster 3 terdiri atas 5 sub-cluster pula, yaitu : Sub-Cluster Perencanaan Makro, Analisis Statistik, Keuangan Negara dan Analisa Moneter; Sub-Cluster Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Air, Pangan dan Pertanian; Sub-Cluster Industri, Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, BUMN dan Ekonomi Kreatif; Sub-Cluster Pariwisata, Kelautan dan Perikanan; dan Sub-Cluster Lingkungan Hidup, Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan. Anggotanya adalah : Kementerian Pariwisata (Kemenpar); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Badan Restorasi Gambut (BRG); Kementerian Pertanian; Badan Ketahanan Pangan, dan lain-lain.

Kemudian cluster 4 juga terdiri atas 5 sub-cluster, yaitu : Sub-Cluster Transportasi, Pengairan dan Irigasi; Sub-Cluster Tata Ruang, Pertanahan, Pengembangan Wilayah dan Kawasan; Sub-Cluster Energi, Telekomunikasi dan Informatika; Sub-Cluster Perkotaan, Perumahan, Permukiman, dan Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun; dan Sub-Cluster Otonomi Daerah, Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan. Untuk anggotanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Dalam Negeri; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Kemendagri); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Sabang; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam; dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

Setiap cluster kemudian berkumpul untuk berdiskusi. Masing-masing telah membawa data atau permasalahan sesuai tema cluster untuk bersama-sama dibahas. Untuk tema 1 dan 2, antara lain pertanyaan terkait mekanisme rapat persiapan rakornas ini diintegrasikan ke Bappenas. Dijelaskan bahwa ampai saat ini Pushidros AL hanya melaksanakan kegiatan survei saja, tidak bisa memenuhi pembuatan peta sebanyak beberapa NLP. Tanggapan hari ini : Sampai saat ini berdasakan informasi dari Bappenas tidak tahu siapa mitra/partner dari TNI ini. Perlu juga indentifikasi terkait direktorat/bagian apa yang tepat untuk undangan kegiatan Rakornas; Perlu dilihat kembali terkait target-target yang telah disepakati baik dari kesepakatan Rakornas 2014 maupun target RPJMN. Sehingga tahun 2018 dapat dioptimalkan kegiatan yang belum tercapai sehingga target 2019 tidak terlalu berat terkait target yang belum tercapai pada tahun 2017-2018 tersebut. Acara ini sebagai masukan juga bagi kami dalam menyusun RPJMN 2020-2024 di bidang IG; IG 3: Apakah target dari Pushidros AL hasil kesepakatan Rakornas 2014 masih sesuai hingga sekarang, identifikasi ini perlu dilakukan agar bisa melihat kesesuaiannya.

Sementara cluster 3 dan 4 antara lain disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian, seperti : Menangani bagian wilayah, ke depannya Badan Penelitian Pengembangan Pertanian ke depannya Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, BBSDLP Bogor. Baru diterbitkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional, menggunakan peta 1:250.000; tambahan undangan dalam Rakornas, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Tahun 2018 sudah ada peta untuk 30 kabupaten, diantaranya 10 kabupaten peternakan, 10 kabupaten perkebunan, 10 kabupaten hortikultura. Diharapkan bappeda propinsi/kabupaten bisa membuat peta kawasan pertanian dalam penyusunan tata ruang; Sulit mengikuti perkembangan RTRW, untuk BIG agar lebih cepat menyelesaikan peta dasar. Tanggapan dari BIG disampaikan bahwa : Untuk peta tata ruang sangat diperlukan peta kesesuaian lahan dan peta ketahanan lahan; Data terkait lahan LP2B sangat ditunggu untuk peta tata ruang skala besar, untuk skala 1:5000, sesegara mungkin dipublikasi, BIG telah menyediakan portal untuk mempublikasi.

Acara berlangsung selama kurang lebih 4 jam, masing-masing perwakilan dari instansi yang hadir wajib menyampaikan aspirasinya sebagai bekal penyelenggaraan IG di Indonesia ke depannya. Tiap K/L menyampaikan bagaimana pelaksanaan IG di tempat masing-masing, serta apa saja kesulitannya. Sesuai dengan amanah UU No 4 Tahun 2011, setiap masukan yang didapatkan disimpan dan dimanfaatkan untuk mengembangkan IG dan BIG ke depannya. Semoga melalui kegiatan persiapan ini, nantinya pelaksanaan Rakornas IG Tahun 2018 akan berjalan secara efektif dan efisien. (LR)