Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kunjungan DPR RI Komisi VII ke Provinsi Jawa Tengah

Berita Geospasial, Semarang - Informasi Geospasial (IG) sudah mulai menjadi bagian terpenting dalam penataan kebijakan di Indonesia. Undang-undang IG Nomor 4 tahun 2011 yg disahkan komisi VII DPR RI menghantar para anggota dewan ini bertandang ke Provinsi Jawa Tengah untuk menengok kegiatan Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.  Bertempat di ruang rapat lantai 2 gedung A kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Semarang diadakan Kunjungan kerja komisi VII DPR RI yang sekaligus dijadikan acara Rapat Dengar Pendapat yang biasanya dilakukan di gedung MPR/DPR Jakarta antara Komisi VII DPR RI beserta mitra Pemerintah dengan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Tanggal 01 dan 02 Nopember 2018 Acara ini diselenggrakan dalam rangka mengisi masa reses dan untuk mengetahui informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Ir. H.M. Ridwan Hisjam yang didaulat menjadi Ketua Tim Komisi VII DPR RI dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas penerimaan pemerintahan provinsi Jawa Tengah yang begitu hangat dan bersahabat. Ridwan mengatakan bahwa Komisi VII membagi 3 tim untuk melakukan kunjungan kerja diantaranya ke provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat  dan Jawa Tengah di hari dan tanggal yang sama.

Komisi VII membutuhkan penjelasan mengenai pembangunan pipa gas Gresik-Semarang yang rencananya tahun 2018 selesai, penanganan sumur tua Blora, pencemaran sungai Pantura Jateng yang menurut informasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup masuk ke dalam kategori berat, ketersediaan elpiji gas pembangkit, ketenagalistrikan Jateng, bilamana diperlukan dapat mengajukan pendanaan dari pusat. Lalu Pemberian beasiswa dari Kemenristekdikti kepada perwakilan mahasiswa Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, H Taj Yasin Maimoen, membalas sambutan komisi VII DPR RI dalam bahasa Jawa dimana setiap hari Kamis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewajibkan menggunakan bahasa Jawa di seluruh kantor pemerintahannya. Demi kelancaran acara berhubung ada beberapa anggota DPR RI tidak bisa berbahasa Jawa maka acara dilanjutkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yasin menyampaikan permintaan maaf gubernur Jawa tengah Ganjar pranowo tidak bisa hadir pada acara ini dikarenakan harus memenuhi undangan kompas TV yang sudah dijadwalkan. Dalam paparannya beliau menyampaikan sejumlah perkembangan pembangunan di bidang energi, Ristek dan lingkungan hidup diantaranya jumlah angkatan kerja 18,23 juta orang Mei 2018, orang miskin Jateng masih tergolong tinggi. Dengan ini, pemerintah mengadakan  pembangunan rumah layak huni gratis dan pembangunan sekolah salah satunya di Probolinggo untuk sekolah masyarakat miskin.

Usai saling memberi sambutan giliran Bupati Blora, H. Djoko Nugroho, menyampaikan informasi mengenai keberadaan daerah dan rakyat yang dipimpinnya. Djoko meminta bantuan komisi VII DPR RI mengenai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumur tua blok Cepu untuk rakyat Blora padahal desa Cepu masuk wilayah kabupaten Blora tapi hasilnya lebih banyak dinikmati rakyat Bojonegoro Jawa Timur.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa penanganan sampah merupakan kerja lintas kementerian yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Kemendagri - PUPR. Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata mitra komisi VII kepada Pemprov Jateng diantaranya BIG menyerahkan Atlas Nasional Indonesia dan Peta NKRI edisi tahun 2017. Disela penyerahan cinderamata, inspektur BIG, Sugeng Prijadi mendapat pertanyaan terkait konsultasi status Garis Pantai di Jateng dan dijawab BIG terbuka untuk menerima semua permasalahan daerah, beliau menyampaikan, silakan datang ke kantor kami supaya masalah geospasial bisa membantu Jawa Tengah juga. (AK/NU)