Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kepala BIG Laksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Kuliah Umum di Universitas Negeri Padang

Dalam rangka menyebarluaskan terkait Informasi Geospasial (IG), serta tugas pokok dan fungsi Badan Informasi Geospasial (BIG), setiap jajaran BIG, mulai dari staf hingga struktural saling bahu-membahu melaksanakan hal tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, pukul 13.00 dilaksanakan penandatangaan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP). Dalam pembukaan, Rektor UNP, Ganefri mengungkapkan apresiasinya atas kesempatan yang telah diberikan BIG kepada UNP. Ia mendorong para mahasiswanya agar mengikuti acara kuliah umum ini dengan lancar dan khidmat. Disampaikan pula bahwa saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, para pengajar dan mahasiwa saling berpacu dalam mengikuti perkembangan teknologi. “Apabila kita tidak mengetahui ilmu pengetahuan perkembangan dan teknologi kita akan tertinggal. Kalau mau mengikuti perkembangan informasi dan teknologi terbaru, ada di jurnal publikasi. Dengan berkerjasama dengan BIG ini diharapkan kita banyak mengembangkan riset penelitian yang bisa disebarkan, dan mungkin bisa dipatenkan, serta dijual”, tandasnya.

Acara diawali dengan penandatanganan MoU atau Kesepahaman Bersama antara BIG dengan UNP yang ditandatangani oleh Kepala BIG dan Rektor UNP. MoU ini terkait Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait IG. Sementara untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang juga ditanda-tangani pada hari itu terkait 2 hal, yaitu: Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UNP, serta Pengelolaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) di UNP. Untuk PKS ini ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG, Wiwin Ambarwulan; Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP, Syafri Anwar; dan Kepala PPIDS UNP, Paus Iskarni.

Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan pemberian kuliah umum kepada para mahasiwa yang telah siap. Pada berbagai kesempatan, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin memang sering terlihat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di berbagai daerah. Hal itu dilakukan karena mahasiswa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan IG di Indonesia. Kuliah umum di UNP kali ini diikuti kurang lebih 100 orang peserta.

Mengawali kuliah umumnya, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin menyatakan bahwa, “Kuliah umum ini merupakan kesempatan untuk saya mensosialisasi BIG”. Dalam acara ini, Hasanuddin mempaparkan materi mengenai Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pengembangan Informasi Geospasial. Adapun Geospasial berasal dari 2 suku kata : Geo dan Space. Informasi Geospasial adalah seluruh jenis informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan bumi maupun di dalam, dan di atas permukaan bumi punya georeference/punya koordinat.

“Indonesia adalah benua maritim yang memperlukan  Informasi Geospasial  dalam mengelola NKRI, kebutuhan IG NKRI akan sangat besar sehingga memerlukan kapasitas SDM dan Industri IG yang baik dan berkualitas”, ucap Hasanuddin. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011,  BIG memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas ; tidak sekedar mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta namun membangun Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses. Produk Badan Informasi Geospasial antara lain Informasi Geospasial Dasar (IGD) , Informasi Geospasial Tematik (IGT), dan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG).

Dalam kegiatan ini kepala BIG juga memaparkan mengenai berbagai macam permasalahan yang terkait Informasi Geospasial di Indonesia, antara lain seperti : Geo-Referensi yang tidak seragam, ketersediaan data terbatas, data tidak update dan tidak akurat, tidak bisa diakses, serta tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. “Rendahnya kualitas pengambilan keputusan mengakibatkan menurunnya tingkat pencapaian pembangunan nasional”, tuturnya.

Fokus pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tahun 2017 ada di wilayah Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk Pulau Jawa, Maluku, dan Papua akan diselesaikan tahun 2018. Hal lain yang menjadi fokus pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tahun 2017 adalah penyelesaian proses sinkronisasi peta di Kalimantan, yang meliputi : Menyelesaikan masalah perubahan pada Peta Pola Ruang RTRW berikut Perda RTRW-nya, Menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan (izin lokasi, HGU, HGB, Izin Usaha Perkebunan, dan lainnya) terhadap Batas Wilayah, Wilayah Kehutanan, dan Perda RTRW serta menyelesaikan Peta Batas Desa dan Tanah Ulayat, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria di Kalimantan. Sedangkan dalam penyelesaian proses kompilasi dan integrasi untuk Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara meliputi: penyelesaian isu-isu Batas Wilayah, Wilayah Kehutanan, dan RTRW; Penyelesaian masalah tumpang tindih perizinan (izin lokasi, HGU, HGB, Izin Usaha Perkebunan, dan lainnya) terhadap Batas Wilayah, Wilayah Kehutanan, serta Perda RTRW di Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian penyelesaian Peta Batas Desa dan Tanah Ulayat, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria di Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dan pengembangan jaringan berbagi-pakai (sharing) informasi geospasial terhadap seluruh peta tematik hasil integrasi dan sinkronisasi.

“Banyaknya instansi yang mengumpulkan dan mengelola beragam data geospasial untuk tujuannya masing-masing sehingga menciptakan  pulau-pulau informasi, duplikasi informasi, duplikasi alokasi sumber daya, dan sulitnya untuk menciptakan value added information”, imbuh Hasanuddin.

Untuk tercapainya tujuan Informasi Geospasial yang terdapat dalam UU No. 4 Thn 2011 Pasal 3 membutuhkan dukungan SDM dan industri/penyedia jasa IG yang handal. Hasanuddin menegaskan bahwa, “Mulai 2018 semua industri geospasial yang mengerjakan pekerjaan BIG harus tersertifikasi. Karena itu BIG bekerja sama dengan KAN dan BNSP untuk proses akreditasi-sertifikasinya”. Berkaitan dengan kegiatan sertifikasi ini, ada 3 kategori pelaku yaitu pengguna adalah BIG, penjamin mutu kelembagaan dalam bentuk akreditasi adalah KAN dan penjamin mutu sertifikasi yaitu BNSP.

“Dalam hal ini dibutuhkan peranan perguruan tinggi antara lain untuk : Penyiapan SDM Geospasial yang kompeten, pelaksanaan riset-riset dalam berbagai topik yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan aplikasi geospasial di Indonesia, Pembangunan dan pemanfaatan PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) serta bekerjasama dengan Pemda setempat terkait pembangunan dan pengembangan informasi geospasial untuk melayani berbagai keperluan daerah”, tandas Hasanuddin. Kuliah umum ditutup dengan sesi tanya jawab. Para peserta terlihat antusias untuk bertanya kepada Kepala BIG yang hadir disitu. Acara berlangsung kondusif dan lancar, pada akhir acara banyak yang meminta untuk foto bersama dengan Kepala BIG, semoga semangat peserta pada hari itu tetap terjaga dan nantinya menjadi penerus penyelanggara IG yang andal di Indonesia. (EP-LR)