Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kepala BIG Bagikan Ilmu Geospasial kepada Mahasiswa/i Politeknik Negeri Batam

Batan, Berita Geospasial - Masih dalam rangkaian lawatan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Z. Abidin ke Kota Batam, dilaksanakan Kuliah Umum pula di Politeknik Negeri Batam (Polibatam) pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018. Acara dilaksanakan di Auditorium Polibatam dan dihadiri oleh kurang lebih 250 orang peserta. Sebelum kuliah umum, dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Polibatam.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Direktur Polibatam, Priyono Eko Santoso. Dalam paparannya Hasanuddin menyampaikan materi tentang “Peranan Data dan Informasi Geospasial untuk Percepatan Pembangunan Daerah”. Dijelaskan kepada para peserta apa itu Informasi Geospasial (IG). IG adalah seluruh jenis informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan bumi, baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. IG bermanfaat sebagai dasar dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam, mitigasi dan adaptasi bencana, pengayaan khasanah keilmuan, serta pertahanan dan keamanan negara.

“Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi geospasial juga bertambah terutama teknologi untuk survei dan pemetaan, misal untuk survei terestris dan ekstra-terestris (darat dan laut), fotogrametri, dan inderaja atau remote sensing”, ucap Hasanuddin. Berbagai teknologi geospasial tersebut dimanfaatkan secara fit-for-purpose untuk berbagai aplikasi. Untuk pemetaan dasar laut, umumnya menggunakan multibeam echosounder.

IG dapat digunakan untuk beragam aplikasi geospasial seperti bidang kesehatan, transportasi, infrasturktur, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, kehutanan, penggunaan lahan, arsitektur, arkeologi, pertambangan, dan sebagainya. Indonesia adalah benua maritim dengan negara yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bila wilayah Indonesia ditaruh diatas wilayah Eropa, maka ujung barat (Sabang) berada di London, sementara ujung timur (Merauke) berada di Bagdad. Lalu bila ujung utara (Kep. Satal) berada di Jerman, maka ujung selatan (P. Rote) berada di Aljazair.

Maka dari itu IG diperlukan untuk mengelola NKRI, sehingga volume IG NKRI akan sangat besar (BIG Data). Oleh karena itu diperlukan kapasitas SDM dan Industri IG yang baik dan berkualitas. Indonesia kaya akan sumberdaya alam darat dan laut, data dan IG diperlukan untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan IG dibutuhkan berupa Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), seiring dengan perubahan paradigma pembangunan nasional menjadi THIS, yaitu Thematic, Holistic, Integrative, dan Spatial.

Jaring Kontrol Geodesi (JKG) dan pemanfaatannya untuk pembangunan adalah melalui Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013. Dari SRGI tersebut didapatkan datum vertical atau geoid. Geoid tersebut diturunkan berdasarkan survei gayaberat yang terikat kepada Jaring Kontrol Gayaberat Nasional (JKGN). Hasanuddin menjelaskan bahwa JKG ini dimanfaatkan antara lain untuk referensi pemetaan seluruh Indonesia, mitigasi dan adaptasi bencana, mendorong pemetaan yang cepat dan akurat, membantu navigasi, serta terkait kajian dan penelitian.

IG berikutnya yang juga dimanfaatkan untuk pembangunan nasional adalah Peta Dasar Indonesia, yang terdiri atas Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Lingkungan Pantai Indonesia, serta Lingkungan Laut Nasional. Unsur RBI adalah garis pantai, hipsografi, hidrografi, toponim, batas administrasi, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, serta penutup lahan. Peta dasar dengan skala 1: 5.000 penting digunakan untuk penyusunan RDTR pada KEK, KIP, KSN, KSP, KSK, penetapan batas wiayah hutan, pemetaan batas desa, perencanaan pengembangan kota baru, reformasi agrarian, serta Kebijakan Satu Peta (KSP).

Hasanuddin kemudian menjelaskan bahwa KSP sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, terutama untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih penggunaan lahan. KSP sendiri terdiri atas satu referensi, satu database, satu portal, dan satu standar. KSP dilaksanakan oleh 19 Kementerian/Lembaga dan mencakup 85 peta tematik. KSP dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru berbasis keunggulan potensi wilayah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, serta menigkatkan pelayanan sosial dasar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada bulan Desember 2018, Geoportal KSP akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah diresmikan, maka kegiatan sinkronisasi KSP semakin dilanjutkan dengan protokol berbagi data KSP. Di tahun 2019 nantinya berbagai aspek teknis dan strategis KSP perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan KSP pasca 2019, sehingga produk KSP dapat terus berkembang, dimutakhirkan, dan bermanfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis spasial.

Sebagai penutup Hasanuddin kemudian menyampaikan bahwa tantangan KSP ke depannya terutama terkait keterbatasan SDM bidang IG, oleh karena itu diperlukan peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan SDM bidang IG yang inovatif, kompeten, dan sesuai standar Internasional untuk menjawab tantangan-tantangan ke depannya. Hasanuddin menekankan kepada para perserta yang notabene mahasiswa/i untuk belajar sebaik mungkin kemudian bekerja di BIG maupun di bidang geospasial. (LR)