Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kebijakan Satu Peta Untuk Mendukung Pembangunan Nasional

Jakarta, Berita Geospasial BIG – Pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena adanya peta yang saling tumpang tindih satu sama lain. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal yang dapat menjadi rujukan untuk pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Berbagai hal tersebut  dibahas dalam Rapat Koordinasi Nassional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif di Hotel Sari Pan Pacific, pada 26 hingga 28 Oktober 2017.

Rakornas ini menampilkan hasil-hasil kegiatan PKSP dan perencanaan tata guna lahan partsipatif di berbagai daerah di Indonesia serta menjadi ajang bertukar pengetahuan diantara para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah, praktisi, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan.

Pada acara tersebut, berkesempatan hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN, Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo dan tentunya Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Z. Abidin.

Sinergi berbagai pemangku kepentingan geospasial sangat penting agar tujuan besar Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) tercapai. Implementasi Kebijakan Satu Peta ini dapat mendukung adanya kepastian lahan dan tersedianya informasi spasial yang mudah diakses oleh semua pihak, sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik investasi. Dalam hal ini pendekatan yang partisipatif dimana masyarakat dan pemerintah daerah benar-benar terlibat sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi tata ruang. Ini merupakan dasar perencanaan untuk mengembangkan potensi wilayah secara berkelanjutan dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih lahan di kemudian hari.

"Pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena adanya peta yang saling tumpang tindih satu sama lain," kata Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin.

Menurut Hasanuddin, untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoporal yang dapat menjadi rujukan untuk memanfaatkan ruang dan penggunaan lahan.

Di tempat yang sama Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan Kebijakan Satu Peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

“Kebijakan satu peta itu sangat krusial dan urgent bagi negara yang seluas dan sebesar Indonesia.  Dalam Kebijakan Satu Peta ini, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) baik pusat maupun daerah perlu melakukan sinkronisasi dalam hal pertukaran informasi dari setiap peta kebijakan dari masing-masing institusinya”, ungkapnya.

Pada 2016 lalu, BIG beserta  Kemenko Bidang Perekonomian, K/L dan Pemerintah Daerah telah menyelesaikan integrasi peta sebanyak 63  tema untuk wilayah Kalimantan. Pada tahun 2017 mengintegrasikan Pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara pada 2018 di wilayah Jawa, Maluku dan Papua. Setelah seluruhnya terintegrasi dan tersinkronisasi, maka pekerjaan selanjutnya untuk mewujudkan Satu Peta adalah terlaksananya pelaksanaan skema berbagi pakai informasi geospasial tematik sebagai hasil produk Perpres No. 9/2016 melalui Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN). Skema ini penting karena pemerintah pusat dan daerah dapat saling mengakses informasi geospasial untuk perencanaan dan pengelolaan tata ruang. (RB/ATM).