Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kebijakan Satu Peta Tidak Terlepas dari Penggunaan Data Penginderaan Jauh

Bogor, Berita Geospasial – Data penginderaan jauh satelit sangat membantu dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Salah satu penyelenggaraan informasi geospasial adalah percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak terlepas dari penggunaan data penginderaan jauh diantaranya yang bersumber dari satelit.

Demikian dikatakan oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial, Nurwadjedi dalam Keynote Speech-nya pada the 4th International Symposium on LAPAN-IPB Satellite yang dilaksanakan di IPB Convention Center, Bogor (9/10/17). “Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau KSP tidak terlepas dari penggunaan satelit untuk menghasilkan citra, karena citra penginderaan jauh merupakan salah satu hulu dalam penyelenggaraan informasi geospasial pada umumnya dan implementasi KSP khususnya”, kata Nurwadjedi.

Dalam simposium yang dibuka Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof. Anas Miftah Fauzi ini, Nurwadjedi mengenalkan peranan KSP yang mengandung makna satu referensi, satu standar, satu geodatabase dan satu geoportal. Pelaksanaan percepatan KSP berdasarkan Peraturan Presiden No, 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, dimana kegiatan utama KSP terdiri dari Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS). Kompilasi adalah proses pengumpulan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga sebagai walidata. Integrasi adalah proses penyelarasan IGT terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD). Kemudian kegiatan sinkronisasi, yaitu proses penyelarasan antar IGT, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik yang terjadi akibat tumpang tindih hasil proses integrasi.

Nurwadjedi menjelaskan manfaat KSP yaitu untuk perbaikan data IGT masing-masing sektor (K/L) sesuai standar untuk perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan. “Sebagai contoh pemanfaatan ruang pada skala yang luas yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang, peningkatan akurasi spasial dan menghindari tumpang tindih pemberian perizinan antar sektor investasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam” kata Nurwadjedi. Tujuan akhir dari KSP ini adalah untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Hal ini sangat diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. BIG sebagai penghubung simpul jaringan utama dapat memperlancar kegiatan berbagi pakai ke simpul jaringan pusat maupun daerah.

Selanjutnya Nurwadjedi menyampaikan tujuan dan manfaat Rencana Jangka Panjang (RJP) Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Rencana ini bertujuan untuk menyiapkan rumusan jangka panjang pelaksanaan KSP termasuk Grand Design keberlanjutan KSP. Manfaat RJP ini untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan KSP dan memberikan arah penyelenggaraan IG ke depan sesuai kebutuhan pembangunan nasional melalui Kebijakan Satu Peta.

Dalam Grand Design keberlanjutan KSP mencakup lingkup KSP saat ini yang baru menyasar skala 1:50.000 dan di wilayah daratan. Dalam grand design ini dicantumkan bagaimana mangatasi tuntutan kebutuhan IGT ke depan yang semakin besar seperti IGT skala detil, IGT pada wilayah lautan dan IGT bawah tanah. Dijelaskan juga bagaimana tantangan implementasi KSP ke depannya, diantaranya pengembangan dan pemanfaatan capaian target KSP untuk penataan ruang dan isu-isu strategis lainnya, adanya kebutuhan IGT skala besar, adanya kebutuhan IGT lintas sektor dan terobosan kreatif dalam mempercepat pelaksanaan KSP. (MEU/TR)