Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Jelang Launching Kebijakan Satu Peta, BIG Gelar Media Gathering

Jakarta, Berita Geospasial – Menjelang peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang rencananya akan dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Agustus 2018, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Media Gathering, bertempat di Ruci Art Space, Senopati, Jakarta, pada hari Senin (16/07).

Hadir dalam acara tersebut, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi, beserta Lien Rosalina selaku Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG. Sebagai peserta pada kegiatan ini adalah para jurnalis/wartawan dengan total 45 orang dari 40 media, baik media cetak maupun media elektronik. Sebagai pembawa acara adalah Luluk Lukmiati, presenter di Jak TV.

Acara diawali dengan pembukaan dari Ketua Pelaksana Launching Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP), Sugeng Prijadi, sekaligus Inspektur BIG. Dalam sambutannya, Sugeng mengatakan bahwa Percepatan KSP yang akan diluncukan pada Bulan Agustus ini diharapkan dapat menjadi suatu terobosan pembangunan, yang bisa menjadi suatu refrensi data besar dalam perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, Sugeng juga menjelaskan bahwa salah satu latar belakang dilaksanakannya PKSP ini sudah ada dalam Paket Ekonomi VIII yang dikeluarkan oleh Presiden RI, yaitu : untuk mengatasi tumpang tindih tata ruang, sehingga diharapkan dengan adanya KSP dapat mengacu pada satu data peta, dengan satu refrensi yang sama.

 

Dalam acara Media Gathering ini, Dodi juga sangat mengapresiasi kinerja Tim KSP, karena KSP merupakan suatu fondasi dasar dalam perencanaan pembangunan, tata kelola lahan, hingga pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia. “Kebijakan Satu Peta Lahir atas dasar adanya perbedaan standar peta di Kementrian/Lembaga (K/L) yang menyebabkan terhambatnya proses sinkronisasi dalam pembangunan atau wilayah”, ujar Dodi.

Pada peluncuran KSP nanti, konten yang akan diluncurkan antara lain terkait : Geoportal KSP yang mempublikasikan hasil integrasi KSP; serta hasil kegiatan sinkronisasi berupa SOP/panduan sinkronisasi, hasil identifikasi tipologi tumpang tindih di Pulau Kalimantan, hasil rekomendasi penyelesaian tumpang tindih dengan pilot project di Prov. Kalimantan Timur.

Sementara Lien juga menuturkan bahwa salah satu manfaat dengan adanya KSP adalah mempercepat proses suatu perizinan. “Dengan data spasial yang akurat di dalam KSP, maka lokasi sektor perizinan, pembangunan, maupun pertanian dapat dikelola dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif”, papar Lien.

“Percepatan Kebijakan Satu Peta dibagi menjadi tiga tahapan yaitu Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi. Untuk pelaksanaannya sendiri di tahun 2016 telah dikerjakan untuk wilayah pulau Kalimantan; tahun 2017 pulau Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara; tahun 2018 ini dilaksanakan untuk Pulau Jawa dan Papua”, jelas Lien.

Dalam acara Media Gathering yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB ini, dibuka pula sesi diskusi tanya jawab. Salah seorang peserta bertanya mengenai apa rencana pemerintah setelah launching KSP. Lien kemudian menanggapi bahwa, “Setelah diluncurkannya Geoportal KSP, nantinya pemerintah pusat akan berperan untuk mengawal implementasi dari KSP, kedepannya diharapkan dengan sudah adanya KSP, pemerintah daerah dapat menghasilkan suatu peta yang valid yang sesuai dengan refrensi yang disediakan dalam KSP”.

KSP merupakan langkah nyata pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional yang berdasarkan kepada satu geodatabase, satu portal, satu referensi, dan satu standar. Melalui KSP diharapkan dapat menghilangkan kendala – kendala yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan, maupun validasi dari suatu wilayah. Media Gathering ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengetahui apa itu KSP, dan manfaatnya bagi pembangunan nasional. (AR/LR)