Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Geospasial untuk Integrasi dan Kolaborasi

Geospasial adalah “bahasa” yang esensial untuk mengintegrasi dan mensintesa informasi.  Juga dapat menghubungkan berbagai kepentingan dengan pendekatan solusi serta membantu dalam berkolaborasi. Melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk membantu menghilangkan hambatan dalam dan antar instansi.

Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Dr. Asep Karsidi, M.Sc pada Kuliah Umum Mahasiswa Program Studi Geodesi Institut Teknologi Bandung di ITB Bandung, 3 Juli 2014 dengan tema Pembangunan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial  di Indonesia.  Dalam kuliah umum yang diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa, dosen dan pemerhati geospasial, Asep Karsidi lebih jauh menjelaskan bahwa untuk berkolaborasi antar pemangku kepentingan maka perlu dibuat platform berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial yaitu melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Nasional terdiri dari Jaringan Informasi Geospasial Pusat yang terdiri dari Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, TNI dan Polri dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jaringan Informasi Geospasial Pusat dan Daerah bertugas sebagai simpul jaringan, sedangkan BIG selain sebagai simpul jaringan juga sebagai penghubung simpul jaringan.

Kondisi saat ini telah terdapat 10 simpul jaringan yang sudah ditambahkan dalam menu Ina Geoportal yaitu Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Bali, Pemprov Papua Barat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu saat ini sedang dibangun 30  simpul jaringan yaitu Provinsi NTB (10 kab), Provinsi Kalteng (13 kab/kota), Provinsi Gorontalo (5 kab/kota), Provinsi Maluku Utara danProvinsi Sulawesi Tenggara.

Kesemua itu merupakan amanat Undang-Undang No.4 tahun 2011, dimana Badan Informasi Geospasial memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas yaitu dengan membangun informasi geospasial yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran BIG menjadi Regulator, Eksekutor dan Koordinator. Sebagai Regulator, BIG mempunyai peran menyusun kebijakan dan membuat perundang-undangan terkait penyelenggaraan pembangunan IG.  Sebagai Eksekutor yaitu sebagai penyelenggara tunggal IGD, dan Sebagai Koordinator dalam mengkoordinasikan pembangunan IG dalam hal pengintegrasian IGT.

Dalam membangun informasi geospasial sebagai materi jaringan informasi geospasial nasional, diperlukan teknologi yang menyangkut ruang kebumian (geospasial) yang dapat mengubah kita dalam cara berpikir dan bertindak untuk mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai pekerjaan seperti merencanakan, meyiapkan, analisa, prediksi, mengukur, merancang, mengevaluasi, memutuskan, bertindak dan mengelola sehingga dijadikan sebagaiplatform kerja dengan proses yang melibatkan semua yang berkepentingan.

Bangsa yang beradab dituntut untuk menguasai informasi geospasial karena menjadi tumpuan dalam menghadapi bumi yang berubah. Informasi geospasial dalam peta merupakan fakta suatu daerah atau wilayah tentang kondisi alam maupun sosial ekonominya. Apabila dulu segala informasi keruangan dapat dipenuhi melalui selembar peta cetak (hardcopy), maka seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peta cetak mulai ditinggalkan dan beralih ke peta digital berbasis komputer dan internet.
Teknologi informasi geospasial menjadi hal yang utama dalam pembangunan dan pemanfaatan informasi geospasial di Indonesia. Untuk itu Asep Karsidi berpesan kepada para mahasiswa Teknik Geodesi ITB untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan pendekatan geospasial dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dengan bijak. (TN/TR).