Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG serahkan Surat Rekomendasi Penataan Ruang Kepada 7 Daerah

Cibinong, Berita- Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) terus berkomitmen dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial (IG) yang andal, akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan, terutama dalam rangka mewujudkan impian besarnya ‘Menjadi integrator penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia’. Keseriusan itu semakin terlihat seiring dengan bertambahnya umur BIG di tahun 2017 ini yang menginjak angka 48. Di tahun ke 48 yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober ini, sesuai dengan hari lahir Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang kemudian bertransformasi menjadi BIG, ada banyak target dan tujuan yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan IG di Indonesia.

Hari jadi tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Informasi Geospasial (HIG) yang di tahun 2017 ini acara puncaknya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017. Keseriusan BIG dalam mencapai tujuan utama tersebut dituangkan dalam tema peringatan HIG Tahun 2017, yaitu ‘Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara’. Tema ini sengaja diangkat untuk menunjukkan betapa pentingnya kemandirian terutama bidang geospasial, untuk pembangunan nasional.

Terkait hal tersebut, banyak daerah  yang secara aktif bekerja sama dengan BIG terutama dalam rangka menyelenggarakan IG yang nantinya digunakan untuk pembangunan di daerahnya. Salah satunya terkait penataan ruang daerah dan wilayah. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, disebutkan dalam pasal 7 bahwa penyusunan peta tata ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG sebagai penyelenggara IG di Indonesia. Hal itu tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PP antara lain bahwa dalam pembuatan peta tata ruang wajib menggunakan sistem referensi geospasial yang sudah ditetapkan BIG. Oleh karena itu banyak daerah silih berganti mengunjungi BIG untuk konsultasi terkait peta tata ruangnya.

Setiap daerah yang telah melakukan konsultasi ke BIG nantinya akan mendapatkan surat rekomendasi sebagai tanda bahwa peta tata ruang mereka telah memenuhi kaidah-kaidah pemetaan yang ada. Pada acara puncak peringatan HIG tersebut, BIG menyerahkan surat rekomendasi akhir konsultasi tata ruang kepada 7 daerah yang telah menyelesaikan semua tahapan. Daerah-daerah tersebut adalah : Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Alor, Kota Padang, Kota Mataram, Kota Surabaya, dan Provinsi Riau.

Secara garis besar ada beberapa tahapan dalam konsultasi (asistensi dan supervisi) peta rencana tata ruang, yaitu : pemeriksaan sumber data, pemeriksaan peta dasar, pemeriksaan peta tematik, pemeriksaan peta rencana, pemeriksaan album peta, pemeriksaan kesesuaian peta rencana dan raperda, serta penerbitan surat rekomendasi. Ketujuh daerah diatas telah menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut.

Untuk Kota Surabaya yang diterbitkan adalah Surat Rekomendasi Penyusunan Peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2037. Adapun Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pemetaan RDTR Skala 1:5.000 yang terdiri atas peta dasar, peta-peta tematik, dan peta-peta rencana. Peta-peta tersebut dikonsultasikan oleh Pemkot Surabaya kepada BIG. Setiap pelaksanaan konsultasi tersebut, BIG mengeluarkan berita acara. Setelah semua tahapan pembuatan peta telah selesai dikerjakan, maka dilaksanakan sidang/rapat pleno. Sidang pleno merupakan tahapan akhir untuk kemudian BIG memberikan surat rekomendasi tersebut. Demikian pula dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Alor yang juga menerima surat rekomendasi dengan nama yang sama.

Sementara untuk Kota Mataram merupakan Surat Rekomendasi Penyusunan Peta Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Asistensi dan supervisi untuk Kota Mataram berlangsung selama 2 bulan, dan merupakan yang tercepat selama ini. Faktor percepatan penyelesaian peta dasar adalah tersedianya Citra Tegak Resolusi Tinggi di BIG, dan ketersediaan data Pemerintah Kota Mataram yang telah dipersiapkan sejak tahun 2015 sebagai bahan Perubahan Peta RTRW Kota Mataram. Hasil dari rapat pleno adalah dikeluarkannya Surat Rekomendasi tanpa catatan yang menyatakan bahwa Peta Perubahan RTRW Kota Mataram sudah sesuai dengan kaidah pemetaan skala 1:25.000 yang meliputi aspek sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana dan album peta. Yang juga terkait RTRW dalam pekerjaannya antara lain seperti : Kota Padang dan Provinsi Riau.

Untuk Kabupaten Grobogan, surat rekomendasi yang diberikan terkait Hasil Supervisi Penyusunan Peta Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kawasan Perkotaan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dengan adanya surat rekomendasi ini, maka wilayah tersebut bisa melaksanakan penataan ruangnya sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan BIG. Semoga ke depannya semakin banyak lagi daerah yang melakukan konsultasi ke BIG dan mendapatkan rekomendasi terkait penataan ruangnya. Sehingga ke depannya wilayah Indonesia juga semakin tertata dan teratur pembangunannya. (LR)