Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Serahkan Surat Rekomendari RTRW Kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo

 photo 335A9100_zpsrfio7xcb.jpg

Berita Geospasial, Cibinong – Pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung Utama, Badan Informasi Geospasial (BIG), melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) menyerahkan Surat Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Surat Rekomendari RTRW ini diserahkan langsung oleh Kepala PPTRA, Mulyanto Darmawan, kepada Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki. Penyerahan Surat Rekomendari RTRW ini disaksikan oleh Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Surat Rekomendasi RTRW dari BIG ini tentunya menjadi kado awal tahun yang indah bagi Provinsi Gorontalo, mengingat pentingnya RTRW dalam pengendalian dan pengelolaan ruang wilayah. Dalam acara ini Rusli Habibie menyampaikan ucapan terima kasih kepada BIG yang sudah membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyusunan RTRW. “RTRW Provinsi Gorontalo tentunya sudah dibahas dengan maksimal, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk pembangunan di Provinsi Gorontalo”, ungkap Rusli. Provinsi Gorontalo sendiri memiliki 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota. Selain itu, di Provinsi Gorontalo terdapat Kawasan Ekonomi Ekslusif (KEK). “RTRW ini juga sangat berguna dan dan dibutuhkan dalam pengelolaan KEK”, jelas Rusli.

“Rencana tata ruang wilayah menurut Menko Perekonomian adalah momok pembangunan, karena jika belum selesai maka pembangunan tidak bisa berjalan”, jelas Hasanuddin memberikan sambutan pada acara ini. Hasanuddin juga menjelaskan bahwa disamping membantu daerah dalam menyusun rencana tata ruang, BIG juga bertugas untuk melakukan pemetaan desa. “Tahun 2018 ini BIG menargetkan untuk memetakan seluruh wilayah Indonesia secara kartometrik”, lanjut Hasanuddin. Kemudian berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Eksklusif, Hasanuddin menyampaikan bahwa pengelolaan KEK membutuhkan Peta Dasar skala 1:1.000. “Pemerintah Provinsi Gorontalo bisa bekerja sama dengan BIG untuk menyediakan peta tersebut, tandas Hasanuddin.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto menjelaskan adanya beberapa dinamika yang terjadi, sehingga revisi RTRW Provinsi Gorontalo perlu dilakukan. Berdasarkan hasil review RTRW Provinsi Gorontalo yang lama, ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain : kualitas RTRW sudah tidak lagi sesuai; ketidaksesuaian muatan ruang; dan ukuran simpangan yang besar dan sudah tidak bisa ditolerir. “Selama melakukan asistensi tata ruang, sudah dilakukan 6 (enam) kali pleno tertutup dan 1 (satu) pleno terbuka”, lanjut Budiyanto. Dalam setiap pleno, selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga setiap tahapan asistensi selalu membuahkan hasil yang lebih baik. “Evaluasi dan Menambahkan penjelasan dari Budiyanto, Kepala PPTRA, Mulyanto Darmawan memaparkan bahwa Peta RTRW Provinsi Gorontalo sudah memenuhi persyaratan, diantaranya adanya hutan lindung minimal 30% dari luas wilayah keseluruhan; adanya sepandan pantai sejauh 100 meter dari garis pantai; dan toponim jalan yang sudah sesuai. Mulyanto Darmawan menjelaskan bahwa Peta Pola Ruang sudah dibuat dalam album peta yang juga akan diserahkan pada acara ini. Dalam Peta Pola Ruang termasuk juga ada tema kebencanaan dan kelerengan.

“Setelah disahkannya RTRW ini nantinya yang menjadi tugas bagi Provinsi Gorontalo adalah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR sendiri harus disusun maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan setelah RTRW disahkan”, jelas Mulyanto. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Surat Rekomendari RTRW dan Album Peta Pola Ruang, yang diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (ES/LR)