Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Selenggarakan Rakornas dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan IG untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Informasi Geospasial (IG) merupakan salah satu alat dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan keruangan. IG sangat penting untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan antar wilayah, tidak hanya dalam konteks perencanaan namun pada tataran decision making system. IG juga dapat menyajikan informasi yang diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan dan pertahanan keamanan. Maka dari itu, Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai penyelenggara utama IG di Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang IG, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di setiap tahunnya untuk membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan IG di masa kini dan untuk akan datang.

Rakornas tahun ini diselenggarkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 dan bertempat di Anggrek Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta. Acara diawali dengan penampilan istimewa dari para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) BIG yang membawakan beberapa lagu daerah dengan menggunakan instrumen musik khas Jawa Barat, angklung. Dari mulai Indonesia Pusaka, Kicir-kicir, Bubuy Bulan, Besanemoco, Alusiau dan terakhir adalah Mars BIG. Penampilan ini merupakan persembahan yang biasa dibawakan oleh para anggota DWP BIG pada pelaksanaan rakornas setiap tahunnya.

Tema Rakornas tahun ini adalah : ‘Percepatan Penyelenggaraan IG untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional’. Pentingnya peran IG di dalam perencanaan pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya PP No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Selain itu, pendekatan yang pada awalnya “money follow function” berubah menjadi pendekatan “money follow program”.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution turut hadir pada Rakornas untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Darmin menjelaskan bahwa Agenda Rakornas IG 2018 ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan IG sesuai target RPJMN 2015-2019 bidang IG, mengevaluasi Implementasi percepatan kebijakan satu peta/KSP 2016-2019 dan menyiapkan bahan masukan RPJMN IV bidang IG 2020 - 2024. Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan IG di antaranya  adalah implementasi kebijakan Satu Data, Geostatistik, dan Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Darmin mengapresiasi bahwa Rakornas IG 2018 dimulai dengan pembahasan terhadap usulan-usualan dari Kementerian/Lembaga melalui Pra Rakornas IG yang diselenggarakan tanggal 12 Maret 2018 yang lalu. Pra Rakornas tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi kegiatan pemetaan antar K/L, sehingga hasil kesepakatan rencana aksi dapat dituangkan dalam rencana kerja dan penyesuaian anggaran K/L tahun 2019 yang saat ini sedang dibahas. “Saya berharap hasil Rakornas IG ini dapat digunakan sebagai landasan dan pertimbangan pembahasan penyelenggaraan IG pada saat Musrembang Nasional untuk memenuhi program-program RPJM 2015-2019, termasuk usulan pemenuhan target KSP sampai dengan 2019”.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin yang sekaligus membuka acara Rakornas Bidang IG tahun 2018 ini. Dalam sambutannya, Hasanuddin menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran IG adalah adanya gap antara kebutuhan dan penyediaan data dan informasi geospasial. Kecepatan kebutuhan data dan informasi geospasial tidak diimbangi oleh kecepatan proses penyediaannya. Hal ini disebabkan karena cakupan wilayah Indonesia yang luas, dan masih terdapatnya beberapa permasalahan, antara lain yang terkait dengan: (1) belum optimalnya koordinasi kegiatan IG; (2) belum memadainya kualitas dan kuantitas produksi IG; (3) belum memadainya akses dan distribusi IG; (4) pemanfaatan data dan IG masih parsial/sektoral; serta (5) sumberdaya manusia, kelembagaan, IPTEK, dan industri Informasi Geospasial yang saat ini belum berjalan baik. “Nah, Rakornas ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk penyelenggaran IG di Indonesia oleh para pemangku kepentingan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dengan pendekatan HITS yaitu Holistic, Integrated, Tematic dan Spatial”.

Negara besar seperti Indonesia tentunya sangat membutuhkan IG untuk mendukung pembangunan di negara berkembang ini. Hasanuddin juga menyebutkan bahwa “Saya khawatir 100-200 tahun lagi kita perlu peta tematik yg ada di Indonesia, kita harus ke luar negeri. Oleh sebab itu menurut pengamatan kami, seluruh IG di Indonesia harus mulai dikumpulkan dan digabungkan. Jadi negara itu harus memiliki seluruh IG yg dibuat oleh semua stakeholder di Indonesia kita tempatkan di Ina-Geoportal kita”. Ini semua perlu peraturan, maka dari itu Hasanuddin berharap Menko Perekonomian dan mitra-mitra lainnya untuk dapat membantu membuatkan peraturan-peraturannya. (KN/LR)