Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Sampaikan Capaian 2017 dan Rencana 2018 di RDP Komisi VII DPR RI

Jakarta, Berita Geospasial - Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ada di Indonesia, tak terkecuali Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), secara berkala dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada kali ini dilaksanakan RDP antara Komisi VII DPR RI dengan LPNK yang telah diundang, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). RDP dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2018, bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1.

RDP yang dimulai  pada pukul 14.00 tersebut dengan pimpinan rapat adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron. Disampaikan bahwa agenda rapat kali ini akan membahas terkait evaluasi kinerja tahun 2017, serta rencana kegiatan tahun 2018. Telah hadir di RDP tersebut adalah 16 anggota tertanda-tangani dari 8 fraksi telah hadir, beserta perwakilan Kepala dan Sekretaris Utama dari masing-masing LPNK yang telah diundang. “Sifat rapat ini adalah rapat dengar pendapat, dan tentu untuk mengetahui publik lebih luas, rapat ini terbuka untuk umum”, demikian diungkapkan Herman.

“Tahun 2017 sudah lewat dan masing-masing lembaga sudah melaksanakan kegiatannya, masing-masing lembaga sudah menyerap anggarannya, maka dari itu hari ini dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat” tutur Herman. Pada RDP ini masing-masing LPNK diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan paparannya. Ada 2 sesi yang dilaksanakan, sesi pertama bersifat terbuka, dan sesi kedua terkait program aspirasi bersifat tertutup.

Tiap LPNK melaksanakan presentasi, yang dimulai dari LIPI, kemudian menyusul BIG. Hadir dari BIG adalah Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, beserta seluruh jajaran eselon 1 BIG. Kepala BIG, Hasanuddin mengatakan bahwa untuk realisasi anggaran BIG tahun 2017 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 92.57%. Demikian pula untuk pagu anggaran antara tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan pula. “Terkait sasaran strategis secara umum sudah tercapai, hanya RB yang di beberapa aspek masih belum tercapai. Sudah dicoba namun memang masih ada keterbatasan-keterbatasan”, tandasnya.

Untuk hasil kegiatan prioritas tahun 2017, Hasanuddin menyampaikan bahwa BIG berusaha memenuhi kebutuhan peta skala besar. Kegiatan tersebut diantaranya adalah bahwa BIG telah menyelesaikan Akuisisi Foto Udara-LIDAR KEK Sorong,  Akuisisi Foto Udara-LIDAR KEK Tanjung Kelayang, Akuisisi Foto Udara-LIDAR KEK Arun Lhokseumawaeu, Akuisisi Foto Udara – LIDAR KI Ketapang, Akuisisi Foto Udara-LIDAR KI Kuala Tanjung, Akuisisi Foto Udara – LIDAR KI Batulicin, Akuisisi Foto Udara-LIDAR Nunukan, Akuisisi Foto Udara-LIDAR Entikong, serta penyediaan data IG Dasar Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi.

Dalam kaitannya dengan jaring kontrol geodesi dan geodinamika, data yang dihasilkan bisa digunakan untuk mendukung banyak hal seperti: mitigasi bencana, climate change, jalur transportasi, dan sebagainya. Antara lain melalui Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), Online Tidal Prediction, serta Ina-CORS : Indonesian Continuous Referencing. BIG juga menyelesaikan pemetaan kawasan perbatasan, kawasan desa, dan seterusnya yang juga termasuk dalam Prioritas Nasional (PN). Seperti demarkasi pilar batas negara NKRI-RDTL, demarkasi pilar batas negara NKRI-PNG, Peta Kecamatan Kawasan Perbatasan, Peta Koridor Perbatasan NKRI-RDTL.

BIG juga berusaha meningkatkan Infrastruktur Informasi Geospasial (IG). “BIG memperkuat Ina-Geoportal, mungkin Bapak Ibu terbiasa dengan google maps selama ini, tapi Indonesia juga membangun Ina-Geoportal yang isi petanya lebih lengkap dan teliti. Mungkin google unggul di kecepatan aksesnya, tapi terkait ketelitian data kita lebih detail”, demikian disampaikan Hasanuddin. Kemudian,  BIG juga mengembangkan Aplikasi PetaKita yang bisa diunduh di  Play Store Android. PetaKita ini berbentuk partisipative mapping, dimana nantinya pengguna bisa ikut menyampaikan data-data terkait informasi lokasi yang ada di peta.

BIG juga mencanangkan akan meluncurkan One Map Policy (OMP) atau Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tanggal 18 Agustus 2018 nanti, maka integrasi peta tematik seluruh Indonesia harus diselesaikan. Selain itu, BIG juga terus mengembangkan pembuatan standardisasi dan infrastruktur geospasial. Hasanuddin mengutarakan, “Sebagai informasi, Ina-Geoportal kita nanti menghubungkan 34 provinsi, 57 K/L, 519 kab./kota, dan 19 PPIDS yang ada di Perguruan Tinggi. Jadi memang pekerjaan besar, kita inginnya nanti Indonesia ini ‘terhubung’ sampai tingkat kabupaten/kota”.

Sebagai penutup, Hasanuddin menyampaikan program tahun 2018 yang signifikan bagi BIG, antara lain: Launching OMP, pencanangan tahun ini akan menyelesaikan seluruh batas desa/kelurahan sebanyak 83.134 desa/kelurahan, kemudian penyelesaian peta rekomendasi tata ruang untuk seluruh provinsi di Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan dari LPNK lain yang hadir, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sebagai perwakilan dari rakyat, diharapkan melalui RDP ini akan didapatkan pemahaman yang sama antara LPNK dengan DPR, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja masing-masing instansi demi kesejahteraan rakyat Indonesia. [LR/DA/TR]