Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Sambut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) sekarang ini telah menjadi suatu keharusan bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip clean governance dan good governance. Dengan dorongan penuh dari Presiden Joko Widodo, seluruh K/L dan Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan RB. Dari tahun ke tahun setiap instansi berlomba untuk meningkatkan Indeks RB-nya, mengingat setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia terhadap setiap K/L dan Pemda.

Tahun inipun kembali diselenggarakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan RB untuk BIG. Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 yang lalu, beberapa perwakilan dari KemenPAN-RB mengunjungi BIG. Evaluasi diselenggarakan mulai pukul 09.00 sampai selesai. Adapun Tim Evaluator KemenPAN-RB diketuai oleh Endang Purwaningsih. Kedatangan mereka didampingi oleh supervisor Nadimah, beserta 4 anggotanya, yaitu : Agus H., Ahmad Yunus, Anesia Ribka, dan Novan K.

Disampaikan oleh Endang bahwa evaluasi bertujuan untuk memetakan perkembangan/kemajuan pelaksanaan RB, dan Akuntabilitas kinerja, serta memberikan saran dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yg efektif dan efisien; dan pelayanan publik  yang baik  dan berkualitas.

Tahapan evaluasi sendiri ada 3 jenis, yaitu : entry meeting (identifikasi lokus dan fokus evaluasi); verifikasi lapangan (observasi, pengumpulan data,  wawancara dan survei); dan exit meeting (penarikan kesimpulan sementara dan pemberian rekomendasi). Indeks RB BIG sendiri telah mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 nilainya adalah 60,61, sementara di tahun 2016 telah meningkat menjadi 64,21. Hasil survei eksternal menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja dan harapan dari penilaian kinerja di BIG. Dimana kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja BIG yang paling besar adalah unsur waktu pelayanan, sehingga merupakan unsur dengan tingkat kepuasan terendah.

Rekomendasi sementara untuk RB BIG adalah : ukuran dan target untuk setiap area perubahan belum sepenuhnya ditetapkan yang relevan, spesifik dan terukur; pemantauan dan evaluasi belum dilakukan secara berkala atas ukuran dan target masing-masing area perubahan, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan reformasi birokrasi di setiap area perubahan; BIG belum menyusun Proses  bisnis yang menjadi acuan dalam penetapan standard operating procedure (SOP); pengembangan e-government belum sepenuhnya terintegasi, terutama pada apliaksi internal (sistem informasi kepegawaian, aplikasi keuangan dan manajemen kinerja) dan aplikasi untuk peningkatan pelayanan publik (aplikasi ina-geospasial dengan website resmi BIG); BIG belum melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penangan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blower system dan penanganan benturan kepentingan; BIG belum memiliki unit kerja pelayanan percontohan yang ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara untuk nilai AKIP BIG sendiri tetap di huruf B, meskipun secara angka mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 nilainya 62,96, sementara di tahun 2016 ini nilainya 60,62. Untuk rekomendasi AKIP sementara meliputi : Indikator Kinerja belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur. Kondisi tersebut mengganggu proses pengukuran dan simpulan capaian kinerja Kementerian dan Unit Kerja sehingga diperlukan penyempurnaan dan perbaikan agar sesuai dengan core business kementerian; Kualitas pelaporan kinerja perlu disempurnakan karean analisa capaian kinerja belum mampu menggambarkan keberhasilan capaian; Perlu melakukan integrasi antara sistem perencanaan kinerja, sistem pengelolaan keuangan dan sistem manajemen kinerja untuk mendorong implementasi anggaran berbasis kinerja; Program dan kegiatan belum sepenuhnya merupakan cara untuk mencapi tujuan/sasaran, hal ini dikarenakan evaluasi program baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya.

 

Untuk evaluasi AKIP yang akan dilaksanakan selama beberapa waktu ke depan ini beberapa hal yang perlu disiapkan meliputi : Renstra, Indeks Kinerja Utama IKU, Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja, dan nantinya akan dipilih 4 unit kerja sebagai sample untuk penilaian. Sementara untuk evaluasi RB hal yang perlu dipersiapkan adalah : seluruh bukti dukung yang telah dikumpulkan; perwakilan pejabat/pegawai dari tiap area perubahan untuk diskusi; minimal 100 pegawai untuk survey kapasitas organisasi. Dimana seluruh bukti dukung tersebut, baik untuk AKIP maupun RB disiapkan dalam bentuk softcopy. Semoga tahap penilaian ini bisa berlangsung lancar, dan BIG mendapatkan nilai terbaik sesuai kinerjanya, dalam rangka menciptakan clean governance dan good governance. (LR)