Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Membangun Simpul Jaringan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, Berita Geospasial –  Dalam mendukung penyebarluasan informasi geospasial (IG) kepada khalayak umum sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kerja sama dengan sejumlah Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga dan Perguruan Tinggi serta Swasta. Hal ini dilakukan BIG sesuai dengan amanatnya sebagai penyelenggara IG di Indonesia.

Pada Rabu, 1 Agustus 2018 bertempat di Borobudur Hall, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Acara ini terselenggara dalam rangka memeriahkan Rapat Kerja Triwulan II Provinsi DIY tahun 2018.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi DIY dan para Bupati/ Wakil Bupati di Provinsi DIY. Selain itu dihadiri pula oleh perwakilan kementerian dan lembaga diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Muh. Yusuf Ateh,  Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Ida Herliningsih, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Suprajaka serta Pakar Pemasaran Indonesia, Hermawan Kartajaya.

Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa dilanjutkan dengan pentas seni lalu presentasi capaian realisasi anggaran dan realisasi fisik Provinsi DIY sampai dengan triwulan II tahun 2018 oleh Kepala Bappeda Provinsi DIY, Bapak Tavip Agus Rayanto. Seluruh hadirin mengapresiasi capaian sejumlah OPD dan Kabupaten baik yang mendapatkan nilai tertinggi maupun terendah. Hal ini merupakan metode yang diterapkan Pemerintah Provinsi DIY untuk memacu kinerja OPD dan Kabupaten juga sebagai tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.

Setelah paparan hasil kinerja OPD dan Kabupaten di DIY dilakukan acara penandatangan naskah Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. BIG melakukan beberapa kerja sama bersama DIY diantaranya mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang ditandatangani oleh Wiwin Ambarwulan sebagai Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama dan Tavip Agus Rayanto sebagai Kepala Bappeda DIY dengan nomor dokumen 193/07666 dan 1.1/PPKS-BIG/PK.05/8/2018. Kemudian kerja sama berikutnya mengenai Penyelenggaraan Data Geospasial Dasar Skala Besar untuk Mendukung Pembangunan di Wilayah DIY yang ditandatangani oleh Wiwin Ambarwulan sebagai Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama dan Krido Suprayitno sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata ruang DIY dengan nomor dokumen 120/07424 dan 1.2/PPKS-BIG/PK.05/8/2018.

Acara selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti dalam pidato kehormatannya menyampaikan capaian kinerja Kementerian yang dipimpinnya dimana disatu sisi memperoleh nilai A untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sedangkan untuk laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan mendapat nilai Disclamer. Sesuatu yang membuat beliau bingung namun usaha memperbaiki kinerja seluruh personil di kementeriannya terus dilakukannya tiada henti. Susi menyarankan kepada bapak Gubernur DIY untuk mengibaratkan dirinya sebagai CEO sebuah perusahaan dan OPD serta bupati sebagai manager. Beliau berharap DIY dibangun dengan keistimewaan yang dimiliki, ajukan proposal daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) supaya mendapat keringanan pajak namun bisa tetap memberdayakan ekonomi rakyat. Indonesia belum memiliki Pelabuhan di Selatan Jawa, bilamana DIY bisa mewujudkannya maka tajuk acara ini Mewujudkan Peradaban Baru Maritim Agraris dapat terlaksana. Bapak Hermawan Kertajaya dan Muh. Yusuf Ateh juga menyarankan hal yang sama untuk gubernur DIY beserta jajarannya.

Pembangunan DIY merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat  DIY. Dengan adanya capaian kinerja yang sudah disampaikan oleh Kepala Bappeda dan adanya Penandatanganan Kerja Sama dengan Badan Informasi Geospasial terkait Simpul Jaringan Daerah dan Penyelenggaraan Data Geospasial sudah menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat DIY, demikian sebagian dari kalimat yang diucapkan gubernur DIY pada sambutan penutupannya. (AS/NN)