Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Kembali Tandatangani Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah

Informasi geospasial merupakan hal yang sangat penting untuk percepatan pembangunan di daerah, demikian disampaikan pada sambutan dan arahan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) pada pelaksanaan penandatanganan Kesepahaman Bersama atau MoU antara BIG dengan 6 (Enam) Pemerintah Daerah pada Senin 19 Maret 2018 di Kantor BIG Cibinong. Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara BIG dengan Pemerintah Daerah diantaranya : Kabupaten Buton Tengah (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Pesawaran (Lampung), Kabupaten Tojo Una-una (Sulawesi Tengah), Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat) dan Kabupaten Tabalong.

Selanjutnya Sestama mengatakan, data dan informasi geospasial  pada pemerintah daerah dapat dimasukan ke portal kebumian atau portal IG Ina-Geoportal. Data dan informasi geospasial yang ada diportal IG dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian Sestama berpesan agar penandatanganan MoU dan PKS dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan  dilanjutkan dengan implementasi untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya pada ucapan selamat datang, Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Wiwin Ambarwulan mengatakan, Peta atau informasi geospasial sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. MoU merupakan payung besar kegiatan kedua instansi, MoU harus di implementasikan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS). Hasil pelaksanaan Kegiatan dalam kerjasama ini merupakan asset nasional. Saat ini pemetaan batas desa menjadi trend pada pemerintah daerah, pada  tahun ini BIG akan meluncurkan Peta Desa seluruh Indonesia.

Sementara itu, sambutan dari Wakil Bupati Pesisir Barat, Erlina, mengatakan Kerjasama BIG dan Kabupaten Pesisir Barat agar dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak khususnya percepatan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk kesejahteraan rakyat. Kabupaten Pesisir Barat  merupakan kabupaten paling bungsu di Provinsi Lampung,  sepanjang 200 km adalah wilayah Pantai, Kabupaten Pesisir Barat  merupakan Kabupaten yang tertinggal. Tetapi Kabupaten Pesisir Barat terdapat sumberdaya alam  yang dapat terus dikembangkan diantaranya : Pantai yang indah, sumberdaya alam laut seperti Lobster, ikan blue Marin, serta tempat wisata surfing untuk wisatawan. Untuk membangun dan mengejar ketertinggalan tersebut dibutuhkan data dan informasi.  Untuk itu, Kabupaten Pesawaran bekerjasama dengan BIG dalam penyelenggaraan IG. Untuk percepatan pembangunan di butuhkan data dan informasi geospasial, data dan informasi geospasial  batas desa dan tata ruang sangat penting untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pesawaran, demikian tandas Wakil Bupati Pesawaran, Erlina.

Sementara itu sambutan  Wakil Bupati Pesawaran, Eriawan mengatakan, Kerjasam BIG dengan Kabupaten Pesawaran sangat penting. Dengan kerjasama ini nantinya dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di wilayah ini. Untuk itu agar BIG dapat memetakan sumberdaya Alam yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutannya, Bupati Tojo Una-una Sulawesi Tengah, M. Lahay mengatakan, Kerjasama ini sangat penting untuk menunjang percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Tojo Una-una. Kabupatan Tojo Una-una mempunyai 414 Pulau. Masalah batas merupakan masalah yang ada pada Kabupaten Tojo Una-una. Untuk mengatasi konflik masalah batas, untuk itu Kabupaten Tojo Una-una bekerjasama dengan BIG. Sehingga dengan adanya pemetaan bats wilayah di Kabupaten Tojo Una-una akan  mengatasi konflik perbatasan yang sebelumnya ada pada wilayah ini.

Setelah penandatangan dilanjutkan dengan paparan mengenai batas desa secara Kartometrik oleh Agus Makmurianto staf Pusat Pemetaan Batas Wilayah. Agus mengatakan, Pemetaan Batas Desa  merupakan hal yang sangat penting. Untuk penegasa batas harus ada koordinasi dan kesepakatan yang dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan. Pada Permendagri no.1 Tahun 2017 disebutkan batas adalah tidak harus berbentuk pilar tetapai batas adalah rangkaian titik-titik koordinat.  Penegasan batas Desa tidak menghapus hak Hak Tanah Ulayat dan Hak Adat. Pada Peratutan tersebut Camat harus memfasilitasi Tim Penegasan batas, demikian tandas Agus. (YI/NU)