Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG, KAN dan BNSP Bersinergi Menuju Sertifikasi Profesi Bidang Geospasial

Jakarta, Berita Geospasial – Dalam rangka harmonisasi tugas dan fungsi dari BIG, KAN dan BNSP, pada 17 Oktober 2017 para pihak menandatangani Kesepahaman Bersama di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof.Hasanuddin Zainal Abidin; Ketua Komite Akreditasi Nasional, Prof. Bambang Prasetya; dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Ir. Sumarna F. Abdurahman MSc. Pada acara ini juga hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Darmin Nasution untuk memberikan arahan.

Dari kegiatan penandatanganan Kesepahaman bersama ini, BIG, KAN dan BNSP menyepakati hal-hal berikut:

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Bidang Informasi Geospasial yang telah terlisensi BNSP dan/atau terakreditasi KAN akan diregistrasi oleh BIG;

1.       Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, LSP P3 Bidang Informasi Geospasial harus menyelesaikan proses akreditasi di BIG dan KAN serta lisensi di BNSP; dan

2.       Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 habis, BNSP memberikan lisensi LSP P3

3.       Bidang Informasi Geospasial berdasarkan akreditasi oleh BIG dan KAN dengan ruang lingkup Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial dan skema yang ditetapkan BNSP.

“Sertifikasi sangat penting sekali baik bagi pencari kerja atau penyedia lapangan pekerjaan agar diperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya”, jelas Dr. Darmin mengawali arahannya. Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa setiap pelaksana Informasi Geospasial baik perorangan, kelompok orang, badan usaha maupun tenaga profesional dalam badan usaha harus berkualitas tinggi yang dibuktikan adanya sertifikat kompetensi. “Dengan adanya Kesepahaman Bersama ini diharapkan dapat mempermudah lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan yang memenuhi syarat untuk diakreditasi secara benar, sehingga tenaga kerja bidang informasi geospasial yang bersertifikat semakin banyak”, tandas Dr. Darmin.

Dalam konferensi pers, Prof. Hasanuddin lebih detail menjelaskan bahwa 78% APBN BIG untuk kegiatan pemetaan dilakukan oleh pihak ketiga/industri geospasial. Oleh karena itu diharapkan industri geospasial beserta sumberdaya manusianya qualified. “Mulai tahun depan semua industri geospasial yang mengerjakan pekerjaan BIG harus tersertifikasi, oleh karena itu perlu bekerja sama dengan KAN sebagai pemberi sertifikasi dan dengan BNSP sebagai pemberi lisensi” jelas Prof. Hasanuddin. “Sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang kompeten dalam bidang tertentu” jelas Prof. Bambang menambahkan penjelasan Prof. Hasanuddin. Lebih lanjut Prof. Bambang juga menjelaskan bahwa dalam skema sertifikasi untuk mengetahui kompetensi seseorang tidak cukup dengan hanya melihat Curriculum Vitae (CV) saja, tetapi harus melaui uji kompetensi terlebih dahulu.

 “Berkaitan dengan kegiatan sertifikasi ini, ada 3 kategori pelaku yaitu pengguna adalah BIG, penjamin mutu kelembagaan dalam bentuk akreditasi adalah KAN dan penjamin mutu sertifikasi yaitu BNSP. Inilah yang perlu disinergikan agar sasaran tercapai” jelas Ir. Sumarna yang juga mengikuti kegiatan konferensi pers. Lebih lanjut Ir. Sumarna menjelaskan bahwa alur dalam proses sertifikasi adalah pertama skema sertifikasi dikembangkan oleh BIG karena BIG mengetahui apa yang dibutuhkan. Lalu KAN akan memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi. Kemudian BNSP akan memberikan lisensi kepada lembaga sertifiaksi tersebut. (ES)